Ahli biologi tersohor Alfred Russel Wallace sempat mengekspresikan kegembiraannya saat datang ke Pulau Bacan, karena berhasil menangkap kupu-kupu Wallace's Golden Birdwing bernama latin Ornithoptera croesus, yang merupakan serangga bersayap indah yang hanya bisa ditemukan di Maluku Utara.

Tidak hanya kupu-kupu langka, perjalanan Wallace selama empat tahun di Maluku utara yang dimulai pada 1858 itu juga membuatnya mendapati yang ia sebut sebagai hadiah besar, yaitu burung bidadari halmahera atau Semioptera wallacii yang juga endemik Maluku Utara.

Namun tampaknya kondisi habitat kupu-kupu sayap burung dan burung bidadari halmahera di Kepulauan Halmahera tidak akan sama lagi seperti saat pertama naturalis asal Inggris itu menjelajahi Bumi Moloku Kie Raha. Kemajuan zaman yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan manusia mendorong terjadinya perluasan pembukaan hutan untuk pertanian, perkebunan hingga pertambangan.

Setidaknya hal itulah yang terlihat ketika ANTARA bersama Tim Ekspedisi Maluku EcoNusa datang ke beberapa desa di pesisir Kabupaten Halmahera Selatan di minggu terakhir Oktober 2020.

Permasalahan tentang alih fungsi hutan tampak jelas ketika tim datang ke Gane Dalam, sebuah desa yang menjadi ibu kota Kecamatan Gane Barat Selatan. Desa di ujung selatan Halmahera yang dikelilingi bakau itu menjadi saksi bisu perubahan yang datang ketika terjadi alih fungsi hutan secara besar-besaran.

Hutan di Gane Dalam yang tadinya berisi berbagai macam jenis pohon kini berganti rupa menjadi jejeran rapi hamparan pohon kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit di Gane Dalam dimulai ketika sebuah perusahaan swasta mendapatkan izin memanfaatkan kayu di lahan seluas 11.003 hektare (ha) pada 2010, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.22/Menhut-II/2009 yang dikeluarkan 29 Januari 2009.

Perusahaan itu menebang dan "mengamankan" kayu-kayu yang dianggap memiliki nilai jual dan pada 2013 perusahaan beralih kepemilikan oleh korporasi multinasional yang mengkonversi lahan bekas penebangan hutan itu menjadi area perkebunan kelapa sawit.

Kedatangan investasi sawit itu menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar, setidaknya itulah yang dialami Muhammad Konoras, salah seorang warga Gane Dalam yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan utama dari penjualan kopra.

Menurut pria berusia 50 tahun itu, ketika ditemui pada Sabtu (24/10), sejak sawit datang pertama kali sekitar tujuh tahun lalu, hama dalam bentuk kumbang mulai menyerang pohon-pohon kelapa warga. Mereka bahkan tidak mengalami panen besar sejak 2013 dan baru merasakannya kembali pada setahun terakhir.

Selain itu, perubahan juga terjadi dengan menghilangnya ikan-ikan yang biasa mereka temukan di sela-sela akar bakau yang berada di dekat desa sejak pembukaan sekitar 7.000 ha untuk sawit tersebut.

Muhammad menduga hal itu dikarenakan pestisida dan lumpur dari perkebunan yang berada di bibir pantai, terbawa ketika hujan terjadi.

Kisah Gane Dalam menjadi pelajaran bagi daerah di dekatnya Desa Gane Luar, yang sampai sekarang menolak kedatangan sawit di daerah mereka.

Investasi juga mengubah wajah hutan di Desa Samo, yang berada di Kecamatan Gane Barat Utara. Perusahaan pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) pertama kali datang ke desa pesisir itu pada 1987 untuk menebang kayu di area hutan yang berada di belakang Desa Samo.

Rusli Hiaba masih ingat ketika pertama kali HPH masuk ke kampungnya. Menurut mantan kepala Desa Samo itu, sebagian besar laki-laki desa kemudian bekerja untuk perusahaan tersebut, termasuk dirinya yang menjadi buruh harian di sana.

Tidak hanya menghilangkan keasrian hutan dekat Samo, kedatangan perusahaan HPH juga mengubah kebudayaan masyarakat yang tadinya bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari menjadi bekerja untuk mendapatkan uang dan membeli makanan.

"Di situ masyarakat seakan-akan lupa karena ada perubahan pemikiran baru bagi masyarakat. Perusahaan menjanjikan yang baru bagi mereka. Tapi selama perusahaan itu ada di sini perubahan taraf hidup masyarakat tidak ada," kata Rusli menceritakan kondisi warga kampung yang tidak berubah bahkan setelah perusahaan keluar dari Samo pada 1999.

Usaha menjaga

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Gane Dalam dan HPH di Samo serta beberapa daerah lain di Maluku Utara mulai membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam, karena berkaitan langsung dengan penghidupan sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan sebagai petani atau nelayan.

Meski tidak memiliki sistem adat Sasi seperti desa-desa di pesisir Papua atau beberapa daerah di Provinsi Maluku lainnya, namun kini desa-desa di Halmahera Selatan mulai bergerak bersama menjaga alam mereka.

Pemuda-pemudi Gane Dalam kini sudah mulai melakukan penanaman bakau di desa mereka, untuk memastikan ekosistem bakau yang menunjang kampung mereka tetap terjaga. Secara rutin penanaman dilakukan dengan diorganisir oleh lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara.

Selain itu masyarakat juga mencari alternatif lain untuk menambah pemasukan tanpa perlu menjual tanah leluhur mereka kepada perusahaan, seperti mengolah hasil kebun menjadi produk jadi.

Masyarakat Gane Dalam berusaha tidak hanya mengandalkan kopra yang menjadi sumber pendapatan utama, tapi membuat produk olahan dari kelapa yang bernilai tinggi seperti virgin coconut oil (VCO) atau jenis olahan lain dari kebun seperti keripik pisang.

Hal yang sama juga terjadi di Samo dan desa-desa pesisir di dekatnya seperti Gumira dan Posi-Posi. Mereka kini mulai belajar untuk menanam kembali padi ladang dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Perkumpulan PakaTiva, sebuah organisasi nirlaba lokal Maluku Utara, dengan dukungan dari Yayasan EcoNusa berusaha menghidupkan praktik baik masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam dengan melakukan pendampingan terhadap desa-desa itu.

PakaTiva memberikan pendampingan kepada masyarakat lewat Forest Community Work yang dimulai pertama kali di Desa Samo pada 2019, dan berlanjut ke Gumira, Posi-posi dan Pasir Putih di Pulau Kayoa. Program itu dimulai ketika harga kopra jatuh hingga sempat menyentuh harga Rp3.000 per kilogram dan berdampak pada kehidupan warga.

Direktur Perkumpulan PakaTiva Faisal Ratuela mengatakan program itu pada dasarnya adalah membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal dalam konteks penyelamatan hutan.

"Pola pemanfaatan lahan serta hutan berkelanjutan yang telah menghilang berangsur-angsur dimunculkan kembali. Salah satunya dengan memutus mata rantai ketergantungan masyarakat pada beras dengan menanam kembali padi di lahan mereka sendiri," kata Faisal.

Masyarakat juga diajak kembali untuk mengembangkan kapasitas pertanian lokal organik yang sesuai dengan kondisi desa mereka. Dengan menanam kembali padi, umbi, sayur serta buah sendiri bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari mereka.

Hasilnya sudah mulai terlihat, warga Desa Samo sudah berhasil memanen 2,5 ton padi yang mereka tanam sendiri. Dengan demikian, hasil penjual cengkeh, kenari, kopra dan kelapa bisa mereka digunakan untuk kebutuhan lain seperti membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu, jika masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertanian lokal dan mengembangkan hasil hutan, maka diharapkan perusahaan HPH, perkebunan sawit atau pertambangan akan lebih sulit untuk masuk ke wilayah tersebut.

"Harapannya dengan itu masyarakat akan sadar pentingnya alam dan akan semakin aktif untuk menjaga kelestarian hutan mereka," tegas Faisal.

Sesungguhnya tidak ada kerugian sedikit pun untuk menjaga hutan, salah satu teknologi terdepan dari Sang Pencipta, yang mampu memberikan kehidupan bagi umat manusia. Dari hutan-hutan lebat yang terjaga itu lah oksigen disumbangkan, sumber air terbersih mengalir, dan pangan berasal.

Anak-anak bermain di laut dengan latar belakang perkebunan sawit di Desa Gane Dalam, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (24/10/2020) ANTARA/Prisca Triferna/pri.

 

Halmahera Selatan (ANTARA) - Gane Dalam mungkin merupakan sebuah nama yang asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, tapi siapa sangka desa yang berada di ujung selatan Pulau Halmahera di Maluku Utara itu memiliki peran cukup signifikan dalam sejarah perjuangan Tanah Air.

Untuk memulai kisah Gane Dalam, semuanya harus kembali ke saat Presiden Soekarno menyerukan Operasi Pembebasan Irian Barat. Kala itu, semangat Tri Komando Rakyat (Trikora) dikumandangkan dari Yogyakarta pada 19 Desember 1961 agar tanah Papua bisa bergabung dengan Indonesia.

Saat itu, pertempuran melawan Belanda untuk membuat wilayah yang kini dikenal sebagai Papua itu tidaklah mudah. Angkatan bersenjata Indonesia tidak bisa mengklaim kemenangan dengan cepat melawan mantan penjajahnya itu.

Indonesia, yang kala itu baru merdeka 16 tahun, menghadapi kesulitan karena pasukan Belanda mengetahui titik-titik yang menjadi pangkalan tempat armada Indonesia berlabuh.

Gane Dalam berperan

Gane Dalam dengan hutan bakaunya yang rimbun kala itu memiliki teluk yang dikenal dengan nama Teluk Kasuari. Wilayah teluk tersebutlah yang digunakan oleh armada laut Indonesia sebagai pangkalan untuk melawan Belanda.

Salmin adalah salah satu warga Desa Gane Dalam yang menyaksikan ketika desanya menjadi pangkalan sementara untuk armada yang ingin membawa Irian Barat bergabung dengan Ibu Pertiwi. Ingatannya kala kecil akan kapal-kapal Indonesia memasuki Teluk Kasuari masih membekas hingga saat ini.

Pria berusia 72 tahun itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika puluhan kapal berlabuh tidak jauh dari desanya.

Kala itu armada Indonesia sempat menempatkan pangkalannya di Pulau Aru yang saat ini berada di pemerintahan Provinsi Maluku. Setelah tempat itu diketahui Belanda, pangkalan kembali dipindahkan ke Pulau Bacan, yang berada tidak jauh dari Gane Dalam.

Menurut kisah yang didengar Salmin kala itu. Presiden Soekarno kemudian menghubungi Sultan Ternate, yang memberitahukan tempat yang tepat untuk menempatkan pangkalan kapal untuk operasi merebut Irian Barat.

Tempat itu dekat dengan Irian Barat dan memiliki teluk yang baik untuk menempatkan armada. Setelah orang kepercayaan Soekarno melihat posisi Gane Dalam maka ditempatkanlah pangkalan itu di sana.

"Selama sembilan bulan lebih, aman," kata Salmin ketika ditemui ANTARA di Desa Gane Dalam, yang dikunjungi dalam rangka Ekspedisi Maluku EcoNusa.

Tim Ekspedisi Maluku dari EcoNusa melihat kondisi bakau di Desa Gane Dalam, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (24/10/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

 

Balas jasa

Dengan jasa yang cukup signifikan itu, Gane Dalam hanya menjadi catatan kecil dalam tebalnya lembaran yang menceritakan sejarah panjang Indonesia. Namanya juga tidak dikenal oleh masyarakat secara umum.

Tidak hanya itu, desa penghasil kopra itu kini mengalami perubahan dalam kampung mereka. Perubahan itu datang dalam bentuk perkebunan sawit.

Hutan Gane Dalam yang dulunya memiliki berbagai jenis pohon kini berubah menjadi jejeran rapi hamparan sawit.

Sawit di Gane Dalam dimulai dari perusahaan swasta yang memiliki izin untuk memanfaatkan kayu di lahan seluas 11.003,9 hektare (ha) pada 2010. Izin pemanfaatan hutan produksi itu berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.22/Menhut-II/2009 yang dikeluarkan 29 Januari 2009.

Perusahaan swasta itu menebang dan mengamankan kayu-kayu yang dianggap bernilai untuk dijual dan tidak lama setelah itu pada 2013, perusahaan itu dibeli oleh sebuah perusahaan multinasional yang kemudian mengonversi lahan bekas penebangan hutan menjadi area perkebunan sawit.

Tidak semua warga Gane Dalam menyukai kedatangan investasi sawit, sebagian besar masyarakat menolak kedatangan perusahaan tersebut. Akibatnya, sempat terjadi perbedaan opini antara yang mendukung dan menentang sawit di dalam desa itu sendiri.

Puncaknya adalah penahanan 13 penduduk di desa berpenduduk sekitar 1.315 orang itu yang menentang adanya perkebunan sawit. Mereka harus menghabiskan sekitar 60 hari di balik jeruji besi karena dituduh mengganggu aktivitas perusahaan.

Muhammad Konoras adalah salah satu anggota kelompok penentang keberadaan sawit dan saksi mata penahanan 13 warga desa pada akhir 2013. Pria yang berprofesi sebagai petani itu menjadi salah satu dari 15 yang ditangkap, tapi dia dibebaskan bersama seorang warga lain karena dianggap tidak bersalah.

Tokoh agama Gane Dalam itu mengatakan bahwa pada saat itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara mendampingi mereka hingga akhirnya berhasil dibebaskan lewat jalur pengadilan.

"Kami sengsara, karena kondisi perkebunan kami sudah mulai berubah. Kelapa tidak ada, kumbang datang makan. Perubahan itu sejak perusahaan masuk," kata dia.

Menurut Muhammad, sejak area di sekitar Gane Dalam berubah menjadi perkebunan sawit, hama mulai berdatangan ke pohon-pohon kelapa yang menjadi salah satu sumber pendapatan warga sekitar. Mereka tidak mengalami panen sejak 2013 dan baru merasakannya kembali dalam setahun terakhir.

Tidak hanya itu, ikan-ikan yang biasa mereka temukan di akar-akar hutan bakau di dekat desa pun ikut menghilang. Dia menyebut adanya satu jenis ikan bernama lompa yang masyarakat sebut sebagai tuan tanah daerah itu.

Ikan itu kerap ditemukan di dekat perairan Gane Dalam dan di Teluk Kasuari yang ada di dekatnya. Tapi, ikan itu kini sudah tidak bisa ditemukan lagi.

Dalam sosialisasi awal perusahaan kepada masyarakat, mereka mengklaim jarak perkebunan dari pesisir adalah 500 meter. Tapi kini sawit sudah berada di dekat bibir pantai.

Kesulitan yang terus dialami itu membuat beberapa warga Gane Dalam kini bekerja menjadi buruh di perkebunan sawit tersebut.

Sebagian masyarakat desa lainnya memilih untuk mencari jalan lain untuk menambah pemasukan mereka selain berjualan kopra, yang menjadi komoditas andalan Gane Dalam. Contohnya, sekelompok ibu-ibu mulai membuat keripik pisang dan minyak kelapa.

Penjualan itu dilakukan mereka dengan menitip dagangan di kapal penumpang yang berlabuh setiap harinya di dermaga dan menggunakan jaringan WALHI untuk menjualnya di Ternate.

Selain itu, pemuda Gane Dalam juga mulai menyadari pentingnya menjaga alam. Mereka kini juga mulai melakukan penanaman bakau di daerah sekitar desa mereka.

Semua itu dilakukan agar mereka bisa bertahan di tengah kenyataan perkebunan mereka tidak sesubur dan sebesar dulu.

Di saat seperti itu masyarakat memimpikan adanya secercah harapan. Warga Gane Dalam berharap adanya bantuan untuk mengembangkan kemampuan mereka demi mempertahankan mata pencaharian dan alam.

Mereka mengharapkan itu setidaknya untuk membalas jasa Gane Dalam untuk Indonesia, meski mungkin nama desa mereka tidak tercatat dalam banyak buku-buku sejarah.

"Saya bertanya, dengan jasa sebesar itu apa tidak punya imbalan sedikit dari negara?" tanya Salmin, mengakhiri pembicaraan.

Oleh Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Alkisah di Raja Ampat, Papua, terdapat legenda tentang Kurabesi, kesatria tangguh yang berhasil megalahkan naga dan membantu Sultan Tidore dalam perang melawan rivalnya Kerajaan Ternate.

Kapitan Kurabesi, atau yang sering disebut juga sebagai Gurabesi, adalah pelaut tangguh yang berhasil meraih kemenangan untuk Tidore, sebuah kerajaan tua yang wilayahnya kini masuk dalam administrasi Maluku Utara.

Mempertimbangkan kisah legendaris tersebut tidak heran bila KM Kurabesi terasa akrab dengan rayuan gelombang di lautan Halmahera ketika membelah lautan untuk melakukan Ekspedisi Maluku.

Kisah KM Kurabesi yang dipakai Yayasan EcoNusa untuk menyusuri Maluku Utara dimulai ketika kapal yang telah melaut sejak 2015 itu membuang saung pada Sabtu (24/10) tidak jauh dari Desa Gane Dalam, yang berada di ujung selatan pulau Halmahera.

Tiba saat matahari masih terik menyinari bumi Moluku Kie Raha (sebutan untuk empat kerajaan tertua di Maluku Utara yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan), kru Kurabesi disambut masyarakat Gane Dalam dengan Cakalele, tarian perang yang kini dipakai untuk menyambut tamu.

Tarian yang dibawakan secara berpasangan pria dan wanita dengan penari yang berkostum dominan warna terang itu menandai petualangan Ekspedisi Maluku jalur pertama menyusuri pesisir Halamera Selatan hingga berlabuh di Ternate.

Kedatangan mereka lebih cepat dari jadwal, yang semula diperkirakan akan tiba pada sore hari. Hal itu karena angin dan arus menambah kecepatan mereka sejak berangkat dari Kofiau, Raja Ampat, Papua Barat.

"Normalnya tujuh knot, kalau sudah kena arus enam atau lima. Kena arus bisa sembilan atau sepuluh knot," kata Muhammad Nur Mandiriansyah, Cruise Director dari Kurabesi Explorer.

Gelombang dan angin adalah "sahabat" yang biasa ditemui oleh pria yang akrab disapa Ian itu. Hampir sepanjang tahun dia dan 10 kru Kurabesi habiskan di atas kapal yang lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan itu.

Beranjak dari Gane Dalam, Kurabesi kemudian melanjutakn perjalanannya ke pulau "keramat" bagi masyarakat sekitar yaitu Sali Kecil yang berada di gugus Kepulauan Bacan. Seperti di Gane Dalam, EcoNusa melakukan kegiatan penyuluhan COVID-19 dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Namun, berbeda dengan Gane Dalam ketika Kurabesi disambut jajaran pohon bakau, kelapa dan perkebunan sawit di kejauhan. Sali Kecil menyambut dengan hamparan karang warna-warni terlihat langsung dari dermaga kecilnya.

Meski kecil, pulau itu sering menarik perhatian pengunjung yang datan untuk berziarah di makam leluhur dari para penduduk desa itu. Makam itu sendiri berada di ujung desa, ditandai dengan gerbang kayu berukirkan ular dan buaya yang dipercaya dibuat oleh orang Tobelo Galela.

Di sanalah tim Ekspedisi Maluku menemukan rintangan pertama dari alam ketika jangkar yang dibuang di kedalaman 150 meter tidak dapat ditarik.

Menghabiskan waktu lebih dari dua jam dengan berbagai usaha, jangkar itu masih juga tidak dapat ditarik. Melihat hal itu salah satu anggota tim berseloroh kalau Sali Kecil belum rela melepas Kurabesi.

Setelah kapal berputar selama beberapa saat akhirnya tali berhasil ditarik tapi jangkar seberat sekitar 150 kg itu tidak berhasil diangkat dan tertinggal di sana, menjadi pertanda bahwa Kurabesi pernah bertamu ke Sali Kecil.

"Mungkin tersangkut karang di bawah, mungkin juga karena arusnya kencang," ujar Ian.

Petualangan berlanjut

Selepas dari Sali Kecil, kapal kembali melaju, kali ini sang pengelana laut merapat ke pesisir Pulau Halmahera tepatnya di Desa Samo. Di sana rombongan CEO Yayasan EcoNusa bersama tim Ekspedisi Maluku disambut tarian Cakalele dan Togal, yang merupakan tarian untuk pasangan kekasih.

Di desa inilah bentuk usaha mewujudkan ketahanan pangan masyarakat mulai terlihat. Masyarakat Desa Samo, yang mayoritas berasal dari suku Tobelo Galela (Togale) dan Makian Kayoa (Makayoa), sejak 2019 didampingi lembaga swadaya masyarakat lokal PakaTiva bekerja sama dengan EcoNusa berusaha membangun kemandirian pangan warga.

Di sana, warga kembali mulai menanam padi untuk beras, sebuah praktik yang sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Hasilnya diharapkan masyarakat tidak perlu lagi membeli beras dari luar desa.

Ketahanan pangan terkait padi itu diharapkan dapat membantu masyarakat, sambil mendorong warga untuk tetap mengonsumsi pangan lokal seperti sagu, kasbi (singkong), ubi dan jagung.

Usaha serupa juga dilakukan di beberapa desa tidak jauh dari Samo yaitu Posi-Posi, Gumira dan Pasir Putih di Kayoa meski pendampingan Pakativa dan EcoNusa di ketiga desa itu baru dimulai pada tahun ini.

Meski baru awal langkah yang diambil Pakativa dan EcoNusa sudah berada di awal yang baik, masyarakat kini sudah mulai menikmati hasilnya. Amran Torano, masyarakat desa yang bekerja sebagai petani di Desa Gumira, mengatakan warga yang ikut kelompok tani sudah mulai merasakan hasil kerja keras mereka.

Sawi, tomat dan rica (cabai) yang mereka nikmati kini sudah berasal dari hasil tanam mereka sendiri, bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada komoditas yang datang dari luar.

CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar mengatakan kedatangan Tim Ekspedisi Maluku dan Kurabesi ke kampung-kampung itu bertujuan untuk memberikan contoh bahwa kemandirian pangan bisa dicapai oleh desa-desa terpencil.

"Yang kita ingin bangun contoh terbaik, sebagai showcase. Jadi ketika ada showcase dari sini, itu yang kita harap bisa kita ceritakan, atau masayarakat ceritakan ke kampung-kampung lain," ujar Bustar di sela-sela penyuluhan kesehatan oleh EcoNusa di Desa Pasir Putih.

Jejak Ternate-Tidore

Kisah Kurabesi melaut di Maluku Utara tidak terpisahkan dengan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kerajaan tua Ternate dan Tidore, yang bersama Bacan dan Jailolo, adalah empat kerajaan besar yang berpengaruh di wilayah tersebut.

Tidore, yang memiliki kaitan erat dengan Kurabesi, juga menjadi tempat persandingan Tim Ekspedisi Maluku. Di sana, tim disambut oleh jajaran pemerintahan Kerajaan Tidore yang dipimpin langsung oleh Jou Jau (Perdana Menteri) Kesultanan Tidore M. Amin Faaroek pada Minggu (1/11)

Di sana CEO EcoNusa Bustar Maitar melakukan joko hale atau tradisi menginjakkan rumput bagi tamu diiringi doa-doa sebagai penyambutan bagi mereka yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Tidore.

Sambutan kemudian dilanjutkan dalam bentuk jamuan makan siang di Kedaton Kesultanan Tidore, yang dirancang dalam bentuk kalajengking jantan. Di sana berbagai makanan asli Tidore, seberti cabai goreng, dihidangkan di meja panjang.

"Akhirnya Kapitan Gurabesi kembali ke Tidore lagi," ujar Jou Jau Tidore M. Amin Faaroek dalam sambutannya.

Perjalanan di Tidore tidak berhenti sampai di Kedaton Kesultanan, untuk melihat praktik baik menjaga alam yang dilakukan masyarakat lokal tim pergi ke arah kaki gunung Kie Matubu tepatnya ke arah kampung penghasil rempah bernama Kalaodi.

Kisah awal kampung itu cukup unik karena desa itu sebetulnya berasal dasa yang berada di dekat Kedaton Kesultanan Tidore yang kini berada di bawah administrasi Kelurahan Soasio.

Berkebun dan bertani adalah bagian tidak terpisahkan dari Kalaodi, desa itu bahkan memiliki ritual yang dilakukan setelah panen besar bernama paca goya. Ritual paca goya, yang mirip seperti Nyepi di Bali, dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan Tuhan atas rezeki yang dipanen.

Desa itu juga tidak mengenal kepemilikan invidu atas tanah pertaniang dengan yang dimiliki setiap warga adalah pohon.

Mereka juga percaaya akan menjaga alam dengan masyarakat masih percaya akan khasiat bobeto, atau dalam bahasa Tidore berarti sumpah turun temurun. Warga yang melanggar aturan adat, termasuk merusak alam, berarti melanggar bobeto yang karmanya akan dirasakan langsung.

Sehari setelah menghabiskan waktu di Tidore, Kurabesi kembali melanjutkan perjalanan ke tujuan terakhirnya yaitu Ternate.

Hanya menghabiskan waktu kurang dari sejam, kapal sudah berada di daerah perairan Ternate, membuang saung tepat di seberang Masjid Raya Al Munawwar Ternate.

Petualangan di Ternate dimulai esok harinya, yang dimulai dengan mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate yang berada tidak jauh dari pesisir.

Hampir serupa dengan Kedaton Tidore, istana Kesultanan Ternate juga telah berubah fungsi menjadi museum yang menampilkan berbagai koleksi kesultanan.

Tapi berbeda dengan Tidore di mana sultan tidak tinggal di Kedaton, keturunan Sultan Ternate ke-48 Mudaffar Sjah masih tinggal di istana tersebut. Tim Ekspedisi Maluku sempat bertemu dengan putra sultan sebelumnya yaitu Hidayat Mudaffar Syah atau yang akrab disapa Ofa (Pangeran) Dayat.

Usai dari Kedaton Kesultanan, tim melanjutkan perjalanan mengelilingi berbagai situs sejarah yang ada di kota terbesar di Maluku Utara seperti Fort Oranje, yang merupakan markas VOC pertama di Tanah Air, serta Benteng Kalamata, yang dibangun ketika Ternate masih berperang melawan Tidore.

Perjalanan di Ternate sendiri diakhiri ketika tim mengunjungi Benteng Kastela, yang merupakan saksi sejarah pembunuhan Sultan Ternate Khairun yang berujung dengan pengusiran Portugis dari Ternate.

Dengan berakhirnya kunjungan ke Ternate tersebut, maka berakhir pula perjalanan Kurabesi dan Tim Ekspedisi Maluku di Bumi Moloku Kie Raha.

 

Hamid Ichi berkeinginan membagikan pengetahuan warisan turun temurun berupa kearifan lokal kepada generasi-generasi muda di Desa Samo, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Bukanlah tanpa sebab pria berusia 62 tahun itu menjadikan menjaga dan meneruskan kearifan lokal sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya. Menurut Hamid, masih banyak pemuda yang tidak mengenal atau memiliki pengetahuan yang dikembangkan dari generasi ke generasi itu, terutama terkait pangan.

Pria yang berprofesi sebagai petani yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Samo, masih memegang pengetahuan-pengetahuan lokal terkait pertanian.

Ketika ANTARA menemuinya di Desa Samo, Selasa (27/10), dia dengan senang hati mengajarkan cara membuat sagu secara tradisional atau yang dikenal dalam bahasa lokal sebagai "bahalo sagu".

Dalam kesempatan itu Hamid memperkenalkan dirinya sebagai Tete Nyong, panggilan yang kontradiksi karena tete dalam bahasa Maluku berarti kakek sedangkan nyong berarti pria muda.

"Dipanggil Tete Nyong karena saya belum menikah sampai seumur ini," kata Hamid, dilanjutkan dengan gelak tawa.

Dengan sabar, Tete Nyong menjelaskan proses membuat sagu secara tradisional kepada ANTARA dan Tim Ekspedisi Maluku EcoNusa yang melakukan kunjungan ke desa berpenduduk sekitar 500 jiwa itu.

Dia memberi contoh bagaimana mulai dari menggunakan alat pemukul sagu yang dikenal sebagai ngongalo untuk mendapatkan serat dari batang sagu yang sudah dipotong, sampai ke proses akhir di alat bernama goti untuk menyaring serat sagu yang dikenal sebagai oro.

Proses itu, kata Tete Nyong, tidak memakan biaya apapun karena menggunakan semua bahan yang ada di alam, mulai dari bambu untuk alat pemukul sampai kayu untuk membuat goti.

Cara mengolah sagu itu, yang setelah menjadi tepung dapat diolah menjadi makanan khas lokal papeda atau sinyole, kini sudah semakin ditinggalkan oleh kaum muda.

"Mereka tahunya dengan proses mesin sekarang, dia tidak tahu yang tradisional, sudah lupa. Yang tahu ini orang seusia saya, tapi usia di bawah kita-kita ini sudah tidak tahu karena malas, karena kerja keras ini," kata Tete Nyong.

Darah dan daging Samo itu tidak hanya memegang teguh cara tradisional untuk membuat panganan sagu, yang menjadi makanan pokok warga, tapi juga di bidang pertanian.

Dia aktif terlibat dalam program Forest Community Work yang dilakukan Perkumpulan PakaTiva untuk membangun ketahanan pangan masyarakat pesisir. Program itu berusaha melakukannya dengan cara memakai basis kearifan lokal.

Direktur Perkumpulan PakaTiva Faisal Ratuela menyebut Hamid Ichi sebagai salah satu manusia langka yang masih mengetahui dan melakukan pengetahuan pertanian yang diturunkan dari generasi sebelumnya.

"Tete Nyong adalah salah satu orang tua yang sudah jarang kita temukan yang masih memegang dan mendapatkan itu dari orang tuanya terkait bagaimana misalnya membuat 'pestisida' organik," kata Faisal.

Kemampuan itu berniat dimanfaatkan dalam usaha PakaTiva mengembalikan budaya tanam padi yang pernah dilakukan di Samo sebelum akhirnya lenyap sekitar tahun 1980-an.

Baru dimulai pada 2019 di Samo sebagai desa percontohan, hasilnya 2,5 ton padi sudah bisa dipanen oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok tani yang didampingi PakaTiva.

Selain itu Faisal menuturkan Tete Nyong sampai saat ini masih melakukan pembibitan pohon hutan seperti agathis atau damar, yang terpikirkan oleh PakaTiva akan digunakan untuk penanaman kayu di bantaran sungai di Samo yang kini dalam kondisi nihil pohon besar.

Tete Nyong memegang pesan yang sejak dulu sudah diberikan orang-orang tua desa untuk menjaga hutan.

Dia memegang teguh dua pesan yaitu pertama, tidak menebang pohon yang berada di pinggir sungai yang dapat menyebabkan erosi. Pesan kedua adalah pohon yang tumbuh di pinggir gunung dan lahan harus dijaga, jangan sampai merusak hutan atau lahan warga karena bisa menyebabkan longsor bila terjadi hujan besar.

"Sehingga yang kitong (kita) lakukan itu apa yang dipesankan orang tua itu dijaga sampai hari ini," katanya.

Semua usaha meneruskan kearifan lokal itu dilakukan agar generasi penerus tahu bagaimana menjaga alam seperti yang dilakukan orang-orang tua di atas mereka. Karena jika tidak dijaga, ujar Hamid, bisa berdampak kepada anak-anak penerus Samo.

"Alhamdulillah sampai hari ini hal-hal yang dilakukan orang tua maupun saya masih terjaga sampai sekarang," kata dia.

Pembagian informasi dilakukan Tete Nyong dengan memberikan contoh dan memberikan pengajaran tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dari tidak menjaga alam.

Dia mengatakan, jika tidak diberikan pesan dan pengajaran tentang kearifan lokal maka ada potensi generasi berikutnya dapat mengeksploitasi alam karena sifat rakus. Hal itu tentu akan sangat berdampak kepada Desa Samo, yang menggantungkan hidupnya dari komoditas cengkeh, pala dan kopra.

"Karena kalau tidak pesankan mereka jaga dan tahu, nanti akhirnya hilang. Kalau hilang berarti, hubungan sesama manusia tadi juga akan hilang. Harapannya ke depan seperti orang-orang tua kita juga, hubungan antara satu dengan yang lain harus terjaga," ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Semuanya demi memastikan agar tempat ia lahir dan dibesarkan tidak hilang di tengah godaan instan modernisasi, dengan mempersiapkan warisan kearifan lokal yang dapat menjadi bekal generasi penerus Desa Samo menjaga hutan dan alamnya.

Seorang siswa SD mengenakan masker saat melihat tarian Togal yang ditampilkan oleh warga di Desa Gumira, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kamis (29/10/2020). ANTARA/Prisca Triferna.

 

Halmahera Selatan (ANTARA) - Pandemi COVID-19 kini telah merambah seluruh wilayah provinsi di Indonesia dan membuat masyarakat di berbagai daerah meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah penularan, tidak terkecuali masyarakat di desa-desa pesisir terpencil di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Di desa-desa terpencil di Kabupatan Halmahera Selatan seperti Gane Dalam, Sali Kecil, Samo, Posi-Posi, dan Gumira sampai saat ini memang tidak ada kasus penularan virus corona penyebab COVID-19.

Keterbatasan akses yang membatasi lalu lintas orang dari luar daerah masuk menjadi lapisan pengaman tersendiri bagi warga yang tinggal di desa-desa pesisir terpencil di sana, terutama pada awal penularan virus SARS-CoV-2 merebak di Indonesia pada Maret 2020.

Gane Dalam misalnya. Orang dari luar daerah harus melakukan perjalanan selama hampir satu hari dari Kota Ternate untuk mencapai desa itu.

Selain itu, orang yang tertular COVID-19 biasanya terdeteksi dalam pemeriksaan sebelum menaiki kapal untuk menuju ke desa-desa pesisir terpencil Halmahera Selatan. 

Di Desa Gene Dalam dilaporkan ada seorang warga yang positif terserang COVID-19 dan kasus itu terdeteksi sebelum warga tersebut menaiki kapal untuk kembali ke desa yang berada di ujung selatan Pulau Halmahera itu.

Meski kasus infeksi virus corona belum terdeteksi, warga di desa-desa tersebut tidak lantas merasa sepenuhnya aman dari virus.

Dari siaran televisi atau berita yang beredar di situs daring, mereka tahu bahwa virus corona telah menimbulkan wabah dan kematian di mana-mana.

Kepala Desa Samo Jafar Anhar mengatakan bahwa rasa takut akan pandemi COVID-19 membuat masyarakat sempat membatasi akses masuk ke desanya.

Bahkan sebelum pemerintah daerah melakukan penyuluhan mengenai penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, warga desa penghasil kopra itu mewajibkan penduduk desa yang datang dari luar untuk mandi di laut sebelum masuk ke desa.

"Jadi waktu itu ada di pelabuhan tempat cuci tangan dan kalau ada orang dari Ternate, kalau dia turun, tahan. Kasi batobo (berenang) dulu baru masuk," kata Jafar ketika ditemui ANTARA dalam Festival Rakyat Desa Samo.

Saat menghadiri festival, warga Desa Samo umumnya memakai masker dan berusaha mengatur posisi duduk supaya berada pada jarak yang aman dengan orang lain. Cairan pembersih tangan untuk pengunjung pun disediakan di gerbang tempat acara.

Namun masih ada beberapa orang yang kadang menurunkan masker dari wajah saat berbicara dan berkumpul dengan jarak cukup dekat dengan orang lain.

Di Desa Samo yang dihuni sekitar 500 orang sampai sekarang belum ada kasus penularan virus corona. Demikian pula di desa tetangga Samo, Desa Posi-Posi yang berpenduduk sekitar 400 orang.

Sementara di Desa Gumira, aparat pemerintah desa memutuskan menutup wilayah untuk mencegah penularan virus corona setelah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah daerah mengenai COVID-19 pada awal kedatangan pandemi.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Gumira Amaruddin Ishak menuturkan, kala itu pemerintah desa meminta masyarakat untuk membatasi melakukan kegiatan di luar rumah dengan pengecualian pada warga yang harus mengurus kebun.

Pemerintah desa juga membatasi warga yang merapat ke dermaga Desa Gumira, yang dihuni 137 keluarga yang terdiri atas 697 orang.

Pembatasan kegiatan dan akses masuk membuat Desa Gumira tidak ikut menyumbang kasus COVID-19 di Maluku Utara, yang tercatat sebanyak 2.196 kasus pada 29 Oktober 2020. Namun kebijakan tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian warga desa.

Oleh karena itu, selain menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, pemerintah desa mengupayakan bantuan bahan pokok untuk warga yang utamanya mengandalkan pendapatan dari jasa pengangkutan kopra.

Efek pandemi

Burhan Yunus adalah kapten dari Kapal KLM Wahana Baru yang selama sekitar tiga bulan menyusuri daerah pesisir Gane Barat di Kabupatan Halmahera Selatan untuk mengumpulkan hasil kopra masyarakat untuk dijual ke Bitung, Sulawesi Utara.

Pada awal pandemi, ia menghadapi pembatasan akses bagi kapal-kapal pengangkut sehingga harus menghentikan kapal jauh dari desa dan menunggu kapal-kapal pengangkut kopra dari desa menghampiri mereka.

Daerah pesisir Gane Barat termasuk Gumira dan Samo pada awal pandemi menolak kapal pengangkut merapat ke dermaga mereka karena khawatir pendatang akan menularkan virus penyebab COVID-19.

"Tetap kapal jalan waktu awal pandemi, tapi aduh kasihan. Kita jalan sampai empat bulan ke sana ke mari. Orang kampung juga tidak bolehkan masuk, jadi kita hanya buang jangkar saja," kata Burhan.

Masyarakat desa mengantarkan hasil kopra ke kapal pengangkut yang membuang jangkar di dekat desa karena tidak diizinkan merapat ke dermaga sebagai akibat penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Desa Posi-Posi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kamis (29/10/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

 

Protokol kesehatan

Meski sudah menyadari ancaman dan bahaya COVID-19, namun masih ada warga desa yang kurang disiplin menjalankan protokol kesehatan menurut Iqra Alimus, dokter muda peserta Ekspedisi Maluku EcoNusa.

Dalam ekspedisi itu, Iqra mengunjungi desa-desa pesisir di Papua Barat dan Maluku Utara untuk memberikan penyuluhan tentang pencegahan COVID-19 kepada masyarakat.

Iqra telah mendatangi enam desa terpencil untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat selama 10 hari terakhir.

Menurut pengamatannya, masyarakat desa umunya sudah berusaha mematuhi aturan untuk memakai masker dan menjaga jarak.

Namun dokter muda itu merasa rasa ingin tahu warga desa tentang COVID-19 masih minim. Menurut dia, kondisi yang demikian terjadi karena warga desa berada di tempat yang jauh dari pusaran penularan COVID-19. 

Iqra juga mendapati contoh baik upaya pencegahan COVID-19 dari warga di desa pesisir Halmahera Selatan seperti Gumira.

Di Gumira, fasilitas cuci tangan sudah disiapkan untuk pendatang dan warga telah memakai masker serta saling mengingatkan untuk menjaga jarak.

"Itu sudah baik, karena mereka sudah ada kesadaran meski baru diberikan penyuluhan sekali oleh puskesmas setempat," kata Iqra.

Dia menekankan pentingnya penyuluhan berkelanjutan mengenai penerapan protokol kesehatan di desa-desa pesisir Halhamera Selatan untuk menjaga desa-desa tersebut dari wabah akibat virus corona.

Oleh Prisca Triferna Violleta
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Warga mengumpulkan serbuk sagu dari pohon sagu yang sudah ditebang di Desa Samo, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (27/10/2020). ANTARA/Prisca Triferna.

 

Jakarta (ANTARA) - Festival pesisir membuat Desa Gumira di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, ramai pada 29 Oktober 2020.

Warga berkumpul di bawah tenda tak jauh dari bibir pantai untuk menikmati jamuan dan beberapa orang menari Togal dengan iringan alat musik tradisional tifa dan viol di dekat mereka.

Di tengah keramaian itu, sebagian warga Desa Gumira tampak menerapkan kehati-hatian. Mereka memakai masker untuk menghindari penularan virus corona. Kursi-kursi di area festival pun diatur berjarak untuk meminimalkan risiko penularan virus.

Meski jauh dari pusat penularan COVID-19 dan tidak mencatatkan kasus infeksi virus corona, desa berpenduduk 697 jiwa yang bisa dijangkau dengan perjalanan beberapa jam menggunakan kapal dari Ternate itu ikut merasakan dampak pandemi.

Desa penghasil kopra itu sempat mengunci wilayah untuk mencegah persebaran virus corona penyebab COVID-19. Akses ke desa sengaja dibatasi agar tidak ada orang dari daerah lain yang masuk tanpa pengawasan.

Pemerintah desa juga meminta warga tidak berkumpul dan keluar dari rumah kecuali pergi ke kebun mereka. 

Kebijakan itu berdampak pada perekonomian masyarakat desa sehingga pemerintah desa memutuskan memberikan bantuan bahan pokok kepada warga menggunakan Dana Desa meski sudah ada bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lain dari pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Gumira Amaruddin Ishak mengatakan bahwa awal pandemi adalah masa yang paling berat.

Pembatasan akses masuk ke desa pada saat itu membuat pasokan bahan pokok tersendat dan warga tidak bisa menjual hasil kebun ke luar desa.

"Masyarakat di sini makanan pokoknya sagu, tapi tetap diselingi beras. Bergantian antara sagu dan beras tapi saat pandemi itu agak susah," kata Amaruddin saat ditemui ANTARA.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Samo dan Posi-Posi, yang berada tidak jauh dari Gumira, serta Pasir Putih, yang berada di Pulau Kayoa.

Meski masih mengandalkan sagu, kasbi (singkong), dan ubi sebagai makanan pokok, nasi putih kini telah menjadi bagian dari pangan pokok yang biasa terhidang di meja-meja makan warga desa-desa tersebut.

Pandemi membuat desa-desa itu agak kesusahan mendapatkan beras serta sayur-mayur dan bumbu dapur seperti cabai, yang disebut rica dalam bahasa lokal, tomat, dan bawang yang biasa dipasok dari luar desa.

Warga desa-desa itu semula mengonsumsi nasi karena mendapat bantuan beras dari pemerintah pusat. Setelah bantuan beras tidak ada lagi, mereka harus membeli beras dari luar desa.

Lahan padi yang menurut para tetua pernah menghiasi lansekap sudah tidak ada lagi di desa-desa itu. Kini, untuk mendapatkan beras, sayur dan cabai mereka harus membelinya dari pedagang di desa lain, kebanyakan transmigran dari Pulau Jawa.

Warga mengolah sagu yang dicampur kelapa untuk membuat masakan lokal bernama sinyole di Desa Samo, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (27/10/2020). (ANTARA/Prisca Triferna)

 

Ketahanan pangan

Kebanyakan warga desa pesisir seperti Samo, Posi-posi, Gumira, dan Pasir Putih adalah petani yang mengandalkan hasil perkebunan yang tidak bisa dipanen setiap hari sebagai sumber pencarian.

Desa-desa itu utamanya menghasilkan kopra. Warga desa bisa memanen kelapa untuk dibuat menjadi kopra tiga bulan sekali. 

Komoditas lain yang dihasilkan oleh desa-desa di Halmahera Selatan adalah cengkih yang dapat dipanen setahun sekali dan pala yang dapat dipetik sebulan sekali.

Warga desa menggunakan hasil penjualan hasil kebun itu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Direktur Perkumpulan PakaTiva Faisal Ratuela bersama EcoNusa dalam setahun terakhir mendampingi warga Desa Samo, Posi-posi, Gumira, dan Pasir Putih untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa guna memenuhi kebutuhan dasar warga.

PakaTiva bersama EcoNusa membimbing warga desa menapaki jalan menuju ketahanan pangan, antara lain lewat program Forest Community Work.

Program pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal itu mulai dijalankan tahun 2019, ketika harga kopra menurut Faisal sedang turun dari semula di kisaran Rp4.500 per kg menjadi Rp3.700 per kg.

Lewat Forest Community Work, masyarakat desa dibimbing mengembangkan produk turunan kelapa, pisang, dan kenari.

PakaTiva juga mendampingi kelompok-kelompok tani yang ada di desa memanfaatkan lahan mereka untuk menanam tanaman pangan seperti padi, sayur, singkong, dan buah.

Usaha itu dimulai dengan demplot-demplot tanam di Samo, Posi-posi, Gumira, dan Pasir Putih. Demplot-demplot tanam tersebut menjadi tempat penerapan metode pertanian terstruktur yang meliputi perawatan tanah dan pemeliharaan tanaman. 

Warga desa bisa mencontoh teknik budi daya yang diterapkan di demplot-demplot tersebut di lahan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hasilnya upaya tersebut sudah mulai terlihat di Desa Samo, yang didampingi PakaTiva sejak pertengahan 2019. Masyarakat Samo pada awal 2020 telah memanen 2,5 ton padi yang mereka tanam sendiri.

Kesuksesan Samo dilirik oleh beberapa desa tetangga. Desa-desa yang sudah didampingi PakaTiva mempertimbangkan untuk memasukkan upaya pengembangan lahan pertanian dalam usul rencana penggunaan Dana Desa tahun 2021.

"Menanam tanaman hortikultura membuat hasil panen tanaman tahunan tidak lagi dihabiskan untuk membeli kebutuhan seperti beras atau sayur, tapi hanya untuk kebutuhan jangka panjang. Sehari-hari sudah dipenuhi lewat itu," kata Faisal.

Jika upaya pengembangan pertanian tanaman pangan tersebut dilakukan terus secara berlanjut, maka kemandirian dan ketahanan pangan di desa-desa terpencil Halmahera Selatan akan menjadi keniscayaan.

Oleh Prisca Triferna Violleta
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

 

Laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Bangsa Indonesia yang memiliki luas 7,81 juta kilometer persegi dan sekitar 3,23 juta kilometer persegi merupakan lautan. Tidak mengherankan bila banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai nelayan.

Hal itu pula terjadi di desa-desa pesisir yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Selain bertani, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.

Tidak terkecuali penduduk di pesisir pulau mungil bernama Sali Kecil, yang posisinya diapit oleh Pulau Bacan di barat dan Pulau Halmahera di sebelah timur.

Ibramin Nasir, warga Desa Sali Kecil yang berprofesi sebagai nelayan, mengakui keunggulan desanya di dalam sektor tersebut. Di desa itu, nelayan masih menggunakan perahu kecil untuk menangkap ikan.

Desa di pulau yang dianggap keramat oleh warga sekitar itu memang terberkati dalam hal sumber daya laut. Hal itu terbukti dengan keberadaan kumpulan ikan tropis yang terlihat jelas berenang di sela-sela terumbu karang warna-warni berada tidak jauh dari dermaga desa.

Air laut yang jernih membuat beragam ikan itu terlihat jelas dengan mata telanjang ketika sinar matahari menyentuh permukaan air yang berwarna hijau.

Mempertimbangkan keasrian tersebut, tidak mengherankan bila perairan Sali Kecil bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian nelayan lokal. Nelayan dari daerah lain yang dekat seperti Bacan dan bahkan dari Ternate, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Sali Kecil, juga terkadang melaut di sana untuk mencari ikan.

"Mereka ke sini karena di sini bisa dibilang seperti pusat ikan. Semua jenis ikan ada di Sali ini," kata Ibrahmin ketika ditemui ANTARA dalam rangka Ekspedisi Maluku bersama Yayasan EcoNusa, Senin (26/10).

Kayanya laut Sali Kecil bukanlah tanpa sebab, masyarakat di daerah itu memang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah yang dibuaung ke laut.

Tidak hanya itu, masyarakat desa juga sepakat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang dan mengurangi jumlah ikan seperti bom dan pukat ikan. Meski, menurut Ibrahmin, butuh waktu yang tidak sebentar untuk menimbulkan kesadaran itu.

Nelayan lokal juga memiliki perencanaan sendiri sebelum melaut, dengan mereka dalam sebulan dua kali akan memancing di tempat yang sama sebelum berpindah ke lokasi lainnya. Hal itu dilakukan agar tidak menghabiskan ikan yang berada di lokasi tersebut.

Keindahan laut Maluku Utara juga terpampang nyata ketika tim Ekspedisi Maluku bergerak ke arah utara, seperti daerah Pulau Kayoa yang memiliki pantai pasir putih, yang bisa dikunjungi ketika air laut surut.

Namun, terkadang cantiknya dan kayanya laut itu juga mendatangkan tamu tak diundang. Seperti yang dialami oleh Desa Suma di Pulau Makian, yang letaknya berjarak dua pulau ke selatan dari Pulau Tidore dan berada tepat di utara Pulau Kayoa.

Bahkan di desa itu pernah beroperasi pabrik ikan tangkap. Meski fasilitas pabrik itu sekarang sudah tidak berfungsi lagi.

Kepala Desa Suma Mahrus Kadir mengatakan wilayah pesisir yang berada di sekitar desanya memang kaya akan ikan dan sering kali menjadi tempat pilihan para penyelam. Hal itu dikarenakan terumbu karang di perairan Makian yang masih cantik dan belum tersentuh polusi berlebihan, selain beragam jenis ikan tropis yang berada di dalamnya.

Tapi kebanyakan dari para penyelam yang menggunakan kapal wisata hanya datang dan membuang saung tidak jauh desa untuk melakukan kegiatan menyelam, tanpa menyempatkan diri berlabuh ke desa untuk sekedar meminta izin atau menyampaikan informasi kegiatan mereka.

"Mereka datang, menyelam, lalu langsung pergi lagi," kata Mahrus, ketika tim Ekspedisi Maluku berkunjung ke desa yang berada di kaki gunung berapi Kie Besi itu, Sabtu (31/10).

Menjaga laut

Kesadaran menjaga laut bukanlah sebuah hal yang asing bagi masyarakat desa-desa tersebut. Sejak zaman empat kerajaan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan, sudah terdapat kesadaran akan pentingnya alam dan khususnya laut.

Hal itu disampaikan oleh putra almarhum Sultan Ternate Mudaffar Sjah, yaitu Hidayat M Sjah atau yang akrab disapa Ofa Dayat ketika ditemui dalam kunjungan tim Ekspedisi Maluku ke Kedaton Kesultanan Ternate, Senin (2/11).

Menurut Ofa Dayat, Kesultanan Ternate sudah menyadari pentingnya alam dan sudah menuangkannya dalam berbagai kerarifan lokal di wilayah salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara itu.

Untuk menjaga hutan, terdapat hukum adat yang bernama ruba banga. Hukum itu adalah aturan adat tentang perambahan hutan di mana Sultan Ternate mempersilahkan masyarakat untuk membuka hutan tapi dengan syarat menjaga stabilitas lingkungan di sekitarnya.

Hal itu membuat pergerakan warga untuk merambah hutan dibatasi baik luasnya maupun kurun waktunya dan setelahnya warga harus menanam kembali daerah yang sudah dibuka itu.

Dalam permasalahan laut terdapat ungkapan dalam syair dola bololo berbahasa Ternate yaitu "Ha ufo ma taipasi, Moro-moro fo maku ise" yang artinya "Memancing ikan di tempat berbeda, suara dendangan saling mendengar."

Syair itu berarti rakyat tidak boleh berkelahi untuk memperebutkan hak untuk mengambil "harta" dari dalam laut. Artinya, masyarakat harus menunggu bergantian untuk mendapatkan ikan di lokasi yang dianggap kaya akan hasil laut.

"Kearifan lokal dalam pemeliharan lingkungan, dalam memberdayakan masyarakatnya, dalam berbagi hasilnya. Itu semua sudah diatur dalam hukum adat kami," kata Ofa Dayat.

Hukum-hukum itu, dia bandingkan dengan seumur jagung pemberlakuan izin hak guna usaha (HGU) untuk kehutanan dan izin usaha perikanan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi eksploitasi.

"Itu baru diberlakukan HGU dan IUP, kami sudah terapkan delapan ratus tahun untuk menjaga lingkungan," tegas Ofa Dayat.

Anak-anak bermain di dermaga yang menjadi titik kedatangan di Desa Sali Kecil, Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara, Senin (26/10/2020).ANTARA/Prisca Triferna.

 

Samo, Maluku Utara (ANTARA) - Sekilas memang tidak ada yang berbeda dari pemukiman penduduk di pesisir pulau mungil bernama Sali Kecil, yang letaknya diapit oleh Pulau Bacan di sisi barat dan Pulau Halmahera di sebelah timur, jika dilihat dari perairan.

Namun begitu kaki melangkah di atas dermaga kayu yang sekaligus menjadi akses menuju gerbang utama Desa Sali Kecil yang berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara, satu per satu keelokan dan keunikannya akan kuak.

Berjalan perlahan di atas jeti kayu mendekati gerbang utama desa, pengunjung akan disambut oleh ikan-ikan mungil nan cantik yang meliuk lincah berenang di sela-sela terumbu karang yang juga berwarna-warni.

Air laut yang begitu jernih membuat ikan-ikan tropis itu tidak dapat bersembunyi dari mata para pengunjung yang baru menginjakkan kaki di pulau mungil itu. Jauh di belakang gerbang desa dan pemukiman penduduk, hamparan hutan terlihat membentang ditambah suara burung yang samar terdengar dari kejauhan.

Namun, menurut Ibrahim Nasir, salah seorang warga Desa Sali Kecil yang ikut menerima ANTARA dan lainnya yang mengikuti Ekspedisi Maluku EcoNusa pada Senin (26/10), terumbu karang yang sehat dan ragam ikan tropis yang berenang di dalamnya bukanlah hal yang unik bagi mereka. Itu berkat warga desa yang semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan sehingga membuat sampah semakin berkurang diperairan mereka.

Masyarakat mengikuti anjuran dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perikanan sempat yang meminta mereka untuk menjaga dan melindungi terumbu karang karena menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Sali Kecil.

Keindahan Pulau Sali Kecil tidak diragukan. Tidak heran jika resort bintang empat ikut beroperasi di sana, mengingat kepulauan di sana termasuk menjadi surga bawah laut bagi para penyelam.

"Ada masyarakat juga yang sudah memahami itu, makanya kitong (kita) sama-sama saling jaga," ujar Ibrahim yang berprofesi sebagai nelayan.

Tidak hanya berusaha mengurangi sampah yang dibuang ke laut, mereka juga sudah mulai melarang penangkapan ikan memakai alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang seperti bom dan pukat ikan.

Kesadaran masyarakat di sana memang bukan turun dari langit, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dulu banyak nelayan memakai pukat untuk menangkap ikan, tapi kini sudah mulai banyak nelayan lokal yang meninggalkan praktik yang tidak bersahabat bagi lingkungan itu, kata Ibrahim.

Hasilnya, kekayaan laut Sali Kecil menjadi terjaga, bahkan menjadi anugerah bagi nelayan lain dari sekitar pulau.

"Semua jenis ikan ada di Sali, makanya semua nelayan dari Ternate, dari Bacan, mereka ke sini, karena di sini bisa dibilang kayak pusat ikan. Semua jenis ikan ada di sini, di Sali ini," ujar Ibrahim.

Untuk menjaga agar aktivitas penangkapan tidak membuat stok ikan di daerah itu berkurang, Ibrahim mengatakan nelayan lokal biasanya memiliki perencanaan sendiri saat melaut. Biasanya dalam sebulan dua kali mereka memancing di lokasi yang ditentukan, sebelum berpindah ke lokasi lainnya dan melakukan pola yang sama. 

Hutan hijau

Sali Kecil bukan hanya laut. Ada juga hutan hijau membentang dan menjadi rumah bagi burung dan rusa liar yang hidup berdampingan dengan masyarakat sejak lama.

Penampakan rusa yang turun ke pesisir dan meminum air laut menjelang matahari terbenam bukanlah hal aneh bagi penduduk Desa Sali Kecil. Namun bagi mereka yang baru berkunjung ke pulau tentu itu pemandangan unik.

Warga desa setempat masih berburu rusa, namun biasanya mereka meminta izin dulu pada tetua Desa Sali Kecil. Dengan meminta izin terlebih dulu mereka percaya akan lebih mudah mendapat buruan.

Namun kini posisi tetua masyarakat Desa Sali Kecil sedang kosong. Sebagai gantinya, menurut Ibrahim, mereka meminta izin kepada penjaga makam keramat yang dipercaya masyarakat desa merupakan tempat peristirahatan terakhir nenek moyang mereka di dipercayai datang dari Tidore.

Tidak hanya itu, masyarakat juga membatasi lahan yang dibuka untuk menjadi perkebunan. Terdapat beberapa bagian hutan di Sali Kecil yang tidak dapat dijadikan perkebunan untuk menanam kelapa, yang menjadi komoditas utama untuk menghasilkan kopra.

Pembatasan itu, menurut Ibrahim, dilakukan karena sudah banyak lahan yang dibuka oleh generasi sebelumnya dan masih bisa digunakan sampai sekarang.

Keterbatasan

Dengan sumber daya alam dan ekosistem yang masih terjaga tentu menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Desa Sali Kecil. Itu lah sumber kesejahteraan mereka.

Namun sama seperti desa-desa kecil lain di Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam dan ekosistemnya masih terjaga, mereka tetap menanti bantuan dari negara untuk menjalankan kehidupan mereka dengan rasa aman dan damai.

Terbatasnya transportasi di lokasi itu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan akut, sementara di Puskesmas Sali Keci hanya ada satu petugas kesehatan berprofesi sebagai bidan.

Padahal sering kali masyarakat desa membutuhkan bantuan medis yang mendesak. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan mereka harus menyeberang dengan perahu ke pulau besar terdekat yaitu Pulau Bacan.

Hamid Baca, salah satu tokoh masyarakat di Sali Kecil mengatakan ketika ada warga desa harus melahirkan di tengah malam mereka harus membawa ketinting ke Bacan. Terkadang bidan yang harus membawa sendiri pasien ke Kecamatan Bacan Timur dengan perahunya yang memang lebih cepat melaju dibandingkan milik warga lainnya.

"Terpaksa musti berangkat dengan perahu yang kecil-kecil itu," kata Hamid.

Padahal, menuju ke Bacan menggunakan ketinting membutuhkan sekitar tiga jam. Sementara jika menggunakan kapal cepat membutuhkan waktu hingga satu jam, ujar Hamid.

Transportasi memang juga menjadi persoalan bagi anak sekolah di sana. Itu karena Sali Kecil hanya memiliki satu sekolah dasar, sehingga anak-anak Desa Sali Kecil harus menyeberang pulau untuk mendapat pendidikan lebih tinggi.

Bahkan saat ini bangunan SD yang berada di pulau itu masih dalam tahap perbaikan setelah rusak karena gempa yang mengguncang daerah Halmahera Selatan pada 2019. Meski beberapa bagian bangunan sekolah tersebut masih berlubang, guru-guru di sana memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka karena memang pulau kecil itu termasuk zona hijau COVID-19 di Maluku Utara.

Untuk memajukan ekonomi mereka pun terkendala dengan jarak yang jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.

"Kita di pulau-pulau yang terpencil ini punya urusan ekonomi harus ke kabupaten, jauh. Di situ kita butuh bantuan pemerintah bagaimana supaya kita punya jangkauan pengurusan ekonomi ke kabupaten itu lebih cepat, apalagi orang sakit. Kita setengah mati kalau butuh rumah sakit," ujar Hamid.

Di tengah segala permasalahan tersebut, Hamid berharap pesan dari pulau-pulau kecil seperti Sali Kecil dapat tersampaikan kepada otoritas terkait untuk dapat membantu mereka yang bertahan menjaga alam di tengah keterbatasan.

Oleh Prisca Triferna Violleta
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemandangan Kedaton Kesultanan Tidore, Kota Tidore, Maluku Utara, Minggu (1/11/2020) (ANTARA/HO-Dokumentasi EcoNusa oleh Kasan Kurdi)

 

Jakarta (ANTARA) - Berlabuh di dermaga Kota Tidore, Maluku Utara Kapal Pinisi Kurabesi Explorer dan anggota Ekspedisi Maluku Yayasan EcoNusa disambut oleh perangkat pemerintahan Kesultanan Tidore saat matahari mulai tertutup awan hujan pada Minggu, 1 November 2020.

"Akhirnya Kapitan Gurabesi kembali ke Tidore lagi," ujar Jou Jau (Perdana Menteri) Kesultanan Tidore M. Amin Faaroek ketika memberikan sambutan di Kedaton Kesultanan Tidore.

Nama Kurabesi, atau yang bisa dikenal juga sebagai Gurabesi, memang memiliki keterikatan sejarah dengan Tidore. Dalam legenda, Kurabesi adalah pelaut tangguh asal Raja Ampat di Papua yang berhasil membantu Tidore meraih kemenangan dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya Kerajaan Ternate.

Tidak heran bila bumi Kie Raha, sebutan untuk konfederasi empat kerajaan di Maluku Utara, "menyambut" kedatangan kawan lamanya dengan hujan yang mulai mengguyur usai CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar melakukan joko hale atau tradisi menginjakkan rumput bagi tamu diiringi doa-doa sebagai penyambutan bagi mereka yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Tidore.

Jamuan bersama Kesultanan Tidore adalah awal petualangan ANTARA di wilayah yang dikenal banyak orang di Indonesia sebagai salah satu Kerajaan Islam tertua di Nusantara tersebut.

Menaiki tanjakan dari dermaga langsung terlihat atap kecokelatan kesultanan, menapaki tangga kedaton dan menyeberang ke pelataran, balkon utama langsung terlihat dengan terdapat dua pasang tangga di kanan dan kirinya.

Menurut Jou Ja Amin Faaroek, Kedaton Kesultanan Tidore dibangun berdasarkan anatomi kalajengking jantan, yang merupakan salah satu lambang kesultanan yang berdiri pada 1081 itu.

"Tadi yang menaiki tangga kanan dan kiri, itu berarti tangan kanan dan kiri kalajengking. Kita bersilahturahmi di kepala kalajengking," kata Amin, merujuk kepada posisi balkon utama tempat diadakan jamuan.

Masuk ke dalam kedaton, atau ke arah perut kalajengking, berjejer rapi lemari-lemari tempat baju-baju sultan yang sudah berusia ratusan tahun.

Tepat di tengah terdapat singgasana Sultan Tidore dengan dua kursi, diapit oleh panji-panji kesultanan yang berwarna-warni dengan lambang kalajengking terpampang di masing-masing bendera. Selain itu terdapat pula bendera Kesultanan Tidore

Warna-warna bendera itu bukan hanya sekadar lambang semata, tapi masing-masing menggambarkan bagian dari pasukan Kesultanan Tidore mulai dari intelijen, penyapu ranjau, marinir sampai dengan aparat hukum.

Bendera Kesultanan Tidore sendiri berwarna dasar kuning dengan lingkaran merah melambangkan matahari dan kalimat tauhid di bagian atas tertulis menggunakan warna merah juga. Selain berada di dalam kedaton, bendera itu berdampingan bersama Merah Putih dikibarkan di depan istana yang sempat hancur di awal abad ke-20 itu.

Secara tidak langsung, simbol itu memperlihatkan bahwa Tidore sebagai salah satu unsur penting yang membentuk Indonesia. Dua presiden telah berkunjung ke sana, Presiden Soekarno dua kali pada 1954 dan 1957 serta Presiden Joko Widodo pada 2015.

Beberapa menteri pemerintahan Republik Indonesia juga mendapatkan gelar kehormatan dari Tidore seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendapatkannya pada 2018.

Selain itu, PM Tidore juga menegaskan betapa beragamnya rakyat kesultanan yang pada masa kejayaannya berkuasa sampai ke Papua tersebut.

"Walaupun Tidore kerajaan Islam tapi sultan punya perangkat kerajaan bukan cuman orang Islam, non-Islam bahkan suku terasing pun mendapat kedudukan terhormat di kedaton, itulah toleransi," ujar Amin.

Tidak hanya masyarakat yang tampak, Kesultanan Tidore juga "memerintah" yang tidak tampak.

Hal itu tampak dari salah satu plakat Sultan di atas singgasana dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan sebagai, "Yang Mulia, aku bertakhta di atas singgasana, memerintah bala rakyat dua bangsa jin dan manusia," ujar Amin menjelaskan tulisan tersebut.

Tidak hanya dalam plakat, dalam upacara pemberian gelar adat pun, Sultan Tidore akan menegaskan kekuasaannya akan dua dunia itu.

Seperti yang terjadi pada 2015 ketika Sultan Tidore H. Husain Syah memberikan gelar adat Biji Nagara Madafolo yang berarti Yang Dipertuan Agung Anak Negara kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya Sultan Tidore Haji Husain SH, khalifatul mukaram, memerintah terhadap jin dan manusia, dengan ini mengangkat gelar kehormatan kepada saudara saya Bapak Ir H Joko Widodo, Presiden RI sebagai Biji Nagara Madafolo atau Yang Dipertuan Agung Anak Negara. Semoga Allah SWT, meridhoi dan memberkati kita sekalian," tutur Sultan Tidore di Kedaton Tidore saat itu.

Masuk dari ruangan utama tempat singgasana raja adalah ruangan luas yang merupakan lokasi jamuan makan dengan dinding yang terpajang foto-foto kesultanan di masa lalu dan berbagai sultan yang pernah memegang tampuk kekuasaan.

Di ruangan itu juga terdapat beberapa kamar seperti kamar sultan dan kamar puji yaitu ruang doa yang hanya boleh dimasuki orang tertentu dan digunakan dalam pemilihan sultan.

Meski indah, Sultan Tidore H. Husain Syah, yang menjabat sebagai anggota DPD RI dari Maluku Utara sejak 2019, tidak mendiami kedaton tersebut. Pembiayaan dan pengurusan kedaton juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Kaya rempah

Bertolak dari kedaton setelah bertemu perangkat Kesultanan Tidore, tim Ekspedisi Maluku EcoNusa bersama ANTARA kemudian berangkat menuju ke kaki gunung Kie Matubu, puncak tertinggi di Pulau Tidore.

Tepatnya tim berangkat menuju Kampung Kalaodi, salah satu desa penghasil rempah cengkih dan pala.

Berbicara soal provinsi Maluku dan Maluku Utara tidak bisa melewatkan membahas soal kisah rempah-rempah. Begitu kayanya tanah Maluku dengan rempah sampai bangsa Eropa mempertaruhkan nyawa menyeberangi lautan mencapai Nusantara untuk mendapatkannya.

Jika petualang Eropa masih mencari rempah hingga kini, mereka pasti akan datang ke Kalaodi yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut.

Perjalanan menuju Kalaodi ditandai jalanan menanjak dengan jurang dalam tampak di kiri dan kanan jalan. Menghabiskan waktu sekitar 20 menit perjalanan menggunakan mobil dari kedaton, tim disambut dengan pintu masuk desa yang berada di samping Kantor Kelurahan Kalaodi.

Untuk masuk ke Kampung Kalaodi sendiri harus bersiap menghadapi turunan cukup curam, dengan barisan rumah warga berada di samping kanan dan kiri jalan desa.

Ketinggian Kampung Kalaodi sendiri terbuktikan dengan dari sana dapat melihat Kota Tidore yang berada di bawahnya, Pulau Halmahera jika melihat arah timur dan Pulau Maitara serta Kota Ternate jika melihat ke arah barat.

Kisah awal kampung itu cukup unik, dengan desa itu sebetulnya berasal dasa yang berada di dekat Kedaton Kesultanan Tidore yang kini berada di bawah administrasi Kelurahan Soasio.

Menurut Ketua Adat Kampung Kalaodi Syahril Maulut, lahirnya desa itu dimulai dari ketika nenek moyang mereka ratusan tahun lalu pindah dari Soasio ke Kalaodi.

"Awalnya hanya satu orang saja yang naik ke sini. Namanya tidak bisa disebutkan sembarang," kata Syahril.

Berkebun dan bertani adalah bagian tidak terpisahkan dari Kalaodi, desa itu bahkan memiliki ritual yang dilakukan setelah panen besar bernama paca goya. Ritual paca goya, yang mirip seperti Nyepi di Bali, dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan Tuhan atas rezeki yang dipanen.

Ritual itu sendiri sudah berumur ratusan tahun, dimulai sejak nenek moyang masyarakat desa mulai menempati kampung tersebut.

Selain paca goya, desa yang berada di hutan lindung Tagafura itu juga memiliki bobeto, atau dalam bahasa Tidore berarti sumpah turun temurun. Warga yang melanggar aturan adat, termasuk merusak alam, berarti melanggar bobeto yang karmanya akan dirasakan langsung.

Kuatnya tradisi tidak lepas akibat mayoritas masyarakat desa yang menggantungkan penghidupannya terhadap cengkih dan pala. Di Kampung Kalaodi terbagi dalam empat lingkungan atau dusun, masing-masing lingkungan memiliki wilayah tanamnya sendiri.

"Dari zaman orang tetua kita atau leluhur pembagiannya sudah begitu. Supaya jangan berkumpul biar tara (tidak) jadi longsor," kata Sudarwin Usman, warga Kalaodi yang berprofesi sebagai petani.

Di kampung itu juga tidak mengenal kepemilikan tanah secara pribadi, yang mereka miliki adalah pohon yang mereka tanam dan bisa mereka panen. Bukit-bukit dan lereng yang dipenuhi oleh pohon cengkih dan pala itu telah dibagi sejak zaman dulu.

"Kitong (kita) orang nenek moyang satu, jadi tidak bisa menjadi pemilik tanah atau lahan," kata Sudarwin, yang memiliki sekitar 100 pohon yang bisa menghasilkan satu ton cengkih kering ketika terjadi panen besar.

Sistem itu lebih mudah digunakan karena tidak ada orang asing yang menjadi penduduk di desa itu, semuanya masih berhubungan darah satu dengan lainnya.

Kampung yang berpenduduk sekitar 500 jiwa itu menjadikan cengkih sebagai komoditasnya utamanya, yang dipanen setahun sekali. Warga menyebutnya terjadi musim panen kecil dan besar tergantung dari jumlahnya.

Ketika terjadi panen musim besar, warga Kalaodi akan mendatangkan bantuan dari luar kampung dengan rekor terbanyak menyewa 500 orang untuk membantu panen warga.

Hal itu tidak mengherankan karena Kalaodi memiliki luas 2.000 hektare (ha) termasuk untuk pemukiman dan perkebunan, menurut hasil pemetaan warga dengan WALHI Maluku Utara pada 2014.

Selain cengkih dan pala Kalaodi juga memiliki komoditas durian dan kayu manis meski hasilnya tidak sebanyak cengkih dan pala.

Julukan kampung cengkih dan pala itu tampaknya pas diberikan kepada Kalaodi karena ketika memasuki desa itu, di sepanjang jalan di depan rumah warga banyak cengkih yang sedang dijemur.

Berkat yang didapat warga itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak-anak Kalaodi mencapai pendidikan yang lebih tinggi bahkan sampai ke Jakarta dan Malang di Pulau Jawa.

Semuanya itu mereka capai dengan tetap berkebun sambil berkomitmen menjaga alam.

"Kalaodi ini sebagian besar hutan lindung jadi masyarakat juga harus mengikuti aturan pemerintah dan aturan desa untuk menjaga lingkungan dan alam," ujar Ketua Adat Kalaodi Syahril Maulut.

Oleh Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Hamparan rumput laut menutupi sebagian pesisir perairan laut Negeri Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Puluhan warga menggantungkan perekonomian keluarga dari hasil panen tanaman yang sudah dibudidayakan sejak 2005 itu.

Hesty Matital bersama suaminya Wills Maail boleh dibilang merupakan keluarga yang pertama kali membudidayakan rumput laut di sana. Mereka bertanggung jawab mengelola satu kelompok pembudidaya bernama Titapu, beranggotakan 10 orang yang mengelola secara bersama hamparan rumput laut seluas dua hektare (ha).

“Baru selesai panen, dibersihkan dulu sebelum dikeringkan untuk dijual,” kata Hesty saat ditemui ANTARA medio November 2020.

Sambil membersihkan rumput laut di Pantai Nuruwe, Hesty bercerita bagaimana komoditi rumput laut mampu menopang perekonomian mereka saat pandemi COVID-19 terjadi. Walaupun harga jual anjlok, petani rumput laut masih bisa bernafas lega karena masih ada yang membeli rumput laut mereka.

“Walapun penjualan tidak lancar, tetapi masih ada yang beli rumput laut saat pandemi,” ujar Hesty.

Jika sebelum pandemi COVID-19 mereka bisa menerima Rp15 ribu per kilogram (kg) rumput kering, sayangnya saat ini mereka hanya bisa menerima Rp10 ribu per kg. Sementara harga jual rumput laut basah yang sebelumnya dihargai Rp8 ribu per kg kini hanya bisa dijual dengan harga Rp5 ribu per kg.

“Dalam setahun, rumput laut bisa dipanen hingga tiga kali,” ungkap Hesti sambil menceritakan biasanya mereka bisa mendapatkan maksimal 10 ton rumput laut sekali panen.

Di Negeri Nuruwe, tercatat 16 kelompok pembudidaya rumput laut. Namun saat pandemi COVID-19 hanya tersisa empat kelompok saja yang aktif yakni Titapu, Rurehe, Taripang dan Sejahtera.

Potensi hasil budidaya

Pemerintah Provinsi Maluku melaporkan potensi lahan budi daya rumput laut jenis Eucheuma cottonii mencapai 19.509 ha di sana. Lahan yang termanfaatkan untuk budi daya rumput laut tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat seluas 929 ha, Kabupaten Seram Bagian Timur seluas 140 ha dan Kabupaten Kepulauan Aru seluas 1.587 ha.

Ketua Kelompok Budi daya Titapu Walthimul Maail mengatakan budi daya rumput laut sangat menjanjikan untuk kehidupan keluarga dan warga di Negeri Nuruwe. Warga bahkan mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengolah pascapanen rumput laut kering.

Selain itu, budi daya rumput laut juga dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Butuh banyak tenaga kerja mulai dari proses mengikat rumput laut hingga panen.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Budi daya Rurehe Pit Lewaney yang mengatakan jika potensi budi daya rumput laut masih menguntungkan, walaupun itu bukan menjadi pekerjaan utama warga di sana. Mereka sebenarnya masih mengandalkan hasil bertani dari komoditi perkebunan seperti pala dan cengkeh sebagai pendapatan utama mereka.

Budi daya rumput laut dapat dilakukan pada musim angin timur, yang terjadi sejak awal April hingga akhir November. Dalam setahun, rumput laut dapat dipanen maksimal tiga kali, meski normalnya petani di Nuruwe memanen rumput laut hanya dua kali dalam setahun.

Budi daya rumput laut juga menggunakan tenaga kerja besar saat proses mengikat bibit di tali dan pembersihan tali usai dilakukan panen. Sambil menunggu petani rumput laut, mereka akan kembali bekerja di kebun.

Hanya sekali-kali saja melakukan kontrol dan pembersihan tanaman. Butuh waktu setidaknya 60 hari dari mulai proses penanaman bibit rumput laut, pemanenan, hingga pengeringannya, dan biasanya sekali panen bisa dapat 10 ton.

Setelah dikurangi biaya operasional untuk membayar tenaga kerja yang mengikat bibit rumput laut sebesar Rp5.000 per tali dan yang mencuci tali usai panen sebesar Rp2.000 per tali, barulah keuntungan hasil penjualan dibagi rata kepada setiap anggota kelompok.

Sebenarnya masih ada potensi lain yang bisa mereka dapatkan selain dari penjualan rumput laut kering, mengingat bisnis bibit rumput laut basah juga masih terbuka lebar di sana. Pit mengakui sejak 2019 lalu, para petani mendapatkan pesanan bibit dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon seharga Rp5.000 per kilogram.

Ancaman penyakit

Besarnya potensi budi daya rumput laut di Negeri Nuruwe juga dibayangi ancaman penyakit tanaman. Bahkan penyakit yang belum diketahui penyebabnya itu membuat hasil produksi menurun.

“Hampir semua rumput laut terkena penyakit namanya bulu kucing,” ungkap Hesty Matital sambil membersihkan rumput laut yang selesai dipanennya.

Secara normal tanaman rumput laut bersih. Namun, jika terkena penyakit bulut kucing, tanaman rumput laut seperti ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna putih yang melengket di bagian badan rumput laut.

Pertumbuhannya juga menjadi lambat bahkan mengecil hingga rontok dari tali pengikat jika penyakit yang tidak diketahui dari mana datangnya itu sudah menyerang. Kejadian itu sudah dilaporkan kepada dinas terkait namun, menurut Hesty, memang belum ada solusi atau penanganan yang diberikan guna mengatasi serangan bulu kucing.

“Agar tidak rugi, kami memanen rumput laut lebih cepat dari waktu panen,” kata Hesty.

Jika merujuk pada beberapa jurnal penelitian, serangan penyakit tanaman rumput laut jenis Euchema Sp yakni “ice-ice” biasanya ditandai dengan timbulnya bintik putih atau bercak-bercak pada sebagian thallus yang lama kelamaan kehilangan warna dan menjadi putih dan terputus.

Gejala yang diperlihatkan adalah pertumbuhan yang lambat dan perubahan warna menjadi pucat atau berwarna tidak cerah, lalu seluruh thallus pada beberapa cabang menjadi putih dan membusuk.

Butuh dukungan

Sejak 15 tahun lalu, sebagian warga Negeri Nuruwe sudah membudidayakan rumput laut. Proses budidaya dilakukan masyarakat masih sebatas menanam, membersihkan tanaman hingga panen dan dijual dalam bentuk basah atau kering.

Pit Lewaney mengakui jika beberapa warga sudah mencoba mengolah rumput laut kering menjadi olahan cemilan makanan. Namun itu belum maksimal, karena keterbatasan sumber daya manusia di sana.

Keterbatasan tempat pengeringan dan gudang penyimpanan juga menjadi kendala saat produksi rumput laut sedang melimpah. Kelompok Ruruhe yang dikelola Pit masih mengandalkan rumah tempat tinggal sebagai gudang dengan daya tampung maksimal lima ton rumput laut kering.

Hal senada disampaikan Hesty Matital, di mana kelompok Titapu hanya memiliki satu gudang kayu yang mampu menyimpan maksimal 10 ton rumput laut kering. Kurangnya fasilitas penyimpanan membuat para petani menjual sedikit demi sedikit hasil panen mereka.

Negeri Nuruwe menjadi salah satu kampung di Provinsi Maluku yang menjadi tujuan Ekspedisi Maluku EcoNusa. Pendiri Yayasan EcoNusa Bustar Maitar mengatakan misi ekspedisi tersebut untuk mengajak masyarakat agar tetap melestarikan ekosistem hutan dan laut.

Selain itu, Kampung Nuruwe akan menjadi salah satu kampung pendampingan EcoNusa untuk program School Eco Involvement (SEI) pada awal 2021. Program SEI sendiri berfokus pada pengelolaan potensi kampung untuk membangun ketangguhan kampung di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan.

Para petani di Nuruwe menyatakan, apapun program pendampingan atau dukungan yang diberikan, mereka siap menyerahkan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar hasil pengembangan budi daya rumput laut di sana menjadi lebih maksimal.

Persoalan sampah plastik menjadi masalah yang hingga kini belum terselesaikan, sebagai salah satu sumber pencemaran di bumi. Berbagai riset bahkan membuktikan, jika sampah plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai di alam.

Cemaran sampah plastik bukan hanya terjadi di daratan, tetapi laut pun menjadi muara terkumpulnya sampah plastik. Bahkan riset Universitas Georgia di Amerika Serikat menyatakan Indonesia menjadi negara terbesar dalam kasus pencemaran laut dengan plastik.

Kampanye melawan sampah plastik terus menerus dilakukan, dengan harapan masyarakat lebih sadar untuk menjaga lingkungan dari cemaran sampah plastik. Salah satu kampanye diinisiasi Yayasan EcoNusa yang menyatakan perang melawan sampah plastik di laut.

Ekspedisi Maluku EcoNusa yang terlaksana dari akhir Oktober hingga pertengahan November 2020 di Maluku, menemukan masih banyaknya sampah plastik laut. Tidak hanya sampah di pesisir pantai tetapi juga di kedalaman laut 10 meter ditemukan pula sampah plastik yang mencemari terumbu karang.

Pendiri Yayasan EcoNusa Bustar Maitar menyatakan jika kampanye pengurangan sampah di laut berhenti dilakukan, dapat dipastikan jumlah plastik akan lebih banyak dari pada ikan.

Semua pihak harus memberikan perhatian serius akan bahaya sampah plastik di laut. Sampah plastik akan mencemari laut dan mempengaruhi kesehatan serta ketahanan pangan.

Selain itu, perusahaan dengan merk terkenal turut memberikan andil dalam memproduksi sampah plastik. Bahkan di pulau-pulau terpencil sekalipun, sampah plastik mereka terkumpul di bawah lautan dan mencemari terumbu karang.

Ekpedisi mencoba melihat gambaran tentang sampah plastik di beberapa pulau yakni Negeri Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kemudian di Negeri Haruku, Nusa Laut hingga di Negeri Pulau Rhun, Pulau Ay, Pulau Hatta dan Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah.

Jaga Laut

Tagar "Jaga Laut" menjadi satu ikon kampanye yang digaungkan yayasan yang berdiri untuk mendukung berbagai inisiatif lokal tersebut. Setiap pulau yang disinggahi, kegiatan bersih pantai dari sampah laut atau marine debris bersama pelajar, masyarakat hingga komunitas dan pegiat lingkungan terus dilakukan.

EcoNusa bahkan mendaulat dua musisi tanah air Akhadi Wira Satriaji atau yang akrab disapa Kaka serta Mohammad Ridwan Hafieds atau yang akrab disapa Ridho yang merupakan personel Band Slank itu ikut ambil bagian dalam kampanye bersih pantai dan jaga laut.

Aktivitas kampanye memungut dan memilah sampah di pesisir pantai menjadi rutinitas dalam ekspedisi tersebut. Kaka Slank menyoroti pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang memilah sampah yang benar.

"Semua produk di Indonesia rata-rata menggunakan kemasan plastik, seperti minuman botol, mie instan hingga kemasan saschet," ujar Kaka.

Dia mengakui jika jumlah sampah plastik di pesisir dan perairan Maluku, jauh lebih sedikit dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sampah itu diperkirakan dari wilayah lain yang ikut terbawa arus laut.

Harapan besarnya agar budaya bersih laut dan pantai harus disosialisasikan hingga tingkatan masyarakat kampung. Selain itu, kesadaran peduli sampah harus dimulai sejak anak usia dini.

"Minimal dari 100 anak yang kita ajak (untuk peduli sampah), ada 10 yang idealis,” ujar Kaka.

Kebiasaan memilah sampah bukan hanya ajakan atau kampanye semata. Kaka bahkan memulai memilah sampah dari rumah sendiri, memisahkan sampah organik yang bisa didaur ulang dengan yang non organis seperti sampah plastik.

Jaring sampah

Keprihatinan atas semakin banyaknya sampah plastik di laut, Econusa melakukan uji coba menggunakan jaring untuk membersihkan perairan Lagoon di Pulau Banda Neira. Jaring sampah sebagai alternatif membersihkan sampah laut itu dibuat dengan panjang sekitar 10 meter dan lebar 5 meter, sehingga dapat menjaring sampah lebih banyak.

Masyarakat di Banda biasanya menggunakan "serok" atau jaring kecil untuk mengumpulkan sampah plastik. Sementara alternatif dengan jaring yang memiliki bentangan lebih luas agar dapat menjaring sampah lebih banyak, sehingga saat dibentangkan di laut masing-masing ujung jaring kemudian ditarik dengan dua kapal cepat pada bagian sisinya.

"Kita terus mencoba penggunaan jaring ini, dan setiap saat dilakukan evaluasi terkait efektivitasnya dalam mengumpulkan sampah plastik di laut," kata Bustar.

Koordinator Tunas Bahari Maluku (TBM) Zainudin Mokan mengatakan hasil observasi ditemukan banyaknya sampah plastik yang mengganggu pertumbuhan terumbu karang di Laut Maluku.

“Saat transplantasi terumbu karang di Haruku, juga ditemukan banyak sampah plastik, yang memang sangat mempengaruhi ekosistem laut dan juga substrat perairan,” kata Mokan

Menurut Mokan, di sekitar area lokasi transplantasi di kedalaman tujuh meter, ditemukan banyak sampah. Sampah itu di antaranya pembalut, popok bayi, kemasan deterjen hingga makanan. Sampah plastik memberi dampak sistemik dan merusak ekosistem laut, termasuk pada kelestarian terumbu karang dalam jangka panjang.

Di Banda Neira, EcoNusa bersama Sekolah Tinggi Perikanan (STP) dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) mendeklarasikan upaya melawan sampah dari kampus.

Deklarasi itu mengusung tema kaum muda Banda Neira melawan sampah plastik sekali pakai untuk laut sehat berkelanjutan. Ketua STP dan STKIP Banda Neira Dr Muhammad Farid memimpin pembacaan deklarasi itu bersama puluhan mahasiswa yang hadir dalam program "Sail to Kampus Banda Neira".

Petikan deklarasi itu yakni mendukung laut Indonesia yang sehat dan berkelanjutan, yang bebas polusi dan sampah plastik serta berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di lingkungan STP dan STKIP dan di Banda Neira pada umumnya.

"Sampah bukan persoalan personal, tetapi juga persoalan korporasi dan tantangan global, sehingga perlu ada kesadaran dari diri masing-masing," kata Farid.

Ridho Slank menyatakan banyak orang membuat kegiatan seremonial tentang bersih-bersih sampah yang tidak berkelanjutan. Hari ini dibersihkan, besoknya sudah kotor kembali. "Kunci paling utama adalah kesadaran".

Dan untuk membangun kesadaran masyarakat, kata Ridho, tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus terus menerus dan berkelanjutan. Dengan kebersihan pantai dan laut, juga mendorong geliatnya aktivitas lain seperti industri pariwisata.

"Kalau kita mengundang tamu ke rumah, ada dua pilihan. Kita bersih-bersih rumah atau kita minta maaf rumah kita kotor," jelas Ridho.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatur pengelolaan sampah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Namun akhirnya semua lebih pada bagaimana melihat gambaran utuh kondisi di masyarakat. Jika pun ada bantuan kepada masyarakat, hanya sebagian kecil dari upaya kampanye membangun kesadaran bersama, tanggung jawab utama ada di pemerintah yang wajib melaksanakan perintah undang-undang.

"Hutan lebat dibilang ewang. Salah kelola seng ada ampun. Karena warisan kepala kewang. Om Eli rela tinggal di kampung"

Satu dari sekian pantun itu selalu diucapkan Eliza Marten Kissya, Kepala "Kewang" Adat Haruku, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Sosok tua dan renta, mungkin itu hal pertama yang terlintas saat bertemu Eliza. Usianya sudah 71 tahun, tapi semangatnya masih seperti remaja berumur 17 tahun.

Eli, panggilan sederhana untuk sosok penjaga lingkungan yang mendapatkan banyak penghargaan itu. Dan di sela-sela aktivitasnya menjaga lingkungan di tanah leluhurnya, ia tidak segan berbagi pengalaman pada mereka yang ingin melestarikan alam.

"Untuk apa kita memiliki semua sumber daya alam, kalau tidak dijaga," ujar Eli saat berbincang dengan ANTARA saat mengikuti Ekspedisi Maluku EcoNusa di Negeri Haruku pada medio November 2020.

Lahir 12 Maret 1949, Eli merupakan generasi keenam dari Kewang Haruku. Kewang merupakan salah satu strata adat dan budaya di Maluku yang memiliki tugas utama menjaga semua hal yang dapat merusak negeri atau desa.

Walaupun hanya tamat sekolah rakyat (SR), pria yang akrab disapa Om Eli itu sudah mendedikasikan 41 tahun hidupnya untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, sungai dan hutan di Negeri Haruku.

"Menjadi tokoh adat sangat sukar dan rumit sekali. Selama hidup kita harus berbuat baik dengan orang, karena nama baik susah dicari," kata Eli.

Di Maluku, begitu banyak orang mendapatkan tugas menjadi kewang. Semua orang bisa bertepuk dada mengatakan dirinya tokoh adat tapi, kata Eli, kalau mereka tidak diberikan kharisma dari Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan mencoba-coba menjadi kewang.

Menjadi tokoh adat bukan hanya bermodal kepandaian, tetapi dibutuhkan budi pekerti dan mental yang baik, tokoh adat tidak boleh biadab. Kalau sudah membuat kesalahan besar di mata masyarakat, maka mereka telah dianggap biadab.

Bukan perkara mudah menjadi kewang karena tugas dan tanggung jawab sangat berat. Para kewang bekerja tanpa dibayar, tanpa digaji serta dibutuhkan keikhlasan untuk menjaga lingkungan.

"Kita harus banyak mengalah dan jangan mempunyai masalah dengan orang lain," pesan Eli.

Kewang di Negeri Haruku telah ada sejak tahun 1600-an, jauh sebelum orang-orang menyatakan adanya pembangunan berkelanjutan, reboisasi hutan bahkan revitalisasi lingkungan.

Para kewang di Maluku sudah melakukan semuanya dengan "Sasi" atau larangan untuk tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Dengan demikian diharapkan larangan itu dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan hingga anak dan cucu di masa depan.

Eli berkeyakinan, Bumi merupakan titipan untuk anak cucu, bukan untuk dirinya sendiri dan manusia saat ini. Karena titipan, dirinya harus menjaga sekuat tenaga sehingga di masa depan anak dan cucu akan tetap merasakan kemakmuran di negeri sendiri.

Di Negeri Haruku, ada banyak larangan yang dijaga oleh kewang. Larangan dari mengambil sumber daya alam berlebihan di hutan hingga mengambil hasil di laut, seperti salah satunya yang terkenal hingga ke mancanegara yakni Sasi Ikan Lompa.

Eli pun berpantun,"Beta ini orang kaya, beta tinggal di Tomohon, kalau itu tahu berbahaya, kenapa anda menebang pohon".

Sang Maestro

"Beta ini nama Elisa, beta tinggal di Amanhatu, biar banyak pulauku terpisah-pisah, Indonesia tetap bersatu".

Tinggal di Negeri Haruku awalnya merupakan keharusan keluarga. Eli bahkan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan setelah tamat SR dan harus menetap di kampung, sementara saudara-saudaranya yang lain diperbolehkan, bahkan ada yang menjadi pegawai pemerintah di Ambon.

Eli bercerita sang adik yang menetap di Australia pernah menghubungi dirinya. Sang adik merasa senang, walaupun orang tua mereka tidak memberikan pendidikan kepada Eli, tetapi bisa membawa nama baik negeri dan memperkenalkan kewang di mata dunia.

"Saya sampaikan jika beta ini mengabdi, bukan untuk pribadi. Tetapi untuk masa depan anak dan cucu," tegas Eli.

Walaupun tidak mengenyam pendidikan formal, Eli telah mengikuti banyak pendidikan non formal untuk peningkatan kemampuan sebagai kewang. Sejumlah pendidikan itu di antaranya pendidikan Konservasi Alam oleh Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1987) dan Latihan Budidaya Perikanan di Politeknik Universitas Pattimura (1989).

Lalu ada Pelatihan Analisa Dampak Lingkungan oleh Walhi dan Yayasan Hualopu (1991), Studi Banding Pertanian Lahan Kering di Flores (1992), serta latihan Media Komunikasi Rakyat oleh SEARICE (1993).

Pendidikan itu pun membuahkan hasil. Dengan kerja keras dan kegigihan menjaga lingkungan, Eli mengantarkan Negeri Haruku meraih penghargaan Kalpataru untuk Lingkungan Hidup di tahun 1985, Satya Lencana untuk Pembangunan Berkelanjutan di tahun 1999 dan dedikasi personalnya meraih Coastal Award di 2010.

Ia menegaskan dalam pertemuan masyarakat adat nusantara, dirinya menyatakan untuk setop kekerasan. "Jangan angkat parang, angkat tombak dan angkat senjata, tetapi mari kita angkat pantun, angkat lagu dan angkat puisi".

Di usia senjanya, Eli menaruh harapan besar kepada para anak-anak daerah yang telah mengenyam pendidikan tinggi, untuk membantu merubah pola pikir masyarakat agar mau menjaga lingkungan.

Hingga saat ini, Eli masih setia dengan tanggung jawabnya menjaga hutan, sungai, laut, mungkin sampai Tuhan memintanya kembali. Dia menyatakan di Maluku, hanya ada dua Maestro yakni Bing Leiwakabessy sebagai maestro seni musik dan Eliza Marten Kissya untuk maestro seni tradisi.

Begitu besar kiprah dan dedikasinya untuk lingkungan hidup, alangkah arif dan bijaksana jika Eliza Kissya dapat disematkan sebagai maestro lingkungan dari Negeri Haruku untuk Indonesia.

Salomon terlihat sangat sibuk di walang (gubuk) yang ada tepat di tengah-tengah perkebunan kelapa. Dirinya baru saja memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira kelapa yang akan diolah menjadi Sopi.

Salomon merupakan salah seorang warga negeri Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang mengolah komoditi kelapa menjadi minuman lokal beralkohol yang diberi nama Sopi.

Kelapa merupakan tanaman perkebunan yang menjadi potensi daerah di Kepulauan Maluku selain pala dan cengkeh yang sudah lama dibudidayakan masyarakat. Hasil perkebunan kelapa pada umumnya diolah menjadi kelapa kering atau kopra.

Dalam walang berukuran 2x2 meter persegi, nira hasil sadapan dari pohon kelapa ditampung ke dalam beberapa drum besar. Setelah dikumpulkan dalam jumlah banyak, nira kelapa atau disebut “Sagero” itu pun dimasak atau difermentasi dalam satu drum yang berbeda.

Setiap sore hari, Salomon memasang alat untuk mengumpulkan nira kelapa. Selanjutnya pada pagi hari hingga pukul 11, ia akan datang untuk mengumpulkan nira yang sudah mengendap semalam.

Selebihnya, ia akan menggunakan waktu luangnya melakukan aktivitas lain seperti berkebun dan mencari ikan di laut.

Sopi adalah minuman beralkohol khas Maluku yang difermentasi dari nira tanaman kelapa atau nira tanaman aren. Nama tersebut berasal dari bahasa Belanda Zoopje yang artinya alkohol cair.

Di negeri Nuruwe, lebih dari sepuluh orang yang mengolah nira kelapa menjadi sopi. Sopi juga bisa diolah dari nira tanaman aren atau enau.

Sekali memasak sopi, Salomon membutuhkan nila kelapa setidaknya 38 jerigen ukuran lima liter yang biasanya butuh waktu hingga tiga hari untuk mengumpulkannya. Dengan menggunakan satu drum atau tong, dirinya bisa menghasilkan setidaknya delapan jerigen sopi berukuran lima liter yang dihasilkannya dalam satu kali masak.

Biasanya ia akan menjual satu jerigen sopi seharga Rp100 ribu, atau jika dibeli sekaligus delapan jerigen pembeli hanya perlu membayar Rp500 ribu. Dalam sebulan, Salomon bersama pengolah Sopi lainnya, mampu meraup pendapatan hingga Rp5 juta.

Hal senada disampaikan Marces (43) yang sudah mengolah sopi sejak tujuh tahun lalu. Awalnya dia mengolah kelapa menjadi kopra namun karena membutuhkan waktu lama, sekitar tiga bulanan sekali panen akhirnya memilih beralih membuat sopi dari nira kelapa.

“Lebih untung buat sopi, tapi risikonya lebih besar,” ujar Marces.

Dia mengakui risiko membuat minuman beralkohol memang besar, walaupun hasil yang didapatkan juga besar. Bahkan, menurut dia, pernah seorang petani pengolah sopi mampu mendapatkan Rp12 juta dalam satu bulan.

“Ada teman-teman buat sopi dari nira aren, punya 10 pohon aren dapat Rp12 juta selama sebulan,” ungkap Marces.

Tidak ada perbedaan dalam proses mengolah sopi dari nira kelapa atau nira enau. Namun, yang membedakan adalah kualitas alkohol yang dihasilkan, karena sopi kelapa lebih kuat kadar alkoholnya dari pada yang berasal dari nira enau.

Selain itu, jumlah jantung atau janjang kelapa yang diambil niranya juga lebih banyak dari pada enau, meski produksi nira aren tetap lebih banyak sebab janjangnya lebih besar. Satu pohon kelapa dapat disadap niranya selama bertahun-tahun dan terus menerus, sementara aren membutuhkan waktu istrahat sebelum janjangnya muncul kembali.

Para pengolah sopi mengaku pandai membuat sopi karena diajarkan orang tua mereka. Produksi sopi telah ada puluhan tahun lalu, dan dilakukan secara turun-temurun.

Memilih kopra

Masih dalam kawasan kebun kelapa, Bobi (64) telah selesai mengarungkan olahan buah kelapa kering atau kopra saat ANTARA yang sedang mengikuti Ekspedisi Maluku EcoNusa menemuinya. Kemudiaan pria itu bercerita bahwa sejak tujuh tahun terakhir, bersama dengan istrinya bernama Gina, mengolah 700 pohon kelapa mereka menjadi kopra.

Ratusan pohon kelapa itu tersebar di beberapa tempat di negeri Nuruwe. Sebulan sekali, Bobi dan istrinya berpindah untuk mengolah kelapa di kebun mereka.

Buah kelapa yang jatuh dengan sendirinya, dikumpulkan sebelum diolah. Namun, Bobi juga mengunakan jasa untuk mejatuhkan buah kelapa yang masih ada di pohon.

“Upah panjat satu pohon kelapa bervariasi Rp5 ribu hingga Rp10 ribu,” kata Bobi.

Buah kelapa itu dikumpulkan di satu tempat, lalu dibelah dan diambil isinya. Selanjutnya daging buah kelapa itu dikeringkan dengan proses pengasapan untuk mendapatkan kopra.

Dalam sebulan, Bobi dan istrinya mampu menghasilkan maksimal dua ton kopra. Kopra itu kemudian dijual ke Kota Ambon dengan harga saat ini mencapai Rp6 ribu per kilogram.

Bobi mengaku dua tahun lalu sempat meraskan harga kopra mencapai Rp10 ribu per kilogram. Dalam sebulan, mereka mampu mendapatkan keuntungan bersih hingga Rp6 juta, sudah dipotong dengan biaya operasional seperti upah tukang panjat kelapa, biaya perawatan pohon kelapa hingga biaya angkut ke Ambon.

Bobi menegaskan dirinya tidak akan mengolah pohon kelapanya menjadi sopi. Walaupun diakuinya, telah ada beberapa orang yang meminta untuk diolah menjadi sopi.

“Kalau dibuat sopi, kelapa rusak. Walaupun dapat uang banyak, tetapi lima tahun kelapa rusak,” jelas Bobi.

Bobi meyakini mengolah kelapa menjadi kopra masih lebih menguntungkan dibandingkan membuat sopi. Satu pohon kelapa bisa menghasilkan 30 hingga 150 buah. Jika diolah menjadi kopra membutuhkan maksimal delapan buah kelapa per kilogram.

“Kelapa yang sudah busuk juga masih bisa dibuat kopra,” ujar Bobi.

Bobi mengatakan pilihannya membuat kopra dari pada sopi, karena resiko yang begitu besar. Walaupun mendapat uang cepat, tetapi membuat minuman beralkohol bukan menjadi pilihan hidupnya.

Sebagai minuman tradisional beralkohol, keberadaan sopi masih menjadi polemik. Bukan hanya perbedaan pendapat saat produksi minuman itu, tetapi keinginan sebagian pihak agar sopi bisa menjadi minuman legal di masyarakat.

Pertengahan 2019 lalu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyatakan dukungan untuk melegalkan sopi dengan mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum. Alasannya banyak warga yang memproduksi sopi untuk membiayai hidup keluarga termasuk menyekolahkan anaknya.

Namun Gubernur Maluku Murad Ismail secara tegas menolak hal tersebut. Meski minuman tersebut sudah lama ada dan menjadi simbol adat di sebagian Maluku, dirinya menyadari penduduk di sana merupakan masyarakat religius, karenanya dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan luas di sana.

 

“Burung Maleo burung di hutan, menjelang pagi kasih suara. Kalau ingin jadi panutan, harus berani angkat suara”

Pantun itu diciptakan Eliza Marten Kissya, Kepala "Kewang" Adat Haruku untuk burung gosong maluku (Eulipoa wallacei) atau dikenal burung mamoa atau burung maleo.

Burung gosong Maluku yang penyebarannya ada di Pulau Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Haruku hingga Misol itu masih berkerabat dengan burung Maleo (Macrocephalon maleo) merupakan burung endemik tersebar di Pulau Sulawesi.

Eliza Kissya akrab dipanggil Om Eli. Pria berusia 71 tahun itu sudah melakukan konservasi burung gosong sejak tahun 1990-an di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

“Saya tertarik karena burungnya kecil, telurnya besar,” kata Eli kepada ANTARA saat mengikuti Ekspedisi Maluku EcoNusa di Pulau Haruku, medio November 2020.

Menurut Eli, dengan ukuran tubuh kecil, berapa banyak burung itu akan mampu bertelur. Mungkin satu butir saja selama hidupnya.

“Sehingga, jika sudah bertelur, kapan lagi burung itu akan bertelur kembali,” ujar dia.

Alasan sederhana itu, memotivasi Eli untuk membuat penangkaran burung gosong di kampungnya. Tepatnya di dalam kawasan rumah kewang Haruku, di atas lahan seluas 100 meter persegi dirinya membuat sebuah kandang sederhana ukuran sekitar 2 x 5 meter, sementara sisanya merupakan hamparan pasir pantai yang digunakan untuk penetasan telur burung gosong.

Selain itu, jika burung gosong tidak dikonservasi dan telurnya terus diambil dari alam, maka satu waktu burung itu akan punah. Keprihatinan itu membuat Eli memulai proses konservasi secara mandiri.

Dulu dia rutin membeli ratusan butir telur burung gosong yang dijual warga di kampung-kampung sekitar Haruku seharga Rp10.000 per butir. Telur burung gosong yang telah dibeli dari koceknya sendiri itu pun dibenamkan dalam pasir saat musim panas, dan setelah 40 hari atau paling lambat 70 hari biasanya telur-telur itu pun menetas.

Saat anakan burung gosong keluar dari dalam pasir, Eli telah menyiapkan kandang kecil di bagian atas gundukan pasir. Fungsinya, agar anakan burung itu tidak lari atau dimangsa binatang lain.

Anakan burung itu pun diberi pakan dan vitamin seperti beternak ayam. Setelah dianggap cukup dewasa, anakan burung itu dipindahkan ke kandang penangkaran.

Burung gosong yang diketahui tidak mengerami telurnya itu akan ditempatkan di dalam kandang penangkaran maksimal dua bulan, selanjutnya dilepaskan di alam bebas.

“Konservasi yang saya lakukan sendiri ternyata berhasil,” ujar Eli.

Dengan keberhasilan itu mengundang banyak kalangan yang datang mengunjugi Eli untuk membangun kerjasama konservasi. Salah satunya para peneliti dari Universitas Negeri Patimura, sebagai perguruan tinggi negeri tertua di Maluku.

Eli mengaku, dirinya pernah mendatangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pelepasan burung gosong di lokasi konservasinya. Hingga kini, dirinya tidak mampu menghitung lagi, berapa banyak burung gosong yang dilepasliarkan ke alam.

“Lebih dari sepuluh kali, burung-burung hasil penangkaran yang dilepaskan,” kata Eli.

Burung gosong sekilas mirip ayam kampung dengan ukuran tubuh antara 33-34 cm, bulu cokelat, tungging putih, serta kaki cokelat kekuningan. Habitat burung itu hidup di hutan perbukitan dan hutan pegunungan, biasanya di atas ketinggian 750 mdpl. Burung gosong pergi ke pantai berpasir dan semak pesisir pada saat musim bertelur.

Saat ini, status populasi burung gosong Maluku telah dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Butuh dukungan

Beberapa bagian dari kandang penangkaran burung gosong Maluku milik Eli terlihat rusak. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 yang mengguncang provinsi itu pada 26 September 2019 lalu menjadi penyebabnya.

Hanya terlihat seekor burung gosong Maluku dewasa saat itu. Sementara, menurut Eli, puluhan telurnya masih “terbenam” di sekitar kandang penangkaran, menunggu waktu untuk menetas dengan sendirinya.

“Burung ini selalu berbunyi untuk memanggil burung yang lain datang ke penangkaran,” kata Eli saat menunjukan kandang penangkarannya.

Dengan semangat, Eli menunjukan salah satu dari puluhan telur burung gosong, yang sengaja digali kembali untuk diperlihatkan bentuknya. Dirinya tetap membantu menetaskan telur-telur burung gosong, meski pascagempa tempo hari tidak lagi membelinya dari warga.

Raut wajah Eli tiba-tiba berubah, menunjukan kecemasan, bagaimana nantinya saat telur itu menetas.

“Beberapa bagian kandang rusak dan butuh perbaikan,” ujar Eli yang cemas tidak di mana harus memelihara sementara anak-anak burung gosong yang baru menetas.

Dia pun mengakui, jika saat ini sedang mencari donatur atau siapa pun yang ingin membantu upaya konservasi burung gosong Maluku. Dengan kondisi saat ini, dirinya membutuhkan dukungan untuk sama-sama melestarikan habitat burung gosong di alam.

Sehari-hari, Eli betugas sebagai Kewang adat di Haruku. Kewang merupakan salah satu strata adat dan budaya di Maluku. Tugas utamanya menjaga semua hal yang dapat merusak negeri atau desa.

Eli merupakan generasi keenam dari kewang Haruku yang lahir pada 12 Maret 1949. Walaupun hanya tamat sekolah rakyat (SR), dirinya telah mendedikasikan 41 tahun hidupnya untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, sungai dan hutan di negeri Haruku.

Menjadi seorang kewang bukan perkara mudah, tugas dan tanggung jawab sangat berat. Para kewang bekerja tanpa dibayar, tanpa digaji serta dibutuhkan keikhlasan untuk menjaga lingkungan, dengan cara itu sudah Eli sudah "angkat suara".

 

Relawan atau sukarelawan, mereka mewakafkan tenaga, waktu, bahkan uang mereka untuk melaksanakan kerja-kerja sosial.

Mereka bekerja atas kepedulian sesama manusia. Dedikasi mereka pun diabadikan setiap 5 Desember sejak tahun 1985, sebagai International Volunteer Day atau Hari Relawan Internasional.

Saat kedaruratan atau bencana, para relawan terus bertumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka bekerja atas keinginan sendiri maupun bergabung dalam kelompok hingga organisasi sosial.

Menjadi seorang relawan bukan pekerjaan mudah. Mereka rela meninggalkan sementara waktu keluarga, pekerjaan hingga zona nyaman untuk kerja-kerja kemanusiaan. Potret para relawan bahkan jauh dari kata nyaman, khususnya mereka dari kalangan milenial.

"Selama kita hidup, lakukan yang kita bisa, dan berikan apa yang kita punya dan tetap berfikir positif," kata Destiyana, relawan kesehatan tanggap virus corona (COVID-19) kepada ANTARA, medio November 2020.

Usianya masih 24 tahun. Dia rela meninggalkan zona nyaman di Jakarta untuk memulai perjalanan ekspedisi melalui Yayasan Econusa dari Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dan berakhir di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku.

Dalam perjalanan selama satu bulan itu, Desti bersama rekan-rekan relawan lain, mengunjungi pulau-pulau kecil untuk memberikan sosialisasi penanggulangan COVID-19 hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Alumni Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia itu mengaku sangat menyukai kegiatan sosial. Sewaktu kuliah di kampus, Desti sering mengikuti aktivitas sosial walaupun masih sekitar wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Usai menamatkan pendidikan S1, Desti mendapatkan tawaran menjadi relawan kesehatan mengunjungi pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Dia pun tidak melewatkan kesempatan yang menantang untuk mendapatkan pengalaman baru itu.

"Kalau ingin maju, harus berani keluar dari zona nyaman," ujar Desti.

Desti mengakui perbedaan cukup besar antara wilayah Indonesia bagian barat dan di bagian timur. di Indonesia barat, semua fasilitas kesehatan lengkap, tersedia dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara di wilayah timur, apalagi wilayah kepulauan, perbedaannya sangat kontras terlihat. Masyarakat sangat membutuhkan dukungan tenaga kesehatan, obat-obatan, hingga fasilitas kesehatan.

Kenyataan itu menjadikan motivasi Desti untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan bergabung dengan para relawan yang ingin mengembangkan masyarakat di pelosok Indonesia bagian timur.

Desti pun menceritakan pengalaman berharga itu, bagaimana dia melihat secara langsung fasilitas kesehatan yang minim seperti kurangnya alat-alat kesehatan. Tenaga kesehatan terbatas hingga tidak tersedianya obat-obatan.

Bahkan sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan lanjutan karena kendala transportasi dan jarak yang begitu jauh. Sebagai bentuk pencegahan, Desti pun mengajarkan promosi kesehatan, seperti cuci tangan enam langkah, etika batuk hingga pengolahan sumber air minum.

"Beberapa kampung, ada yang mendapatkan sosialisasi itu, namun tidak dijalankan dengan baik. Tetapi ada pula kampung yang belum tersentuh informasi sama sekali," jelas Desti.

Yayasan Econusa bersama ANTARA memulai perjalanan untuk melihat gambaran beberapa pulau di wilayah Maluku. Perjalan itu disebut Ekspedisi Maluku Econusa dimulai 15 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020.

Ekpedisi menggunakan kapal Kurabesi Explorer menempuh jarak 1.570 kilometer itu dibagi menjadi dua rute perjalanan.

Perjalanan pertama dimulai dari Sorong di Papua Barat menuju Kofiau, Gane Dalam, Bacan, Gorogoro, Samo, Kajoa, Makian, Tidore dan berakhir di Ternate, Maluku Utara.

Perjalanan kedua dimulai dari Pelabuhan Tulehu di Ambon menuju Nuruwe, Haruku, Nusa Laut, Rhun, Ay, Hatta dan berakhir di Banda Neira, Kepulauan Banda.

Berbagi pengetahuan

Namanya Sayiful Islam. Usianya masih 24 tahun. Akrab dipanggil Dokter Ipul. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin itu baru pertama kali melakukan perjalanan laut untuk gerakan sosial di kepulauan.

Sebagai dokter, dia bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 hingga pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Dibantu Destiyana, mereka sangat cekatan saat mempersiapkan obat-obatan sebelum diberikan kepada warga.

Bahkan di beberapa pulau, Syaiful mengajarkan para tenaga dan kader kesehatan bagaimana menggunakan alat uji cepat atau rapid test untuk COVID-19.

"Bagaimana ilmu saya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, apalagi di pulau terpencil," kata Syaiful.

Dia pun bercerita bagaimana antusias masyarakat di sejumlah pulau saat mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Hampir sembilan bulan saat pandemi COVID-19, kurangnya tenaga kesehatan yang bertugas di masyarakat.

"Sebagian warga rela berjalan jauh, saat mendengar kami melakukan pemeriksaan kesehatan," ujar Syaiful.

Bahkan kata Syaiful, batas waktu pemeriksaan bergeser karena besarnya antusias masyarakat. Walaupun rasa lelah selalu ada, namun kebahagiaan masyarakat menjadi obat tidak ternilai bagi mereka sebagai relawan.

Kebahagiaan lain menjadi relawan karena mendapatkan lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang berbagai profesi, hingga menemukan budaya baru di masyarakat.

Ekpedisi Econusa bukan hanya soal kesehatan. Ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan itu.

Desi Wanma (32), salah seorang putri asli Manokwari, Provinsi Papua turut berkontribusi menjadi relawan untuk kegiatan itu. Sebagai sarjana pertanian, Desi ingin menunjukkan jika anak-anak dari Indonesia bagian timur juga bisa saling berbagi pengetahuan dan informasi.

Setiap pulau yang disinggahi, Desi tidak pernah bosan memberikan penyuluhan pertanian hingga membagikan benih tanaman dan alat-alat pertanian kepada masyarakat.

Harapannya sederhana, masyarakat di pesisir bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan serta memotivasi mereka untuk berkembang lebih baik lagi. Dengan keterbatasan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, bukan menjadi halangan bagi mereka untuk maju dan berkembang.

"Begitu banyak potensi yang dimiliki, baik di darat maupun di lautan," ujar Desi.

Desi mengakui sejumlah masyarakat bercerita kepada dirinya, jika produksi sedang melimpah, namun sulit untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka.

"Niatnya untuk berbagi, semoga menjadi berkah bagi diri sendiri dan orang lain," ujar Desti.

Semoga memperingati Hari Relawan Internasional bukan hanya sebatas seremonial belaka, tetapi lebih dari itu, bagaimana semua pihak terus memupuk rasa kesadaran untuk kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 yang belum pasti kapan berakhir.

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang membutuhkan kehadiran relawan di tengah wabah COVID-19. Kehadiran relawan milenial yang secara sukarela untuk bergabung diharapkan menjadi solusi untuk menyentuh mereka.