Politik kemarin, bantahan Purnomo soal jabatan hingga anggaran pilkada

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik pada Sabtu (18/7) masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Purnomo membantah ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi hingga anggaran Pilkada Serentak 2020 di 173 daerah sudah cair 100 persen.

Berikut rangkuman berita selengkapnya.

1. Purnomo membantah pernah dapat tawaran jabatan dari Presiden

Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo membantah pernah mendapat tawaran jabatan dari Presiden Joko Widodo sebagai kompensasi, setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP pada Pilkada 2020 Kota Surakarta.

Menurut dia, terdapat kekeliruan dalam pemberitaan sebelumnya yang menyebut ia menolak tawaran jabatan dari Presiden Joko Widodo.

Selengkapnya pernyataan Purnomo dapat dibaca di sini.

2. Ketua KPU RI: Anggaran pilkada di 173 daerah sudah cair 100 persen

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 173 daerah sudah cair 100 persen.

Dari 270 daerah yang akan melaksanakan kontestasi politik tersebut, sebanyak sebanyak 97 daerah pencairan anggarannya belum mencapai 100 persen.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

3. Azis Syamsuddin: Kasus Djoko Tjandra harus diusut

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan kasus Djoko Tjandra harus diusut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Komisi III DPR RI sebagai mitra aparat penegak hukum disebutnya melakukan pengawasan.

Selengkapnyadapat dibaca di sini.

4. Kasad minta Kapuskes percepat koordinasi uji klinis obat COVID-19

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa meminta Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Kapuskes AD) Brigjen TNI Asrofi Sueb Surachman mempercepat koordinasi pelaksanaan uji klinis kombinasi obat COVID-19 dengan seluruh Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat.

Selengkapnya soal uji klinis obat COVID-19 dapat dibaca di sini.

5. Mendagri minta Ditjend Keuangan Daerah periksa anggaran Pemkab Kutim

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memeriksa penggunaan anggaran Pemerintah Kutai Timur (Kutim) yang saat ini baru mencairkan 40 persen dari dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Selengkapnya pernyataan Mendagri dapat dibaca di sini.