ANTARA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan agar pengurusan izin kapal nelayan yang selama ini berada di Kementerian Perhubungan dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memudahkan nelayan di daerah. Saran tersebut disampaikan mengingat panjangnya birokrasi dan mekanisme yang harus dilalui nelayan untuk memperoleh izin. (Fandi Yogari Saputra/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)