English
Terkini
Terpopuler
Top News
Pilihan Editor
Pemilu
Otomotif
Antara Foto
Redaksi
Home
Politik
Hukum
Ekonomi
Finansial
Bisnis
Bursa
BUMN Untuk Indonesia
Metro
Kriminalitas
Lintas Kota
Lenggang Jakarta
Sepakbola
Indonesia
Internasional
Liga Inggris
Liga Spanyol
Liga Italia
Liga Champions
Liga Jerman
Liga Prancis
Liga-Liga Lain
Bintang
Olahraga
Bulutangkis
Bola Basket
Tenis
Balap
E-Sport
All Sport
Sportainment
Humaniora
Lainnya
Lifestyle
Hiburan
Nusantara
Dunia
Infografik
Foto
Video
Tekno
Otomotif
Warta Bumi
Rilis Pers
Anti Hoax
ANTARA Interaktif
Mata Indonesia
ANTARA Doeloe
English Edition
ANTARA
Video
Revisi UU KPK belum perlu dilakukan
Revisi UU KPK belum perlu dilakukan
Sabtu, 7 September 2019 17:08 WIB
ANTARA – Ketua pimpinan KPK 2011 – 2015, Abraham Samad menjadi narasumber dalam diskusi polemik di Jakarta. Beliau menilai undang – undang KPK saat ini masih tepat dan relevan untuk diberlakukan.(Pamela Sakina/Soni Namura/Risbeyhi)
Komentar
Kirim
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.
Berita Terkait
Abraham Samad sebut penyidik tak perlu tahan Said Didu
19 November 2024
Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri
1 Maret 2024
Abraham Samad: Sidang etik Firli seyogyanya digelar terbuka
25 Agustus 2020
KPK hentikan 36 perkara, Abraham Samad: Ini di luar kewajaran
21 Februari 2020
Abraham Samad: KPK tak butuh Dewan Pengawas!
12 September 2019
Revisi UU KPK, Abraham Samad sampaikan kekhawatiran
12 September 2019
Abraham Samad berharap Presiden hentikan upaya DPR revisi UU KPK
10 September 2019
Abraham Samad soroti enam poin terkait revisi UU KPK
6 September 2019
Abraham Samad minta Presiden Jokowi tak loloskan capim KPK bermasalah
28 Agustus 2019
Samad: Isu radikalisme di KPK untuk hilangkan kepercayaan rakyat
7 Agustus 2019
Samad sebut penyerahan LHKPN bentuk tanggung jawab moril capim KPK
7 Agustus 2019
Ketua YLBHI: Orang yang ingin hancurkan KPK harus dicegah terpilih
7 Agustus 2019
Video Terkait
Abraham Samad: Century ujian terbesar dalam sejarah KPK
16 April 2018
Desakan membentuk TGPF kasus Novel Baswedan
23 Februari 2018
Effendi Gazali nilai momentum revisi UU KPK kurang tepat
14 September 2019
Sempat ricuh, massa lanjutkan aksi di KPK
13 September 2019
KPK serahkan pengelolaan institusinya ke presiden
13 September 2019
RUU KPK justru melemahkan indepedensi
7 September 2019
Banjir bandang sebabkan kerusakan properti di Afghanistan utara
5 menit lalu
BBMKG Denpasar gunakan IBF antisipasi dampak La Nina di Bali
15 menit lalu
Sanggar Kerja Luban jadi aset berharga di bidang pendidikan kejuruan
35 menit lalu
Kejati Sumsel titipkan pengelolaan dua aset YBS ke Pemprov Sumsel
56 menit lalu
Usaha kolaborasi Chery-Ebro luncurkan produksi kendaraan
58 menit lalu
Pemerintah tak ingin buru-buru soal pemindahan napi "Bali Nine"
1 jam lalu
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com