#tap mpr

Kumpulan berita tap mpr, ditemukan 374 berita.

Pakar: Sejumlah pasal krusial perlu dimuat dalam RUU Ibu Kota Negara

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai terdapat sejumlah pasal krusial yang ...

Komisi Informasi sebut RUU Pertanahan rampas hak akses informasi

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengatakan substansi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang ...

Komnas HAM: RUU Pertanahan beri impunitas terhadap korporasi

RUU pertanahan yang sedang dikebut pemerintah dan DPR dinilai akan memberikan impunitas terhadap korporasi yang ...

Komnas HAM: RUU Pertanahan tak hadirkan penyelesaian konflik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak mengatur ...

Artikel

Memahami pentingnya pemindahan ibu kota negara ke Kaltim

Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya ke ...

Pindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota, pemerintah dinilai harus rumuskan banyak hal

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing menilai banyak hal urgen yang harus ...

Pindahan Ibu Kota

Penajam segera buat Perbup Lahan karena pindahnya ibu kota

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana segera menerbitkan peraturan bupati (Perbub) menyangkut tata ...

Ibu kota pindah, Anies harap kesejahteraan-kesehatan warga meningkat

Menyusul Presiden Joko Widodo memutuskan Ibu Kota Indonesia akan pindah ke wilayah Kalimantan Timur, Gubernur DKI ...

Pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan lebih kuat dengan Tap MPR

Penasihat Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (Apsindo) Prof Dr Ryaas Rasyid menyarankan dasar hukum kebijakan ...

KPA minta pengesahan RUU Pertanahan ditunda

Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta pemerintah dan Dewan ...

Pakar: Tak cukup DPR dan DPD susun GBHN

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan menilai penyusunan GBHN tidak cukup ...

Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis ...

FPAN: MPR RI perlu penguatan fungsi dan kewenangannya

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan perlu adanya penguatan fungsi ...

MPR: Sidang Tahunan momentum penguatan kelembagaan

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaoanan Daulay menilai Sidang Tahunan MPR RI harus dijadikan momentum penguatan ...

Agum sebut dua ancaman gerakan radikal terhadap NKRI

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum ...