#sistem tata negara

Universitas Hasanuddin dan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati ...

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Prancis dapat menemukan sistem yang tepat dalam mengelola kehidupan dan ...

Pimpinan DPD RI ketika bertemu dengan pimpinan media massa nasional sempat membahas isu seputar amendemen terbatas ...

Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, keberatan foto masyayikh dicatut di akun jejaring sosial YouTube ...

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid mengatakan diskursus masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode ...

Ratusan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto diterima oleh Sesjen MPR, Ma’ruf Cahyono, Kepala Biro ...

Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI Tahun 2019 di Istana Negara, ...

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ahmad Iman mengatakan, partainya telah membentuk Tim Pengkajian Amandemen ...

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan ...

Wacana ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ditinjau kembali dari sudut pandang apakah ...

Pengamat dan peneliti politik dari Indopolling Wempy Hadir mengatakan bahwa tidak ada alasan partai politik menolak ...

Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa ...

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) baik untuk diterapkan lagi selama tidak ...

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menyebutkan terdapat tujuh hal yang perlu ...

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang menjadi hal penting bagi suatu negara ...