#sistem presidensial

Kumpulan berita sistem presidensial, ditemukan 434 berita.

Pakar hukum: Tidak ada keharusan menghidupkan PPHN

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok ...

Perludem: Ambang batas pencalonan presiden tak sejalan presidensial

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai keberadaan ...

HNW: MPR jadi garda terdepan jaga konstitusi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan bahwa MPR adalah garda ...

Hasto: PDI Perjuangan siap dua atau tiga pasangan capres

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP siap menghadapi Pilpres 2024 dengan ...

Megawati serahkan lebih dari satu nama calon Menpan RB kepada Jokowi

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengajukan lebih dari satu ...

F-Gerindra: Pidato Kenegaraan Ketua MPR sesuai hasil rapat gabungan

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sugiono mengatakan Pidato Kenegaraan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ...

DPD RI tegaskan tak ada yang salah pidato Sidang Tahunan Ketua MPR

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tamsil Linrung menegaskan ...

Wakil Ketua MPR: PPHN hasil Panitia Ad Hoc permudah amendemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang disusun Panitia Ad Hoc MPR akan ...

Sidang Tahunan MPR

Anggota DPR: Fraksi PPP usulkan amendemen UUD 1945 usai pemilu

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa Fraksi PPP mengusulkan amendemen terbatas terhadap Undang-Undang ...

Sidang Tahunan MPR

Ketua MPR tegaskan PPHN tidak kurangi sistem presidensial

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak akan mengurangi sistem ...

Jubir MK: Pendirian MK tetap pada pemberlakuan presidential threshold

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan pendirian MK terhadap pemberlakuan ketentuan ambang batas ...

Megawati: Tidak ada koalisi dalam sistem tata negara Indonesia

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan ...

Pengamat: Pergantian menteri berpengaruh pada citra Presiden Jokowi

Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Prof. Bayu Dwi Anggono mengatakan pergantian menteri dalam reshuffle atau ...

SMRC: Ambang batas pilpres menyimpang dari prinsip presidensialisme

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai ambang batas pemilihan presiden atau ...

Partai Gelora yakin ada migrasi besar-besaran pemilih di Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta meyakini akan ada migrasi besar-besaran pemilih, dari partai politik yang lama ke ...