#sistem ketatanegaraan

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Mataram Galang Asmara mengatakan Ombudsman dalam ...

Artikel

Sejak wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat ...

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Jimmy Z Usfunan, berpendapat pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD ...

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Binziad Kadafi ...

Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI karena tiap ...

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong penguatan lembaga yang dipimpinnya ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa DPD RI merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada ...

DPP Partai Demokrat berpendapat jika Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil terhadap SK Menteri Hukum dan HAM yang ...

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Komisi Yudisial (KY) dengan agenda membahas 11 nama calon hakim agung ...

Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak wacana ...

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup diatur melalui ...

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dan peluncuran Program Desa ...

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan evaluasi tata ...

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan bahwa DPD RI akan terus mengupayakan sistem bikameral yang efektif dalam sistem ...