#sistem ketatanegaraan

Kumpulan berita sistem ketatanegaraan, ditemukan 425 berita.

Paripurna DPR cabut persetujuan Hakim Agung Sudrajat Dimyati

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa menyetujui hasil keputusan Komisi III DPR yang mencabut persetujuan terhadap Hakim ...

Badan Pengkajian MPR kaji kemungkinan pilkada tak langsung

Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan ...

Anggota DPR dukung SE Mendagri soal izin pejabat daerah mutasi ASN

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan ...

Djarot jelaskan aturan soal Presiden dua periode jadi Wakil Presiden

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat memaparkan aturan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia soal ...

Pakar berharap wakil ketua MPR dari unsur DPD bekerja maksimal

Pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor berharap wakil ketua MPR RI dari unsur Dewan ...

Kuasa hukum mengingatkan Pimpinan MPR tidak terburu-buru ganti Fadel

Koordinator Tim Hukum Fadel Muhammad, Dahlan Pido mengingatkan Pimpinan MPR RI untuk tidak terburu-buru mengganti Fadel ...

Pakar hukum: Tidak ada keharusan menghidupkan PPHN

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok ...

Telaah

Kedudukan Polri di bawah Presiden sudah final

Sesungguhnya kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan reformasi dan perwujudan ...

Sidang paripurna DPD RI sepakat memperkuat fungsi kelembagaan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna Ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022—2023 yang ...

MPR: Hari Konstitusi jadi pengingat urgensi kepatuhan laksanakan UUD

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai peringatan Hari Konstitusi harus jadi pengingat setiap anak bangsa terkait ...

Laporan dari Jepang

Dubes Heri: Indonesia-Jepang dapat saling belajar keberagaman budaya

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi menilai Indonesia dan Jepang dapat ...

Megawati: Tidak ada koalisi dalam sistem tata negara Indonesia

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan ...

Ketua Badan Pengkajian MPR ajak elemen bangsa lawan aksi intoleran

Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Djarot Syaiful Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa ...

Sekjen MPR: Konferensi APHTN-HAN forum kuatkan demokrasi dan nomokrasi

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan ...

Pakar: Kemandirian dan kebebasan Peradi dijamin UU Advokat

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengatakan kemandirian dan kebebasan organisasinya ...