#sistem ketatanegaraan

Kumpulan berita sistem ketatanegaraan, ditemukan 425 berita.

Presiden Nilai Perubahan UUD Harus Komprehensif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa penyempurnaan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem hukum ...

Silaknas ICMI Hasilkan 17 Rekomendasi

Silaturahmi Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Silaknas ICMI) yang resmi ditutup pada hari Ahad di ...

Presiden dan Wantimpres Bahas Pembentukan Komnas Amandemen UUD

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang salah ...

Usulan Pembentukan Komnas Terkait Amandemen UUD Perlu Masukan MPR

Usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk komisi atau panitia nasional guna menelaah sistem kenegaraan, ...

Presiden Sarankan Pembentukan Komnas Telaah Ketatanegaraan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan dibentuknya komisi atau panitia nasional yang bertugas menelaah sistem ...

Pemerintah-DPR-MK Segera Adakan Pertemuan Segitiga

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pertemuan segitiga antara pemerintah, DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Kajati Jatim Bantah Lakukan Plagiat Dalam Disertasinya

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Marwan Effendy kembali menegaskan bahwa tidak benar tuduhan bahwa ia ...

PD: Sia-sia Berupaya Jatuhkan Presiden

Partai Demokrat (PD) menegaskan, upaya beberapa anggota DPR yang mengusung hak interpelasi soal dukungan pemerintah ...

APPSI Dukung Amandemen Konstitusi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indoensia (APPSI) menandatangani pernyataan ...

DPP PPP Bisa Pecat Anggota Bila Nekad Dukung Amendemen UUD 1945

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa saja melakukan pemecatan terhadap anggota Fraksi PP ...

DPD Kehilangan Dukungan untuk Amandemen

Upaya keras menggolkan perubahan (amandemen) kelima UUD 1945 yang digalang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR ...

Erman Suparno Jangan Ditanya Soal "Reshuffle"

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, meminta dirinya jangan ditanya persoalan ...

Bila Ingkar, Pemerintah Sebaiknya Sita Aset Lapindo

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur (Jatim), KHM Nuruddin A. Rahman SH, meminta pemerintah ...

DPR Anggap UU Mahkamah Konstitusi Perlu Direvisi

Ketua Komisi III DPR,m Trimedya Pandjaitan, mengatakan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) perlu ...

DPD RI Seperti Ormas, Pendapatnya Tak Didengar

Kehadiran dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diibaratkan hampir sama dengan organisasi kemasyarakatan ...