#sistem ketatanegaraan

Kumpulan berita sistem ketatanegaraan, ditemukan 425 berita.

Mahfud: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Sedang Sakit

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), H. Moh. Mahfud MD, mengatakan, unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif di Indonesia ...

Aksi 9 Desember Diminta Tidak Rugikan Masyarakat

Rencana aksi demo yang dilakukan sejumlah pihak dalam memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKS), pada Rabu (9/12), ...

FPDIP DPR Usul Rapat Konsultatif dengan Presiden

Fraksi PDI Perjuangan DPR mengusulkan agar pimpinan DPR bersikap pro-aktif melakukan rapat konsultatif antara pimpinan ...

Irman Gusman Muncul dari Prestasi dan Reputasi

Muda, sukses dan berpengaruh. Itulah ciri yang melekat pada sosok Irman Gusman, kandidat Ketua DPD periode 2009. Pria ...

Din Syamsuddin Sayangkan Keluarnya Perppu Pimpinan KPK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyayangkan keluarnya peraturan pemerintah pengganti ...

Indonesia Berpartisipasi di Konperensi Ombudsman Dunia

Indonesia mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi dalam International  Ombudsman Institute (IOI) World ...

Siswono: Dinamika Politik Indonesia Luar Biasa

Dinamika politik Indonesia dianggap luar biasa jika dilihat dari manuver yang dilakukan elite politik dalam mengatasi ...

MK-TNI Gelar Temu Wicara Sistem Ketatanegaraan RI

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyelenggarakan kegiatan ...

Jakarta Tidak Perlu Pemilihan Walikota, kata MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan DKI Jakarta tidak perlu melakukan pemilihan walikota, karena pengaturan yang ...

Perlu Waktu Bersamaan Pilpres-Pileg

Pakar ketatanegaraan dari Jerman Pipiet R Kartawidjaja mengusulkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif ...

Megawati: Calon Independen Sulit Berkonsolidasi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Megawati Soekarnoputri, berpendapat ...

Pengacara, LSM, Dukung Judicial Review UU Pemilu

Sejumlah pengacara pimpinan Todung Mulya Lubis, beberapa LSM, dan pakar politik maupun hukum tata negara dengan tegas ...

Pembubaran DPD RI Harsi Lewat Amandemen UUD 1945

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Ginanjar Kartasasmita, di Jakarta, Kamis malam, mempertanyakan di mana posisi dan ke ...

Anggota DPD Harus Banyak Menetap di Daerah

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD, ...

Amandemen UUD 1945 Dilakukan Komprehensif

Amandemen Kelima UUD 1945 akan dilakukan secara konprehenship, tidak saja hanya pada pasal 22D yang mengatur ...