#sistem ketatanegaraan

Kumpulan berita sistem ketatanegaraan, ditemukan 425 berita.

Telaah

Meneguhkan MPR (juga) sebagai pengawal dan penafsir konstitusi

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang telah ...

HNW: Sudah sewajarnya MPR kawal "judicial review" konstitusi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid menilai sudah seharusnya MPR ikut mengawal UUD ...

MK harapkan sinergitas PT membuat kebijakan hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) berharap adanya sinergi dengan kalangan perguruan tinggi dalam membuat suatu kebijakan ...

Empat pilar dinilai bisa bentengi generasi muda dari efek globalisasi

Anggota MPR RI Marwan Jafar menegaskan empat pilar kebangsaan harus dipertahankan dan ditanamkan terhadap masyarakat ...

Sekjen MPR masuk 100 tokoh inspiratif Jateng

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menjadi salah satu tokoh inspiratif Jawa Tengah setelah masuk dalam ...

PPP: Masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani, menilai mekanisme pembahasan RUU skema Omnibus Law harus berbeda ...

PPP kritisi Pasal 170 RUU Ciptaker

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai tidak tepat aturan yang ada dalam Pasal 170 Rancangan Undang-Undang ...

Pelajar diajak implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

Pelajar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ...

Pansus Papua temui MG tersangka pembunuhan karyawan Istaka Karya

Panitia Khusus (Pansus) tentang persoalan Papua DPD RI dan anggota DPR RI mendatangi Rutan Salemba, Jakarta pada Rabu, ...

Video

Agum Gumelar : Amandemen UUD 1945 perlu dikaji ulang

ANTARA - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Agum ...

Wacana amendemen, Agum Gumelar: Kaji ulang amendemen yang lalu

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Agum Gumelar mengatakan sebelum pemerintah melakukan amendemen, ...

Ketua MPR harap KPK lebih gencar memberantas korupsi

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih ...

MPR lakukan diskusi publik seluas-luasnya sikapi usulan hidupkan GBHN

MPR RI akan membuka diskusi publik seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan dalam ...

Mahfud: Veto bagi Menko itu istilah politis bukan hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan hak veto bagi menteri koordinator yang ...

Pakar: Sangat penting dibentuk Lembaga Urusan Legislasi Nasional

Pakar Hukum Tata Negara Dr.Fahri Bachmid,SH,MH berpendapat Presiden Joko Widodo sangat penting untuk membentuk Lembaga ...