#revisi terbatas

Kumpulan berita revisi terbatas, ditemukan 123 berita.

Komisi I DPR: Revisi UU ITE sifatnya terbatas dan mendesak

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mantamiharja menyatakan revisi Undang-Undang (UU) informasi dan transaksi elektronik ...

BEM Indonesia gelar konsolidasi nasional kaji revisi UU TNI

Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM-I) menggelar konsolidasi nasional untuk mengkaji usulan revisi Undang-Undang ...

Kemenkominfo nyatakan siap buat regulasi digitalisasi yang memadai

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi memadai ...

PAPDESI tolak politisasi revisi terbatas UU Desa

Perkumpulan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menolak sikap beberapa pihak yang memolitisasi revisi terbatas ...

Bamsoet: Revisi UU Desa tak ubah ketentuan masa jabatan perangkat desa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak ...

Kompolnas perkuat lembaga melalui revisi kewenangan pengawasan

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Josua Mamoto mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang ...

Pakar: Revisi UU Polri belum mendesak

Pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Dr Edi Hasibuan mengatakan revisi UU Nomor 2 tahun 2002 ...

PB Mathla'ul Anwar dukung langkah Kapolri

Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ...

Fraksi PPP usulkan revisi terbatas UU Kepolisian

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang ...

Lolly: Perlu revisi Perbawaslu untuk jamin keterwakilan perempuan

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenti mengatakan perlu melakukan terobosan hukum pada ...

DPD RI minta Pemerintah perhatikan wilayah perbatasan

Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Pertahanan dapat memperhatikan wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek ...

Pegiat pemilu sebut tak relevan KPU/bawaslu permanen di daerah

Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila ...

Catatan Akhir Tahun

Kerangka hukum Pemilu 2024 tak jauh beda dengan aturan Pemilu 2019

Sampai penghujung tahun 2021, kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) tidak mengalami perubahan. Jika tidak ada ...

Titi Anggraini: "Candidacy buying" berpotensi terjadi pada Pemilu 2024

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memperkirakan problematik pada pemilihan umum sebelumnya bakal berulang ...

Pemerintah tak akan intervensi Komnas HAM dalam penyelidikan HAM berat

Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menjelaskan pemerintah menghormati dan tidak ...