#pusat studi hukum dan kebijakan

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginting menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan, ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kasus suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat Edy ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) memperingati Hari Kartini dengan ...

Kematian Siyono (33) yang diduga akibat penganiayaan Detasemen Khusus 88 Polri mengundang reaksi keras berbagai pihak, ...

Pimpinan KPK sudah meminta waktu untuk bertemu Presiden Joko Widodou guna membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang ...

Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mendesak Ketua DPR Setya Novanto ...

Tim kuasa hukum wakil ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto atau BW menyurati Presiden Joko Widodo untuk mendorong ...

  Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Presiden Joko Widodo mesti mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...

Direktur Advokasi Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofriandi menilai kinerja DPR periode 2014-2019 pada ...

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri, mengatakan presiden Joko Widodo harus ...

Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Jacob Elfinus Sahetapy menyambut baik rencana presiden terpilih Joko Widodo ...

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menilai bahwa kewajiban ...

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyediakan informasi tentang calon-calon anggota ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ...

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sedang digodok di DPR dinilai dapat membekukan ...