#pusat studi hukum dan kebijakan

Kumpulan berita pusat studi hukum dan kebijakan, ditemukan 120 berita.

Artikel

"Good governance" sebagai komitmen berantas korupsi ala pemerintah

Patut diakui, sejauh ini, Pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan berbagai upaya dan inovasi mencegah serta ...

Kemarin, mafia tanah sampai oknum MUI terlibat teroris

Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (17/11), mulai dari upaya bersama berbagai pihak memberantas mafia ...

PSHK: Kewenangan penyadapan Kejaksaan rentan pelanggaran HAM

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai kewenangan kejaksaan terkait dengan penyadapan ...

PSHK sebut ketiadaan psikolog hambat proses hukum kekerasan seksual

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti mengatakan tidak adanya psikolog yang ...

Asisten Deputi: BRIN integrasikan riset dari hulu sampai hilir

Asisten Deputi III Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Perekonomian Andi Novianto menuturkan Badan ...

Koalisi masyarakat sipil kritik rencana penambahan pasal revisi UU ITE

Koalisi sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik rencana Pemerintah menambah satu pasal pada revisi Undang-Undang ...

Ahli Hukum: Ada implikasi hukum presiden tiga periode

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga ...

ILUNI UI nyatakan kontroversi Pakta Integritas mahasiswa baru selesai

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian menyatakan bahwa kontroversi seputar Pakta ...

Artikel

Tuntutan rendah "sudah diduga" untuk penyerang Novel Baswedan

Saat ANTARA bertanya mengenai respon soal tuntutan 1 tahun penjara kepada dua orang terdakwa penyiram air keras kepada ...

Aktivitas rapat daring rawan pelanggaran hukum lindungi data pribadi

Dalam masa pandemik COVID-19 ini banyak masyarakat beraktivitas di rumah, sehingga pertemuan atau rapat lazim dilakukan ...

Presiden diminta hadir di MK jelaskan motif revisi UU KPK

Pegiat antikorupsi selaku pemohon uji formil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden ...

Masyarakat penyandang disabilitas minta perpres disabilitas transparan

Masyarakat penyandang disabilitas yang diwakili Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta ...

Artikel

Selangkah lagi menuju nestapa KPK

Sejumlah anggota DPR RI mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ...

Kelompok sipil minta presiden evaluasi kementerian terkait karhutla

Kelompok koalisi masyarakat sipil berharap Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi akan kementerian dan lembaga ...

Koalisi masyarakat sipil minta pembatalan PK terkait karhutla

Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah untuk membatalkan peninjauan kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung ...