#pusat studi hukum dan kebijakan

Kumpulan berita pusat studi hukum dan kebijakan, ditemukan 120 berita.

Peneliti BRIN dorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mendorong pengesahan ...

Baleg DPR rapat dengan tiga lembaga dengar masukan soal legislasi

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga, yakni Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, ...

KSP diskusikan persiapan pembentukan Pansel KPK dengan ICW dan PSHK

Kantor Staf Presiden menerima perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ...

Pakar: Kepentingan RUU MK bergantung pada analisis kebutuhan MK

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai penting atau tidaknya ...

PSHK: Unsur masyarakat harus lebih dominan dalam Pansel KPK

Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Ramadhan menilai bahwa unsur masyarakat harus lebih dominan ...

Kemenkumham kolaborasi dengan masyarakat untuk kebijakan berkualitas

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berkolaborasi secara ...

Pemilu 2024

Masyarakat bisa lapor ke JagaPemilu.com jika temukan dugaan kecurangan

Gerakan masyarakat sipil yang menamakan diri Jaga Pemilu merilis situs JagaPemilu.com untuk mencegah potensi ...

Akademisi nilai MKMK harus buat putusan “out of the box”

Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Anang Zubaidy menilai Majelis Kehormatan ...

PSHK minta MKMK berikan salinan pemeriksaan 9 hakim konstitusi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan ...

16 guru besar laporkan Anwar Usman diduga langgar kode etik

Sebanyak 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan Ketua Mahkamah ...

Pakar tegaskan pembatasan kekuasaan untuk cegah penyelewengan

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Charles Simabura menegaskan pentingnya ...

Komisi I DPR RI-pemerintah akan raker kesepakatan ratifikasi ICPPED

Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Komisi I DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan ...

Artikel

Emak-emak langsung bertindak ketika aturan hambat kuota perempuan

Pada tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPD RI, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ...

Koalisi masyarakat sipil desak KPU jamin transparansi rekrutmen KPUD

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin transparansi, ...

Koalisi masyarakat sipil: Jangan pilih anggota KPUD terbukti curang

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan tim seleksi untuk tidak ...