#presidensial

Kumpulan berita presidensial, ditemukan 690 berita.

Akademisi UII: Wacana PPHN dalam UUD 1945 anulir sistem presidensial

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anang Zubaidy menilai wacana penambahan kewenangan ...

Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Kemarin, baliho Airlangga sampai penundaan pilkades serentak Ambon

Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (11/8), mulai dari penjelasan Partai Golkar soal pemasangan baliho ...

Pakar sarankan ganti sistem multipartai "ekstrem" menjadi sederhana

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan agar sistem multipartai ...

KSP akan dorong percepatan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Kantor Staf Presiden (KSP) akan mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penanggulangan ...

LaNyalla upayakan DPD bisa usung pasangan capres dan cawapres

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan lembaganya terus berupaya untuk dapat mengusung calon presiden ...

Ketua DPD: Empat dampak negatif "Presidential Threshold" UU Pemilu

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan ada empat dampak negatif adanya ...

Bamsoet: Rancangan PPHN diharapkan selesai akhir 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rancangan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan selesai pada akhir ...

Ketua DPD nilai "presidential threshold" perlu dihapus

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti mengatkan ambang batas calon presiden atau "presidential ...

LaNyalla: DPD idealnya jadi saluran capres jalur perseorangan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD yang merupakan utusan seluruh daerah ...

Artikel

Jalan panjang mengisi reformasi

Tepat hari ini, Indonesia tengah merayakan Hari Reformasi ke-23 tahun. Ialah suatu peringatan yang mesti membuka mata ...

LaNyalla Singgung Dekrit 5 Juli 1959 saat bertemu Pengurus Nasional PP

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung soal peristiwa bersejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 saat ...

MPR: Perlu amandemen terbatas UUD 1945 hadirkan PPHN

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menjelaskan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen ...

Partai Ummat soroti putusan MK kabulkan uji materi UU Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji ...

Perludem: Putusan MK soal uji materi UU Pemilu tak kedepankan keadilan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan ...