#perubahan syarat

Kumpulan berita perubahan syarat, ditemukan 70 berita.

TII: Pimpinan KPK harus terbebas dari konflik kepentingan

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania ...

Pakar: Penyidik KPK perlu wajib berlatar belakang hukum pidana

Guru Besar Ilmu Hukum FH Universitas Pancasila Prof Agus Surono menilai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Pakar: Hindari pilih pimpinan KPK yang punya beban kelompok

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengatakan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan ...

Pakar sepakat dengan MK yang tolak perubahan syarat usia pimpinan KPK

Pakar Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago sepakat dengan Mahkamah Konstitusi yang menolak ...

MK tolak permohonan Novel Baswedan dkk soal syarat usia capim KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, ...

Perludem nilai putusan 60/2024 MK dukung penguatan kaderisasi parpol

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai Mahkamah Konstitusi, melalui ...

Tahapan seleksi sekolah kedinasan PKN STAN

Dalam mendaftar kuliah dalam penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN terdapat beberapa tahapan ...

Jadwal penerimaan sekolah kedinasan PKN STAN 2024

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) merupakan salah satu alternatif pilihan bagi para pelajar lulusan sekolah ...

Simak perubahan syarat pendaftaran SPMB STAN 2024

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) mengumumkan perubahan penting dalam ketentuan proses Seleksi Penerimaan ...

Jokowi jawab peluangnya jadi Dewan Pertimbangan Agung era Prabowo

Presiden Joko Widodo menjawab peluangnya menjadi bagian di dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kabinet ...

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dukung perubahan Wantimpres jadi DPA

Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mendukung adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan ...

Din Syamsuddin ajak peserta aksi unjuk rasa tahan amarah 

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) mengajak ...

MK nilai dalil soal Jokowi dukung pencalonan Gibran tidak cukup kuat

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dalil Anies-Muhaimin tentang tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ...

MK: Tak ada relevansi bansos dan peningkatan perolehan suara

Mahkamah Konstitusi (MK) meyakini tidak ada hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bantuan sosial ...

MK tolak dalil AMIN soal Jokowi "cawe-cawe" di Pilpres 2024

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tolak dalil Anies-Muhaimin dalam permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ...