#permendag nomor 50 tahun 2020

Kumpulan berita permendag nomor 50 tahun 2020, ditemukan 56 berita.

Bamsoet dukung revisi permendag lindungi UMKM dari gempuran asing

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang mendesak revisi terhadap ...

Mendag: Harmonisasi revisi Permendag 50/2020 final 1 Agustus 2023

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa harmonisasi revisi Peraturan Menteri Perdagangan ...

MenKopUKM: Regulasi baru perdagangan digital lindungi UMKM

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur ...

Indef : Tak ada alasan Mendag tunda revisi aturan terkait TikTok Shop

Peneliti Center of Digital Economy and SMEs INDEF Nailul Huda menilai tidak ada alasan mendesak bagi Menteri ...

Kemendag ungkap program terkait pengendalian rokok

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengungkapkan ...

Pemerintah dorong ekosistem "e-commerce" melalui empat pilar

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong kolaborasi dalam membangun ekosistem e-commerce melalui penguatan ...

Kemarin, IHSG ditutup turun hingga tidak ada OTT di negara maju

Terdapat sejumlah berita penting dan menarik bidang ekonomi pada Rabu (28/12) yang masih layak disimak pada Kamis pagi ...

Kemendag sempurnakan aturan perdagangan melalui sistem elektronik

Kementerian Perdagangan menyempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan ...

Pembatasan "e-commerce" asing dinilai akan lemahkan pasar domestik

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai pembatasan operasi perusahaan ...

Teten sebut strategi "predatory pricing" bikin UMKM tak bisa bersaing

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan strategi predatory pricing yang banyak dilakukan oleh e-commerce ...

Pajak digital, pemerintah perlu harmonisasi kerangka regulasi

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai pemerintah perlu melakukan ...