#perbuatan tercela

Kumpulan berita perbuatan tercela, ditemukan 451 berita.

40 anggota Polda Metro Jaya dipecat sepanjang 2019

Polda Metro Jaya mencatat terdapat 40 anggota Korps Bhayangkara yang diganjar hukuman pemberhentian dengan tidak hormat ...

Kejati DKI Jakarta berhentikan sementara dua jaksa terlibat suap

Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) DKI Jakarta telah memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada dua oknum jaksa ...

Kajati Sumbar: Tidak ada toleransi bagi oknum terlibat korupsi

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Priyanto menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum di jajaran ...

KPU Makassar menunggu PKPU larangan mantan koruptor maju pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih menunggu revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun ...

Jaksa Agung janji akan hitung untung dan rugi TP4 dan TP4D

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin berjanji akan menghitung untung dan rugi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, ...

Dankodiklatau lantik 406 prajurit tamtama TNI AU

Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Tatang Hariyansyah telah ...

PKPU larangan koruptor maju pilkada masih digodok

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai kandidat pada ...

PKPU Pilkada larang mabuk hingga judi, Bawaslu: Harus ada parameternya

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan harus ada parameter yang jelas terkait ...

Artikel

"Simalakama" Perppu KPK

Polemik Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...

Syamsuddin Haris: Pemakzulan karena Perppu KPK itu pembodohan publik

Peneliti LIPI, Prof Dr Syamsuddin Haris, mengatakan, selentingan isu yang berkembang tentang penerbitan Peraturan ...

Pakar: Tidak ada dasar pemakzulan Presiden jika mengeluarkan Perpu

Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan tidak ada dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden jika ...

Pengamat nilai Presiden tak bisa dimakzulkan karena terbitkan Perpu

Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan ...

Pakar hukum: penerbitan Perpu KPK tidak berpotensi pemakzulan Presiden

Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK tidak ...

KPU segera jadwalkan rapat konsultasi bahas aturan pencalonan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum RI segera mengajukan jadwal rapat konsultasi untuk pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang ...

KPU: Rancang syarat calon kepala daerah tidak pernah lakukan KDRT

Komisi Pemilihan Umum RI menanggapi saran dan masukan publik berencana mencantumkan salah satu syarat calon kepala ...