#peraturan pemerintah pengganti undang undang

Kumpulan berita peraturan pemerintah pengganti undang undang, ditemukan 2.093 berita.

PKP minta KPU hati-hati tentukan jadwal Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin meminta DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu perlu ...

Artikel

Sejarah pengelolaan Blok Rokan, janganlah lupakan pendahulunya

Pada Senin 09 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) resmi menghentikan operasinya di ...

Video

APINDO usulkan pemerintah terbitkan Perppu kepailitan dan PKPU

ANTARA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah ...

Apindo usulkan pemerintah moratorium UU tentang Kepailitan dan PKPU

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Artikel

Revisi UU Pemilu perbaiki kebutuhan objektif regulasi

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak telah ditegaskan digelar pada 2024, hal itu sesuai ...

Airlangga dukung pencegahan korupsi demi ekosistem bisnis yang bersih

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dukungan penuh terhadap pencegahan korupsi demi ...

Telaah

Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal ...

DPRD Medan mendorong wali kota tetapkan pimpinan OPD yang kosong

DPRD Kota Medan, Sumatera Utara mendorong Wali Kota Bobby Nasution segera menetapkan pimpinan organisasi perangkat ...

F-Golkar: Amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak dilakukan

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena ...

Artikel

Cermat sebelum berinfak hindari kotak amal teroris

Sehari menjelang Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme yang jatuh setiap 21 Agustus, ...

Pakar Hukum dukung pernyataan Jokowi soal kinerja BPK di masa pandemi

Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita mendukung pernyataan Presiden Jokowi soal kinerja ...

MPR: Keputusan amendemen terbatas UUD tergantung dinamika politik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan akhir apakah perlu dilakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk ...

Ketua DPR ingatkan antisipasi fiskal dibutuhkan pada APBN 2022

Pemerintah perlu mencanangkan berbagai kebijakan fiskal yang dapat mengantisipasi ketidakpastian selama situasi pandemi ...

Komisi II DPR: Siapkan skenario pemilu jika pandemi belum berakhir

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat skenario antisipatif apabila ...

PPATK luncurkan platform pertukaran informasi cegah TPPT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan ...