#peraturan pemerintah pengganti undang undang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghentikan proses penuntutan kasus ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tidak bisa ...

Indonesia menempatkan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Bukan tanpa alasan, dalam dua ...

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes ...

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Miranda S Goeltom mengatakan, di tengah krisis dunia akibat pandemi, ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum memasukkan soal daerah otonomi baru dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah segera ...

Pemerintah akan mempertimbangkan untuk membuat payung hukum soal Pemilu 2024 menyusul adanya tiga Daerah Otonomi Baru ...

Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Minggu (3/7), mulai dari anggota DPR sarankan Presiden ...

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengatakan, sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan ...

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah ...

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan akan ada pembicaraan khusus antara parlemen khususnya Komisi II dengan ...

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Hengky Hariadi di Bandarlampung, ...

Rumah Demokrasi mendukung pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait ...

Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah mengatakan pihaknya menilai penetapan penjabat gubernur oleh pemerintah sepatutnya ...