#pengamat hukum

Kumpulan berita pengamat hukum, ditemukan 845 berita.

Pengamat: pemerintah jadikan masyarakat subyek hukum setara

Pemerintah seyogianya menjadikan masyarakat adat sebagai subyek hukum setara dengan masyarakt lainnya agar ...

Pendekatan "law compliance" untuk mengatasi sampah perkotaan

Manajemen pengelolaan sampah yang baik dan modern serta "law enforcement" yang tegas bagi pencemar lingkungan dengan ...

Pengamat: pemerintah punya alasan kuat menasionalisasi Freeport

Pengamat hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat, Miko Kamal Phd menilai jika PT Freeport tidak ...

APPTHI siap dampingi Samin terkait pabrik semen

Ketua Dewan Pembina APPTHI menyatakan siap melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat Samin atau Sedulur Sikep di ...

Proyek PLTGU Jawa I diharapkan segerga direalisasikan

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Ahmad Redi menyatakan Proyek PLTGU Jawa 1 harus segera direalisasikan menyusul segera ...

Pengamat: Indonesia tunjukkan sikap tegas hadapi Australia

Pengamat Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara Prof Dr Suhaidi,SH, mendukung sikap tegas yang dilakukan ...

Pemerintah harus awasi kegiatan organisasi massa asing

Pengamat hukum internasional dari Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Suhaidi SH, menyatakan, pemerintah melalui ...

"Penempatan Archandra di Pertamina tepat"

Penempatan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar menjadi wakil Komisaris Utama PT Pertamina ...

Persoalan ke-Bhineka-an sudah selesai sejak Indonesia merdeka

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat hukum tata negara Rahmat Bagja mengatakan, persoalan ke-Bhineka-an sudah selesai ...

Dua tahun pemerintahan Jokowi dalam sorotan hukum

Hari Senin pagi pukul 10.00 WIB, bertepatan pada 20 Oktober 2014 Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik sebagai ...

Regulasi soal kejahatan siber masih minim

Pengamat hukum proteksi data dan keamanan siber Lionel Tan, melihat saat ini belum ada cukup regulasi yang secara ...

DPD perlu segera ganti Irman Gusman

Pengamat hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Budi Dwi, menilai DPD harus segera mengganti posisi ...

Pembatalan lelang PLTU Jawa-5 dapat pengaruhi iklim investasi

Sejumlah kalangan mempertanyakan keputusan PT PLN (Persero) yang membatalkan lelang Pembangkit Listrik Tenaga Uap ...

Pengamat: korupsi sekecil apapun tak boleh ditoleransi

Pengamat hukum Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat Miko Kamal menyampaikan korupsi sekecil apapun apalagi ...

Peneguhan kewarganegaraan Arcandra Tahar harus sesuai prosedur

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan, peneguhan status Arcandra Tahar sebagai warga negara Indonesia harus sesuai ...