#pengamat hukum

Kumpulan berita pengamat hukum, ditemukan 845 berita.

Pengamat: Perlu ada pendampingan KPU untuk pelaksanaan sistem noken

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menilai pelaksanaan sistem noken dalam pemilihan umum ...

Pengamat: Jaksa Agung bukan jabatan politik

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan, Mhum ...

Pengamat sarankan jaksa agung dari kalangan profesional

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan MHum menyarankan ...

Pengamat: Jabatan menteri sebaiknya cukup satu periode

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, MHum ...

Pengamat: Grab bisa terindikasi melakukan tindak pidana ITE

Pengamat Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang Nurini menyatakan Grab terindikasi melakukan tindak pidana ...

Pengamat usul Pemprov Jabar tetapkan pengganti sekda

Pengamat Hukum Ilmu Pemerintahan Universitas Parahyangan Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH mengusulkan agar Pemerintah ...

Pengamat: Tak etis parpol pendukung Prabowo gabung dalam pemerintahan

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, MHum, mengatakan, ...

Pengamat ingatkan KPK tak terseret agenda politik

Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tak ...

Pengamat: Kabinet Kerja Jilid II harus diisi profesional

Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan kabinet yang akan dibentuk oleh presiden dan wakil ...

Pembahasan RUU Pertanahan dinilai perlu dilanjutkan

Pembahasan RUU Pertanahan di DPR untuk kemudian disahkan menjadi UU pada tahun ini dinilai perlu dilanjutkan sebagai ...

KPK diminta tak sepelekan laporan terkait dugaan korupsi di KBN

Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Supardji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyepelekan ...

Pengamat: Pertemuan Jokowi-Prabowo wujudkan demokrasi lebih baik

Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menilai pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua ...

Pengamat: Putusan kasasi MA kasus BLBI berimbas ketidakpastian hukum

Pengamat hukum yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Nurul Ghufron mengatakan putusan kasasi Mahkamah ...

Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK ke BNPT-BNN dinilai tepat

Langkah Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan ...

Pengamat: menjadi oposisi tidak rugi

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding Rosyidin menilai menjadi oposisi tidak dirugikan karena ...