#pengamat hukum

Kumpulan berita pengamat hukum, ditemukan 845 berita.

Pengamat sebut lapas lebih higienis dari ancaman COVID-19

Pengamat hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan, SH, MHum mengatakan, ...

Pengamat: Revisi PP 19/2012 bebaskan koruptor tak cerminkan keadilan

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, ...

Konten lembaga penyiaran dinilai tak bisa dijerat dengan UU ITE

Lembaga penyiaran berlangganan dengan konten-konten yang ditawarkannya dinilai tak bisa dijerat dengan UU ITE karena ...

Pakar: Kepala daerah tak berwenang menetapkan karantina

Pengamat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menyatakan kepala daerah ...

Pengamat: Putusan MA terkait BPJS belum adil

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum adil, kata pengamat hukum tata negara ...

Konflik di Adonara perlu diselesaikan melalui pendekatan adat

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, S.H, M.Hum mengatakan, konflik ...

Pengamat sebut butuh tim khusus tangani konflik di Adonara

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Karolus Kopong Medan, SH.Mhum mengatakan, butuh tim khusus ...

Pengamat: Perlu tim mediator adat selesaikan "perang tanding" Adonara

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Karolus Kopong Medan, SH.Mhum mengatakan, sudah saatnya ...

DFW: Perjelas substansi sektor perikanan dalam Omnibus Law

Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) menginginkan beragam hal yang terkait dengan substansi sektor perikanan dapat ...

Pengamat: Penyidik polsek masih dibutuhkan

Pengamat hukum Koswara Purwasasmita mengatakan penyidikan dan penyelidikan di tingkat kepolisian sektor (Polsek) hingga ...

Pengamat: Tumpang tindih kepentingan jadi soal dalam Pemilu serentak

Pengamat hukum tata negara dari Univesitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan mengatakan adanya ...

Pengamat sebut negara berhak tangkal WNI eks ISIS

Pengamat hukum pidana dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendy SH MHum mengatakan negara berhak melakukan penangkalan ...

Tembakau alternatif butuh regulasi proporsional

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) sekaligus pengamat hukum dan kebijakan publik, Ariyo Bimmo, menyatakan produk ...

Presiden PKS: "Omnibus law" harus jaga rasa keadilan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menjaga ...

Pengamat: Popularitas Ridwan Kamil diprediksi bisa terus meningkat

Pengamat Hukum dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan walaupun Gubernur Jawa Barat M ...