#pengamat hukum

Kumpulan berita pengamat hukum, ditemukan 845 berita.

Tak perlu pemburu koruptor, pemerintah diminta maksimalkan fungsi APH

Pengamat hukum dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menilai pemerintah ...

Pengamat: Kemiskinan dan kerusakan lingkungan saling berhubungan

Pengamat hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rahayu Subekti mengatakan kemiskinan dan kerusakan ...

Kampanye larangan produksi tembakau bagi anak diserukan asosiasi

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menegaskan komitmennya dalam melarang penjualan dan penggunaan produk ...

Pengamat: Pemberlakuan "new normal" harus melalui kajian

Pemberlakuan kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi COVID-19 harus melalui kajian tim ahli, bukan berdasarkan ...

Bursah Zarnubi: Belajar dari kegagalan Korsel terapkan normal baru

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi meminta pemerintah dan masyarakat ...

Pengamat ingatkan potensi penyimpangan anggaran penanganan COVID-19

Pengamat hukum Slamet Pribadi mengingatkan besarnya potensi penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 yang dikeluarkan ...

Pengamat ingatkan Program Kartu Prakerja dihentikan sementara

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia Andri W Kusuma mengingatkan Program Kartu Prakerja sebaiknya dihentikan ...

Syamsudin ajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPRD Inhu

Syamsudin mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten ...

Artikel

Melihat sisi hukum penolakan jenazah COVID-19

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 melaporkan jumlah pasien Covid-19 yang meninggal ...

Akademisi: Pemerintah mampu atasi rencana chaos kelompok vandalisme

Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang John Tuba Helan menyakini pemerintah melalui aparat keamanan ...

Pengamat minta bapas lebih efektif tetapkan pembebasan bersyarat

Pengamat hukum pidana dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendy SH, MHum mengatakan, sejumlah tindak kejahatan kembali ...

Pakar: Kurang tepat pasal pidana penolakan pemakaman jenazah COVID-19

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Riau, DR Erdianto Effendy SH, MHum berpendapat kurang tepat pihak ...

Pengamat: Mekanisme PSBB perlu diperjelas

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Sunny Ummul Firdaus menyatakan mekanisme ...

Pengamat sebut sikap Presiden Jokowi terhadap napi koruptor tepat

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum ...

Pengamat sebut perlu perppu tunda pilkada

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, ...