#pengadilan ham ad hoc

Kumpulan berita pengadilan ham ad hoc, ditemukan 87 berita.

Komandan Tim Mawar Ajukan Uji Materi UU Pengadilan HAM

Mantan Komandan Batalyon 42 grup 4 Kopassus yang pernah menjabat komandan tim mawar, Bambang Kristiono, mengajukan uji ...

Wapres: Keputusan DPR Soal Kasus Trisakti dan Semanggi Sesuai Aturan

Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla, mengatakan bahwa keputusan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) melalui Badan Musyawarah ...

PDIP Desak Bentuk Pengadilan Ad Hoc Kasus Penculikan

Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuat pengadilan HAM Ad Hoc guna ...

Kejagung Siap Bentuk Penyidik Kasus Hilangnya Aktivis 1997-1998

Kejaksaan Agung siap membentuk penyidik kasus hilangnya aktivis periode 1997-1998 sebagai tindak lanjut terbentuknya ...

Komisi III DPR Usul Ad Hoc Kasus Trisakti-Semanggi

Komisi III DPR RI mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Pengadilan Ad Hoc terhadap Peristiwa Trisakti, Semanggi ...

DPR Akan Ajukan Interpelasi Kasus Trisakti Semanggi

Komisi III DPR telah merekomendasikan dalam rapat pimpinan untuk merumuskan kembali kasus Trisakti, Semanggi I dan ...

Anggota DPR Jenguk Eurico Gutteres

Sejumlah anggota Komisi I DPR menjenguk mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro-Integrasi (PPI) Eurico Gutteres di ...

Mahasiswa Minta Tragedi Trisakti Segera Dituntaskan

Mahasiswa Trisakti meminta DPR segera menuntaskan kasus Trisakti 12 Mei 1998 dengan membuat rekomendasi baru mengenai ...

Eurico Tidak Bersalah Sendirian

Koordinator External Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Henry Simarmata mengatakan tidak ...

Kejagung Segera Eksekusi Guterres

Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengeksekusi mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres ...

MA Vonis Eurico Guterres 10 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) memvonis mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Timor Timur, Eurico Guterres, ...

Putusan MA Soal Tanjung Priok Dapat Cederai Martabat Hakim

Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menilai putusan ...