#pemerintahan yang sah

Kumpulan berita pemerintahan yang sah, ditemukan 213 berita.

Artikel

Melihat landasan hukum proses alih status pegawai KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meyakini rangkaian asesmen pengalihan status pegawai KPK menjadi ...

Artikel

TWK di KPK

Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diikuti 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari ...

KPK jelaskan rangkaian tes wawasan kebangsaan diikuti 1.351 pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan rangkaian pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti 1.351 ...

BPIP dorong manajemen talenta ASN yang berdasarkan Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong manajemen talenta bagi aparatur sipil negara (ASN) di Tanah Air ...

Masyarakat Sipil tolak kehadiran junta Myanmar di KTT ASEAN Jakarta

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang ...

11 pengunjuk rasa di Hong Kong ditangkap

Sebanyak 11 orang pengunjuk rasa di Hong Kong, Senin, ditangkap atas tuduhan terlibat kekacauan di kota itu. Pihak ...

Jaringan Internet di Myanmar tersambung kembali

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang berkedudukan di Norwegia, Telenor, pada Minggu mengumumkan pihaknya telah ...

Amnesty International desak DK-PBB jatuhkan sanksi ekonomi ke Myanmar

Organisasi pembela hak asasi manusia Amnesty International mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) ...

Negara-negara G7 kecam kudeta di Myanmar

Kelompok tujuh ekonomi maju terbesar (Group of Seven/G7) mengecam  kudeta di Myanmar melalui pernyataan bersama ...

MPR minta pemerintah lebih rangkul ormas moderat

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta pemerintah lebih merangkul dan mendukung organisasi keagamaan yang moderat dan ...

Seknas Dakwah Jabodetabek ingatkan dakwah jangan memecah belah

Seknas Dakwah Jabodetabek mengingatkan kalangan pemuka agama untuk tidak memecah belah umat dalam berdakwah, dengan ...

Muhammadiyah tidak ikut aksi kepung Istana

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Abdul Mu'ti menegaskan pihaknya tidak turut serta dalam rencana ...

Kementerian PAN RB luncurkan aplikasi "ASN No Radikal"

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) meluncurkan aplikasi "ASN No ...

Sanksi bagi dubes yang hadiri KAMI adalah hak Pemerintah Palestina

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa sanksi bagi Duta Besar Palestina ...

Pakar ingatkan KAMI bersikap secara konstitusional

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan ...