#pelibatan publik lebih luas

Kumpulan berita pelibatan publik lebih luas, ditemukan 12 berita.

Kemendikbudristek: Pelibatan publik akan lebih luas di RUU Sisdiknas

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan pembahasan ...

LaNyalla berharap Lembaga Pendidikan ambil peran Amandemen Konstitusi

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap lembaga pendidikan turut mengambil peran dalam rencana Amandemen ...

UI peringkat teratas di Indonesia versi THE World University rangking

Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat teratas di Indonesia berdasarkan THE World University Rankings 2022 yang ...

Anwar Usman: Wacana perubahan UUD miliki situasi kebatinan berbeda

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan wacana perubahan atau amendemen UUD 1945 yang muncul belakangan ...

Fraksi NasDem MPR ingatkan amendemen dilakukan jika ada desakan publik

Fraksi Partai NasDem MPR RI mengingatkan seluruh pihak bahwa amendemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara ...

Wakil Ketua MPR: Perlu dengarkan pendapat publik terkait amendemen

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu mendengarkan pendapat dan keinginan publik terkait wacana amendemen ...

Puskapol UI: Amendemen konstitusi perlu pelibatan publik secara luas

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyatakan apabila ada ...

F-NasDem: Belum ada urgensi amendemen UUD RI 1945

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa belum ada urgensi untuk dilakukannya amendemen ...

Pengamat: Pemekaran dapil di Surabaya perlu pelibatan publik

Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menilai penentuan dan ...

Pakar: UU Cipta Kerja hilangkan ego sektoral

Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ...

Pengamat sebut hal bagus dari UU Ciptaker tidak dijelaskan dari awal

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Bandung Prof Dr Asep Warlan Yusuf menyayangkan ...

Artikel

Selangkah lagi menuju nestapa KPK

Sejumlah anggota DPR RI mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ...