#pakar ilmu pemerintahan

Kumpulan berita pakar ilmu pemerintahan, ditemukan 12 berita.

Pindahan Ibu Kota

Pakar: Pengganti Kepala dan Wakil Kepala OIKN harus saling melengkapi

Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini mengatakan bahwa pengganti Kepala dan Wakil Kepala ...

Pakar sebut "Presidential Club" tak perlu dilembagakan jadi DPA

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini mengatakan bahwa rencana pembentukan ...

Artikel

"Good governance" sebagai komitmen berantas korupsi ala pemerintah

Patut diakui, sejauh ini, Pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan berbagai upaya dan inovasi mencegah serta ...

Artikel

Sejarah penuh liku lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia

Sejak dahulu hingga sekarang, korupsi menjadi tindak kejahatan yang tidak kunjung menyentuh kata usai, bahkan sering ...

MIPI hadirkan Ganjar bahas ujian tantangan sistem pemda saat pandemi

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas ujian sekaligus ...

Artikel

Ide mendorong wartawan menulis buku mencuat pada HPN 2020

Ada ide menarik yang dilontarkan Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo ...

Artikel

Usung Polima di pemerintahan, AS Tamrin raih Anugerah Kebudayaan

Mengusung nilai-nilai budaya masyarakat Buton Polima, Wali Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara AS Tamrin ...

Pakar: banyak kebijakan publik atas dorongan elit tertentu

Banyak kebijakan publik dibuat atas dorongan elit-elit tertentu sehingga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ...

Ryaas: harus ada evaluasi implementasi otonomi daerah

Mantan Menteri Otonomi Daerah Prof Ryaas Rasyid menegaskan, setelah 11 tahun otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia ...

Ryaas: Aceh Tidak Perlu Berjihad Qanun Pilkada

Pakar ilmu pemerintahan Prof Dr M Ryaas Rasyid MA menyatakan, masyarakat Aceh tidak perlu berjihad atau berjuang ...

NU Bahas Amandemen UUD 1945

Untuk menentukan sikap mengenai polemik konstitusi negara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar seminar ...

Depdagri: Menurunkan Kepala Daerah Harus Sesuai Konstitusi

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) kembali menegaskan bahwa penurunan kepala daerah hasil Pilkada harus sesuai dengan ...