#pakar hukum

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 3.025 berita.

Asabri serahkan santunan prajurit korban serangan di Maybrat Papua

PT Asabri (Persero) menyerahkan santunan kepada ahli waris empat prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur akibat serangan ...

Pakar: Perlu segerakan revisi KUHP untuk akomodasi pidana alternatif

Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Faisal Santiago memandang perlu pemerintah menyegerakan revisi ...

Kebakaran Lapas Tangerang

Pakar sebut pidana alternatif salah satu solusi over kapasitas lapas

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan berpendapat pidana alternatif yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang ...

Pakar dorong Kejagung seret aktor lain yang terlibat korupsi Asabri

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) RI agar terus ...

Pakar nilai rencana amendemen UUD 1945 tidak bisa terburu-buru

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid menilai rencana amendemen ...

PUSaKO ingatkan seleksi anggota BPK momentum tingkatkan independensi

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan seleksi calon ...

Kemarin, jual beli jabatan publik sampai amendemen UUD 1945

Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (1/9), mulai dari dugaan adanya praktik jual beli jabatan publik ...

Pakar: Kasus dosen Unsyiah cerminan prinsip negara hukum diruntuhkan

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti menilai kasus yang menimpa dosen ...

Fraksi NasDem MPR ingatkan amendemen dilakukan jika ada desakan publik

Fraksi Partai NasDem MPR RI mengingatkan seluruh pihak bahwa amendemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara ...

Pakar: Siapapun penerima korupsi dana Asabri harus diproses hukum

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Fickar Hajar mengatakan siapapun pihak yang menerima dana korupsi Asabri ...

Wakil Ketua MPR pastikan belum ada keputusan soal amendemen UUD 1945

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat memastikan belum ada keputusan ...

Pakar jelaskan PPHN tak jamin pembangunan berjalan berkelanjutan

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menjamin adanya pembangunan nasional yang berkelanjutan, kata Pakar Hukum Tata ...

Pakar: Legalisasi aset masyarakat hidup di atas air butuh ketelitian

Pakar hukum yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Abrar Saleng mengatakan ...

Artikel

Menakar upaya cegah ujaran kebencian di ranah publik

Kasus ujaran kebencian tampaknya tidak pernah habis dilontarkan atau diucapkan oleh masyarakat. Sasarannya jelas ...

Komite II DPD dan IPB lakukan uji sahih RUU SP3K

Komite II DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan ...