#over kriminalisasi

Kumpulan berita over kriminalisasi, ditemukan 15 berita.

Kapolri akan sidak dan tindak tegas polisi yang terlibat narkoba

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menyidak dan menindak tegas oknum kepolisian yang membantu ...

ICJR sebut pendekatan kesehatan UU Narkotika atasi kepadatan penjara

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu meminta kepada Komisi III DPR RI ...

Anggota DPR: Pengesahan RKUHP dukung pembangunan hukum nasional

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum ...

Apindo: Hukum adat tak perlu dimasukkan RKHUP

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Budi Santoso Sukamdani menyatakan pengakomodasian hukum adat dalam ...

Kemenkumham DIY menggandeng mahasiswa sosialisasikan RKUHP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ...

Pengamat: RUU TPKS dan RUU PDP harus jadi prioritas utama pada 2022

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, berpandangan RUU Tindak Pidana Kekerasan ...

Aktivis sebut RUU Ketahanan Keluarga sebagai tandingan RUU TPKS

Aktivis Hak Asasi Manusia Feminis untuk Keadilan dan Demokrasi, Kamala Chandrakirana, mengatakan, RUU Ketahanan ...

LP3ES mendukung pengesahan RUU TPKS dan RUU PRT

Direktur Pusat Gender dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Julia ...

Pakar: Sinergi RUU TPKS dengan aturan lain cegah "over" kriminalisasi

Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Aroma Elmina Martha mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak ...

ELSAM: Jangan sampai RUU PDP berpotensi menjerat para jurnalis

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira memperingatkan pemerintah agar Rancangan ...

Koalisi Masyarakat Sipil dukung Presiden Jokowi revisi UU ITE

Presiden Joko Widodo mendapat dukungan Koalisi Masyarakat Sipil untuk membuka ruang revisi Undang-Undang Informasi dan ...

F-NasDem ingin adanya pembahasan kembali RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan ...

Delik "contempt of court" tak diperlukan dalam KUHP

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan menyebutkan delik penghinaan terhadap ...

Amnesty: pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rencana pembentukan tim khusus pengkaji ucapan ...

Pasal Penodaan Agama pada RUU KUHP Berpotensi Kesewenangan

Perluasan wilayah tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab ...