#mendesak disahkan

Kumpulan berita mendesak disahkan, ditemukan 33 berita.

Munas BEM SI Kerakyatan lahirkan rejuvenasi intelektual mahasiswa

Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan XVI Tahun 2023 di Kepulauan ...

Gubernur: Perlu payung hukum untuk lindungi pulau di wilayah perairan

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan diperlukan sebuah payung hukum untuk menyelamatkan pulau-pulau di ...

Koordinator BEM-SI Kepri nilai RUU daerah kepulauan mendesak disahkan

Koordinator Daerah Kepulauan Riau (Kepri) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Alfi Riyan Syafutra ...

Sekdaprov Bali nilai RKUHP pasti mempertimbangkan kondisi pariwisata

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bali Dewa Made Indra menilai bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum ...

Apindo: Hukum adat tak perlu dimasukkan RKHUP

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Budi Santoso Sukamdani menyatakan pengakomodasian hukum adat dalam ...

Wamenkumham: Aturan soal demonstrasi di RKUHP demi ketertiban umum

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan aturan dalam RKUHP ...

Wamenkumham: Pedoman pemidanaan di RKUHP semata-mata untuk keadilan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pedoman pemidanaan yang ...

Wamenkumham paparkan tiga alasan RKUHP mendesak disahkan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan tiga alasan Rancangan ...

Wamenkumham: Ada enam poin penting usulan pemerintah di RUU Narkotika

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S Hiariej menyebutkan ada enam poin penting usulan pemerintah ...

Wamenkumham: RUU Pemasyarakatan perlu segera disahkan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan ...

Wamenkumham: RUU Pemasyarakatan libatkan Ditjenpas sejak pra ajudikasi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan ...

Komisi III DPR bentuk Panja RUU Narkotika

Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR RI bersama Pemerintah, Kamis, menyepakati pembentukan Panitia Kerja ...

Komisi I DPR: RUU PDP diproses upayakan ada pengawas independen

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan perkembangan proses pengesahan Rancangan ...

ICJR: Pemerintah dan DPR harus lakukan evaluasi hukum pidana

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform Maidina Rahmawati mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan ...

Wamenkumham tegaskan "over" kapasitas lapas bukan salah Kemenkumham

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof. Edward Omar Sharif Hiariej kembali menegaskan bahwa ...