#masyarakat hukum adat

Kumpulan berita masyarakat hukum adat, ditemukan 605 berita.

UUD 1945 Jamin Hukum Adat

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar, menegaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan ...

Gerakan Satu Miliar Pohon Dilanjutkan

Gerakan Nasional Menanam Satu Miliar Pohon akan tetap dilanjutkan guna menjaga keseimbangan alam sekaligus sebagai ...

Keistimewaan Yogyakarta Untuk Rakyat

Keistimewaan Yogyakarta semata-mata untuk rakyat, dan ini berulang kali ditegaskan Sri Sultan Hamengku Buwono X. ...

Sultan HB X: Apakah DIY Bahayakan NKRI?

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, mempertanyakan apakah tradisi yang ...

DPD Temukan 84 UU Bermasalah untuk Daerah

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD mengungkapkan adanya 84 UU bermasalah di daerah, khususnya menyangkut ...

Jimly: Sebaiknya Sultan Jangan Masuk Partai Politik

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshidiqie mengatakan sebaiknya Sultan dan Pakualam jangan ...

Politisi PPP: Rakyat Yogyakarta Demokratis

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romzi Nihan menyatakan bahwa sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ...

Pramono: Presiden dan Sultan Harus Duduk Bersama

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo mengatakan, untuk menyelesaikan polemik mengenai keistimewaan Yogyakarta, ...

IDM: Segera Selesaikan RUU Keistimewaaan Yogya

Indonesia Development Monitoring meminta agar Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undangan ...

Seluruh Kepala Desa di Bantul Ancam Mundur

Seluruh kepala desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengancam mundur dan mengembalikan mandat kepada ...

Irman: Diperlukan Format Kerjasama Perlindungan Masyarakat Adat

Ketua DPD Irman Gusman mengusulkan penyusunan format kerja sama antarlembaga yang terkait dengan pengakuan dan ...

Depsos Percepat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada 2010

Departemen Sosial (Depsos) akan terus mempercepat program pemberdayaan sosial warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) ...

Greenomics: Kinerja 62 Persen Pemegang HPH Buruk

LSM lingkungan hidup Greenomics Indonesia menyatakan 61,54 persen perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ...

DPD Resmi Ajukan "Jucicial Review" UU Pemilu

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendaftarkan permohonan "judicial review" Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang ...

Pembakaran Hutan Diizinkan dengan Persyaratan Ketat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Pengendalian Pembakaran Hutan, Lahan, dan Dampak ...