#koalisi masyarakat sipil

Kumpulan berita koalisi masyarakat sipil, ditemukan 637 berita.

PP 99/2012 patut dipertahankan untuk lawan koruptor

Satu pekan ini pascaperistiwa kerusuhan dan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan, ...

Koalisi Masyarakat Sipil sesalkan dukungan Priyo

Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang ...

UU antiperusakan hutan tajam ke bawah?

Sejak sebelum DPR mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada 9 Juli, telah ...

Legislator: faktor pendidikan pengaruhi sistem demokrasi

Jakarta (ANTARA News)  - Anggota DPR RI, Bobby Rizaldi menyatakan faktor pendidikan dan pendapatan yang rendah ...

Kejaksaan Agung berhentikan 58 jaksa "nakal"

Kejaksaan Agung menyatakan 58 jaksa telah diberhentikan selama tahun 2012 karena dinilai melakukan pelanggaran kode ...

57 terpidana korupsi belum dieksekusi

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan sampai sekarang sebanyak 57 terpidana korupsi belum dieksekusi kejaksaan ...

DPR: "fit and proper" calon hakim agung harus tetap dijalankan

DPR menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung (CHA) melalui fit and proper test yang dilakukan DPR merupakan wewenang ...

Seleksi hakim agung, DPR berikan persetujuan saja

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan DPR sebaiknya hanya menyetujui calon hakim agung ...

Komisi IV DPR gelar audensi soal RUU P2H

Komisi IV DPR RI menggelar audensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan Komnas HAM, tentang Rancangan Undang-Undang ...

Komisi IV DPR bawa RUU P2H ke rapat paripurna

Komisi IV DPR RI akan tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H).Bahkan, Komisi IV ...

RUU PPH dinilai cacat hukum

Koalisi Masyarakat Sipil menilai RUU Pemberantasan Pengerusakan Hutan (PPH) cacat hukum karena berpotensi merugikan ...

ICW desak pemerintah hentikan pembahasan RUU P2H

Indonesia Corruption Watch yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menghentikan proses ...

Koalisi LSM kritik Komnas HAM

Komnas HAM dinilai mengabaikan aspirasi publik yang menolak pergantian tata tertib tentang kepemimpinan Komnas HAM. ...

Ketua KY: pemerkosa pantas dikebiri

Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengaku tidak setuju dengan hukuman penjara terhadap pemerkosa karena lebih ...

Jimly: UU Intelijen Negara berpotensi disalahgunakan

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshidiqie menilai Undang-Undang Intelijen ...