#kewenangan kpk

Praktisi Hukum Kapitra Ampera dan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menyatakan setuju ...

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi ...

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah menolak segala bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan ...

Pakar hukum pidana, Chairul Huda menilai perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk ...

Pengamat Politik yang juga merupakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti berharap Presiden Joko ...

Sejumlah akademisi Universitas Airlangga Surabaya menggelar aksi "bendera hitam" melalui tanda tangan dan cap ...

Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Petrus Selestinus menilai selama 15 tahun keberadaan KPK tapi belum ...

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan bahwa partainya tidak setuju apabila revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 ...

Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) menilai penguatan institusi penegak hukum menjadi langkah yang lebih tepat saat ...

Pakar hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran Bandung Muhammad Rullyandi menilai keputusan DPR RI menyetujui ...

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan bahwa usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang ...

Pakar hukum tata negara sekaligus advokat, Irmanputra Sidin mengatakan pengaturan kewenangan KPK menerbitkan surat ...

Artikel

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi membagi-bagikan bunga ke warga yang melintas di kegiatan Hari Bebas ...

Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu ...