#ketatanegaraan

Kumpulan berita ketatanegaraan, ditemukan 1.099 berita.

Ketua MPR RI luncurkan buku terkait urgensi menghadirkan PPHN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku "Negara Butuh Haluan" merupakan seri tulisannya menanggapi ...

LaNyalla : Evaluasi tatib akomodir penguatan DPD sistem ketatanegaraan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan evaluasi tata ...

Fraksi NasDem MPR ingatkan amendemen dilakukan jika ada desakan publik

Fraksi Partai NasDem MPR RI mengingatkan seluruh pihak bahwa amendemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara ...

Puskapol UI: Amendemen konstitusi perlu pelibatan publik secara luas

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyatakan apabila ada ...

Wakil Ketua DPD: Kami upayakan sistem bikameral yang efektif

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan bahwa DPD RI akan terus mengupayakan sistem bikameral yang efektif dalam sistem ...

Telaah

Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal ...

Sekjen NasDem: PAN masuk koalisi Jokowi dan ikut pertemuan di Istana

Partai Amanat Nasional (PAN) disebut telah masuk dalam jajaran partai koalisi pemerintahan Joko Widodo dan turut serta ...

Sri Mulyani ajak generasi muda paham dan sadar pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mereformasi perpajakan, dengan memperbaiki ...

F-NasDem: Belum ada urgensi amendemen UUD RI 1945

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa belum ada urgensi untuk dilakukannya amendemen ...

Akademisi UII: Wacana PPHN dalam UUD 1945 anulir sistem presidensial

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Anang Zubaidy menilai wacana penambahan kewenangan ...

Kemungkinan hadapi gelombang COVID-19 lain, Luhut: sistem diperbaiki

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa terkait adanya ...

Akademisi ingatkan penundaan pemilu timbulkan risiko politik dan hukum

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi mengingatkan penundaan Pemilu Serentak 2024 ke tahun ...

Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

Ketua MPR: Hasil kajian PPHN diharapkan selesai awal tahun 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini tengah dilakukan ...

Demokrat nilai wacana amendemen UUD 1945 di tengah pandemi tak bijak

Partai Demokrat menyatakan wacana mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di ...