#ketatanegaraan indonesia

Kumpulan berita ketatanegaraan indonesia, ditemukan 165 berita.

Pasal penghinaan presiden dinilai inkonstitusional

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan rencana memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ke ...

Sidang tahunan MPR bisa jadi konvensi baru sistem ketatanegaraan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sidang tahunan MPR RI yang mengagendakan pidato Presiden dan pimpinan ...

Sidang Tahunan menjadi konvensi baru sistem ketatanegaraan

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Sidang Tahunan yang digelar pada 15 Agustus akan menjadi konvensi baru dalam ...

MPR dorong penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) terus mengkampanyekan program "Ini Baru Indonesia" yang ...

MPR dipandang relevan laksanakan pengelolaan aspirasi masyarakat

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, TB Soenmandjaja, mengatakan bahwa MPR dipandang relevan dan tepat untuk ...

MPR jaring aspirasi rakyat terkait sistem ketatanegaraan

Badan Pengkajian MPR RI, menjaring aspirasi masyarakat terkait terkait sistem ketatanegaraan dengan mengadakan seminar ...

Legislator ingatkan DPR agar "Bhinneka Tunggal Ika"

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan bahwa DPR merupakan satu kesatuan dalam balutan ...

Kesepakatan KMP-KIH dinilai belum bisa revisi UU MD3

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika menyatakan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hasil ...

Nasdem daftarkan gugatan UU Pilkada

Ketua Mahkamah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), OC Kaligis mendaftarkan gugatan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi ...

Presiden telpon Ketua MK soal UU Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengakui ditelpon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait disahkan UU ...

MK diharapkan tetap objektif putuskan perkara PHPU

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan ...

Fraksi PPP di MPR larang Dimyati "nyalon" jadi hakim MK

Fraksi PPP MPR RI melarang Ahmad Dimyati Natakusuma untuk mencalonkan diri sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, ...

DPD: perkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa mengatakan DPD menilai penting penguatan sistem ...

MPR kaji konstitusi agar kembali ke UUD 45

Tim Kerja Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI dibentuk untuk melakukan kajian-kajian terhadap konstitusi agar ...

Nilai konstitusi lebih baik tapi perlu penyempurnaan

Wakil Ketua Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI Bambang Soeroso mengatakan, konstitusi sekarang memang sudah ...