#kekuasaan hakim

Kumpulan berita kekuasaan hakim, ditemukan 12 berita.

Bawaslu: Putusan PN Jakpus posisikan penyelenggara pemilu dilematis

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Pengadilan Negeri (PN) ...

Pakar sebut kepastian masa jabatan jadi syarat kemandirian yudikatif

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa salah satu syarat kemandirian yudikatif adalah kepastian masa ...

Presiden minta KY buat langkah progresif untuk atasi kekurangan hakim

Presiden Joko Widodo meminta Komisi Yudisial untuk segera membuat langkah yang progresif dalam mengatasi kurangnya ...

KY: Partisipasi publik penting untuk tingkatkan integritas hakim

Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyatakan bahwa ...

KY dan MA bentuk tim penghubung untuk tingkatkan sinergi lembaga

Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan bahwa pihaknya ...

KY sebut ada peningkatan pendaftar calon hakim agung saat pandemi

Anggota Komisi Yudisial (KY) Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar calon hakim ...

KY kesulitan mencari kandidat calon hakim TUN khusus pajak

Anggota Komisi Yudisial (KY) Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah mengatakan bahwa pihaknya kesulitan mencari calon ...

Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan ...

F-PKS apresiasi putusan MK terkait UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentukan ...

KY: Putusan MK jaga kekuasaan hakim yang merdeka dan independen

Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi yang dilayangkan ...

KY gandeng FH Unhas sosialisasi penjaringan calon hakim agung

Komisi Yudisial RI menggandeng Fakultas Hukum Unhas menyelenggarakan sosialisasi seleksi dan penjaringan calon hakim ...

Indonesia lebih butuh delik "contempt of power"

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan berpendapat peradilan Indonesia saat ini ...