#kekuasaan eksekutif

Kumpulan berita kekuasaan eksekutif, ditemukan 203 berita.

Revisi UU KPK, Fraksi Demokrat berikan catatan

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan catatan khusus terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi ...

Menkumham jelaskan poin pokok revisi UU KPK yang disahkan DPR

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan poin-poin pokok Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI dalam Rapat ...

Artikel

Selangkah lagi menuju nestapa KPK

Sejumlah anggota DPR RI mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ...

SKAK Jember demo tolak revisi UU KPK

Puluhan aktivis mahasiswa dan jurnalis dari berbagai elemen yang tergabung dalam Solidaritas Koalisi Anti-Korupsi ...

Massa di Bandung kembali demo dukung revisi UU KPK

Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jawa Barat berdemonstrasi di depan Gedung Sate Jalan ...

Pakar: Revisi UU KPK untuk kembalikan tujuan KPK seperti saat dibentuk

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengatakan wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Abraham Samad soroti enam poin terkait revisi UU KPK

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyoroti enam poin yang menjadi persoalan dari rencana ...

Presiden Jokowi belum tahu isi rancangan revisi UU KPK

Presiden RI Joko Widodo mengaku belum mengetahui isi rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ...

KPK tak dilibatkan dalam penyusunan revisi UU KPK

KPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. ...

KPK tolak perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK RI Laode M. Syarif menolak rencana Badan Legislatif DPR yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...

Artikel

Benarkah Megawati keliru menekan Jokowi?

Dalam sebuah negara demokrasi yang menganut sistem presidensial seperti di Indonesia saat ini, kekuasaan eksekutif ...

Analis: Kalangan nonparpol diperlukan di pos penegakan hukum

Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kalangan profesional yang berasal dari nonpartisan ...

Artikel

Perlu atau tidaknya GBHN kembali dihidupkan

Beberapa waktu lalu salah satu anggota Fraksi PKS MPR Andi Akmal Pasluddin menyebutkan masyarakat Indonesia ...

Pengamat: ada tiga pertanyaan sebelum ide GBHN diterima

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan terdapat tiga pertanyaan yang harus ...

Pengamat sebut ada sejumlah masalah yang memerlukan GBHN

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menyebutkan terdapat beberapa masalah, yang ...