#kebijakan publik

Kumpulan berita kebijakan publik, ditemukan 2.941 berita.

Jalur sepeda dinilai mengganggu dan tidak kurangi kemacetan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio  menilai keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta justru ...

Pengamat: DKI Jakarta belum punya regulasi pengawasan jam kerja

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengemukakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum punya regulasi untuk ...

Pemkab Wonosobo minta OMS tingkatkan partisipasi dalam pembangunan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, meminta organisasi masyarakat sipil (OMS) agar meningkatkan partisipasinya ...

Ditlantas: Pengaturan jam kerja efektif atasi kemacetan DKI

Wakil Direktorat Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan mengemukakan bahwa pengaturan jam kerja ...

Dana Indonesiana untuk dukung sineas lokal "go" internasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan inisiatif Dana Indonesiana merupakan bentuk ...

Telaah

Menyigi ketentuan Surat Keterangan Keimigrasian

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) memang kurang familier di mata publik dibandingkan paspor atau izin tinggal yang ...

China mulai berlakukan UU anti spionase baru

Pemerintah China mulai berlakukan undang-undang anti-spionase yang direvisi pada Sabtu, memperluas cakupan apa yang ...

WhatsApp siapkan langkah atasi misinformasi jelang Pemilu 2024

WhatsApp, aplikasi perpesanan instan yang dimiliki Meta, mengungkapkan pihaknya telah siap mengatasi berbagai ...

Guru Besar UI: Administrasi pajak kunci kerberhasilan perpajakan

Guru Besar Kebijakan Publik Perpajakan Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Haula Rosdiana, M.Si, mengatakan bahwa ...

Anggota MPR motivasi mahasiswa Bali berani bersuara pada Pemilu 2024

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Made Mangku Pastika memotivasi mahasiswa Bali untuk berani ...

Indeks Keterbukaan Informasi Publik DKI 2023 lampaui angka nasional

Lembaga Negara Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI mengumumkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) DKI ...

Jaga demokrasi, Muhammadiyah minta masa jabatan kades 6 tahun

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah meminta masa jabatan kepala desa (kades) hanya enam tahun dengan ...

BSKDN ingatkan pentingnya kolaborasi hasilkan kebijakan berkualitas

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo ...

Artikel

Menuntaskan kasus Pesantren Al-Zaytun agar tak menjadi bola liar

Seratusan kiai dan ulama dari sejumlah daerah di Jawa Barat berkumpul di Gedung Sate, Kota Bandung, awal pekan ini ...

NABR ajukan Petisi yang Menantang Daftar Kera Ekor Panjang oleh IUCN

Bekerja sama dengan para ilmuwan independen terkemuka, hari ini National Association for Biomedical Research (NABR) ...