#judicial review

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tidak semua dokter menolak pengesahan Undang-undang (UU) Kesehatan karena ...

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Undang-Undang (UU) Kesehatan tidak menghapus peran serta keberadaan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilahkan bagi yang tidak menerima ...

Pengamat kebijakan kesehatan sekaligus Ketua Umum Terpilih PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra ...

Video

ANTARA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengajukan judicial review atau hak uji materi ...

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai kewenangan kejaksaan dalam menindak kasus tindak pidana korupsi ...

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bersama empat organisasi profesi menempuh langkah hukum berupa ...

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Dr dr Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT mengemukakan ...

Komnas Perempuan mendukung judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dengan ...

Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menilai tidak tepat membatasi kewenangan kejaksaan, termasuk dalam mengusut ...

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi meminta substansi Rancangan Undang Undang ...

Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan Fraksi Demokrat meminta penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law akan diambil keputusan ...

Lima organisasi profesi (OP) kesehatan akan mengajukan judicial review apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan pentingnya pembaruan hukum nasional saat memberikan kuliah untuk ...