#judicial review

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai desakan agar Presiden Joko Widodo ...

Praktisi hukum senior, Petrus Salestinus mengatakan, ada tiga syarat kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi ...

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Tri Dianto meragukan kualitas hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang ...

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024, Masinton Pasaribu mengatakan wewenang Presiden mengeluarkan ...

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya menilai saat ini langkah yang paling ...

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menyetujui pidana mati bagi orang yang terbukti ...

PDI Perjuangan merespon negatif karikatur Presiden Jokowi yang disampaikan Majalah Tempo dalam sampul depan medianya, ...

Pakar Hukum Tata Negara Hamdan Zoelva menyebutkan hak Presiden untuk mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah ...

Artikel

Polemik Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...

Pakar hukum tata negara Dr Fahri Bachmid SH MH menilai langkah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Pakar Hukum Tata Negara Hamdan Zoelva menilai uji materi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah ...

Srikandi Milenial dan Masyarakat Penegak Demokrasi berunjuk rasa mengenakan topeng badut guna menolak wacana penerbitan ...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jawa Tengah, Prof Dr Muhammad Fauzan berharap ...

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyampaikan, pembatalan Undang-Undang ...

Ketua Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menilai survei yang dilakukan sebuah lembaga, bukan sebagai penentu diterbitkannya ...