#jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Kumpulan berita jaringan dokumentasi dan informasi hukum, ditemukan 102 berita.

Kemenkumham: Masyarakat dapat manfaatkan layanan konsultasi hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan penyuluhan dan ...

DKI ingin rumah DP Rp0 banyak diakses warga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan agar program Rumah dengan uang muka (down payment/DP) Rp0 banyak ...

49 aturan UU Cipta Kerja diharapkan segera berdampak pulihkan ekonomi

Kementerian Sekretariat Negara berharap dengan terbitnya 49 peraturan turunan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 ...

Penyelesaian perkara di MK butuh waktu 82 hari

Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata 82 hari kerja atau 122 hari kalender untuk menyelesaikan satu perkara pada ...

Riza benarkan sanksi denda progresif pelanggar prokes dihapus

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan sanksi denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di ...

Aturan denda progresif dicabut seiring Perda COVID-19 diberlakukan

Aturan soal sanksi denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam Pergub Nomor 101 Tahun 2020 ...

Presiden teken aturan pengadaan teknologi lewat proyek putar kunci

Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 yang mengatur pengadaan atau pembelian ...

Kang Emil: 2.885 desa/kelurahan sadar hukum di Jabar

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan tahun ini terdapat 2.885 Desa/Kelurahan Sadar Hukum ...

Kubu Raya terima penghargaan JDIH 2020

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerima penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ...

Batam terbaik dalam pengelolaan jaringan dokumentasi

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada Pemerintah kota Batam Kepulauan ...

Yasonna harap Pemda dan DPRD maksimalkan data digital informasi hukum

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memaksimalkan ...

Menkumham nilai UU Ciptaker lompatan besar majukan bangsa

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan ...

Bawaslu Kepri klarifikasi infografik hoaks

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) Indrawaan Susilo mengklarifikasi infografik ...

Yasonna resmikan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa pertama di Bali

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meresmikan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) yang pertama di ...

Pemkot Surabaya diminta simulasikan PSBB

Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota melakukan simulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlebih ...