#jalan berbayar elektronik

Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding usai kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pembatalan lelang ...

Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai putusan pencabutan pembatalan lelang sistem ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus menjalankan ...

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencabut surat pembatalan proses lelang sistem jalan berbayar ...

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memastikan proyek jalan berbayar (electrojic road pricing/ERP) tetap ...

Pemerintah daerah (pemda) harus optimal untuk mendukung pelaksanaan transportasi umum yang bersifat massal dalam rangka ...

Artikel

Subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menjadi pendapatan terbesar bagi PT MRT Jakarta untuk tetap ...

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Sistem Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di seluruh ...

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan sosialisasi ...

Setelah mendapatkan opini hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung mengenai proses pengadaan jalan berbayar atau ...

Kebijakan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) akan memiliki konsep yang berbeda dari ...

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menilai kebijakan perluasan kawasan ...

DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) sebagai solusi ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Triwisaksana meragukan efektivitas kebijakan perluasan wilayah pembatasan ...

Artikel

Menjelang hari ulang tahun ke-492, kemacetan masih menjadi salah satu persoalan yang kerap diidentikkan dengan ...