#hukum tata negara

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera ...

Pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana mengatakan upaya reformasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebaiknya ...

Telaah

Perbincangan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan transformasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara ...

Presiden Tunisia Kais Saied pada Sabtu (11/9) mengindikasikan dia bersiap untuk mengubah konstitusi negara, tetapi ...

Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak wacana ...

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid menilai rencana amendemen ...

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan seleksi calon ...

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti menilai kasus yang menimpa dosen ...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat memastikan belum ada keputusan ...

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menjamin adanya pembangunan nasional yang berkelanjutan, kata Pakar Hukum Tata ...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan bersalah oleh Mahkamah ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Muhammad Fauzan ...

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan bahwa DPD RI akan terus mengupayakan sistem bikameral yang efektif dalam sistem ...

Telaah

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan amendemen UUD ...