#hukum tata negara

Guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi D Harijanti, menilai pembentukan UU di ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Ni’matul Huda, mengatakan, pemerintah perlu ...

Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi ...

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghentikan penyelidikan ...

Anggota Komisi Yudisial (KY) RI Binziad Kadafi mengatakan jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan ...

Video

ANTARA - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktur IKPM) Kementerian Kominfo Septriana ...

Artikel

Konflik politik antara Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rahma dengan sebagian besar anggota legislatif dalam ...

Video

ANTARA - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang mendengar keterangan ahli pemohon judicial review atau uji materiil ...

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan penegakan hukum tidak boleh mengangkangi nilai-nilai demokrasi di ...

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan penyelesaian sengketa Partai Demokrat cukup sederhana. "Dari ...

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Universitas Mataram Galang Asmara mengatakan Ombudsman dalam ...

Anggota Komisi V DPR RI Sukur Nababan menilai tolak ukur kesuksesan pemimpin adalah kebijakannya, bukan status sosial ...

Artikel

Sejak wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat ...

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Jimmy Z Usfunan, berpendapat pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ...

Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya mengingatkan agar pihak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di bawah ...