#hukum tata negara

Kumpulan berita hukum tata negara, ditemukan 1.843 berita.

Hamdan: Perlu ada regulasi pengangkatan penjabat kepala daerah

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva memandang perlu ada aturan main terkait dengan pengangkatan penjabat kepala ...

Sosok singkat Anggota KPU dan Bawaslu yang dilantik Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo telah melantik Anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa 12 April 2022 di ...

Pengamat sebut tak perlu lagi ada protes wacana penundaan pemilu

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Jhon Tuba Helan, menilai tak perlu lagi ...

Parlemen Tunisia akan menentang presiden dengan sidang paripurna

Para anggota parlemen Tunisia mengatakan mereka akan menentang Presiden Kais Saied dan pada Rabu melanjutkan sidang ...

Wakil Ketua MPR: Gaungkan dakwah dan nasionalisme di mimbar digital

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Arsul Sani mengharapkan agar dakwah dan ...

Mentan terima gelar Profesor Kehormatan Unhas

Mentan Syahrul Yasin Limpo menerima gelar Profesor Kehormatan Unhas di Makassar, ...

Video

Hukuman Edhy Prabowo dipangkas, Pengamat: Tingkatkan pengawasan di MA

ANTARA - Mahkamah Agung telah menetapkan masa hukuman untuk tersangka kasus suap benih bening lobster (BBL) atau benur ...

Jimly Asshiddiqie dorong masyarakat sipil topang pengawasan pemilu

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mendorong masyarakat sipil untuk menopang peran penyelenggara pemilihan umum ...

Jimly Asshiddiqie yakin tidak ada penundaan Pemilu 2024

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie merasa yakin sekaligus meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa penundaan Pemilu ...

Bawaslu RI tetap fokus siapkan tahapan pemilu jelang 14 Februari 2024

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ...

Pakar tata negara: Tak ada alasan mendasar tunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Johanes Tuba Helan ...

Pakar hukum: Tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk ...

Kemarin, bus tertabrak kereta api hingga status tersangka dicabut

Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Minggu (27/2), mulai dari bus sarat penumpang tertabrak kereta ...

Pakar: Penundaan pemilu merupakan pembangkangan konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpandangan bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) ...

PUSaKO: Presiden dan rakyat harus pastikan Pemilu 2024 tetap berjalan

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan Presiden RI Joko ...