#hukum tata negara

Tim kuasa hukum Mardani H Maming menghadirkan ahli hukum tata negara Dr Aan Eko Widiarto untuk membuktikan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli pidana dan ahli perbankan dalam lanjutan sidang praperadilan ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan Pasal 415 yang mengatur tentang perzinaan dalam Rancangan Kitab ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI bahwa konstitusi ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan ...

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keberadaan filantropi esensial bagi demokrasi dan berdampak positif ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid jumlah masyarakat miskin yang akan ...

Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan bahwa dampak sosial legalisasi ganja untuk keperluan medis perlu ...

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva berharap Pemerintah dan DPR dapat memuat penjelasan dan batasan terkait pasal ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah menyusun indikator kepatuhan ...

Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Prof. Bayu Dwi Anggono mengatakan pergantian menteri dalam reshuffle atau ...

Penyidik Polres Kota Surakarta memeriksa lima pengurus Khilafatul Muslimin Ummul Quro Solo, Jawa Tengah, terkait dengan ...

Inisiator Integrity Law Firm Denny Indrayana optimistis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat membantu ...

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mengemukakan dari perspektif konstitusional ...