#hukum tata negara

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota ...

Fraksi Partai Golkar MPR RI pada Kamis 8 September 2022 menggelar forum grup diskusi untuk membahas soal Pokok-pokok ...

Anggota DPD RI Jimly Assiddiqie menilai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Forum Aspirasi Konstitusi memperkuat tugas MPR dalam menyerap aspirasi ...

Bupati nonaktif Bogor AdeYasin menghadirkan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Arsan Latif sebagai ...

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa MPR RI sedang melakukan kajian menghadirkan ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyarankan agar pembahasan Rancangan ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meluncurkan dua buku karya terbaru yang dirangkaikan dengan bedah buku di ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) merupakan ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai para pemilih pemula dan muda berpotensi menghadirkan iklim politik yang ...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta penyelenggara ...

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) mengajukan nama Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden ...

Artikel

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus dilakukan ...

Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Edy Suandi Hamid mendorong munculnya para ahli yang memiliki ...

Partai Buruh mengajukan permohonan peninjauan kembali atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...